Skripsi Syariah Muamalah II ( SL )

  1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BOIKOT YANG DILAKUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ISLAM TERHADAP PRODUK-PRODUK AMERIKA
  2. Studi Analisis Penerapan Sistem Loss / Profit Sharing Pada Produk Simpanan Berjangka Di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya
  3. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI DIRHAM SHIELD DALAM PEMBIAYAAN DIRHAM CARD DI BANK DANAMON SYARIAH
  4. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA PADA PASAR OLIGOPOLI
  5. PERJANJIAN SEWA SAFE DEPOSIT BOX PADA PT. BNI SYARI’AH CABANG SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
  6. STUDl ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN BETOH KOMBUNG DENGAN SISTEM PANJAR DI DUSUN DUKO DESA BANANGKAH KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN
  7. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL SISTEM SETON PADA POHON WOLO DI DESA SUMURGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN
  8. STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN ”BARANG KREDITAN” DI DESA BRANGKAL KECAMATAN BANDAR KEDUNGMULYO KABUPATEN JOMBANG
  9. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MULTI AKAD DALAM APLIKASI SUKUK IJARAH PADA PT SONA TOPAS TOURISM TBK
  10. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO DALAM HADGE FUND DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARI’AH SIDOARJO MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK INDONESIA (PBI) TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
  11. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS DI BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARI’AH CABANG SURABAYA
  12. Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Kasus Sewa-Menyewa Tanah Sawah Menjadi Tambak Di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”.
  13. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL ATAS PRAKTEK FRONT RUNNING DI BURSA EFEK INDONESIA CABANG SURABAYA
  14. TRANSAKSI JASA RENTAL PENGETIKAN SKRIPSI DENGAN “SISTEM PAKET” DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya)
  15. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI HUTANG PUPUK DENGAN GABAH DI DESA PUCUK KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO
  16. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI DESA KEDUNGTURI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO
  17. STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN AQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG KEPEMILIKAN DAN APLIKASINYA MENURUT SISTEM EKONOMI ISLAM
  18. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONAL WADI<’AH PADA PRODUK TABUNGAN ZAKAT DI PT. BPRS BAKTI MAKMUR INDAH
  19. STUDI KASUS TENTANG OPERASIONAL ZAKAT PADA PRODUK WADI’AH (TABUNGAN HAJI) DI PT. BPRS BAKTI MAKMUR INDAH KRIAN
  20. ANALISIS PERUBAHAN NILAI SIMPANAN YANG DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  21. CALLABLE FORWARD DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
  22. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BENCHMARK BUNGA DALAM TRANSAKSI SUKUK IJARAH PADA PT. BERLIAN LAJU TANKER DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SURABAYA
  23. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN JAJAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI TAMBAK LUMPANG KELURAHAN SUKOMANUNGGAL KECAMATAN SUKOMANUNGAL SURABAYA
  24. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUKUK (OBLIGASI SYARIAH) TENTANG PENGELOLAAN DANA SALE AND LEASE BACK (BA’I DAN IJARAH) DI BEI (BURSA EFEK
  25. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENALTI PADA NASABAH BANK DANAMON SIMPAN PINJAM (DSP) CABANG WADUNGASRI-SEDATI-SIDOARJO
  26. APLIKASI JUAL BELI SAHA RIGHT ISSUE DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
  27. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PRULINK SYARIAH RUPIAH FIXED INCOME FUND di PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE SYARIAH SURABAYA
  28. STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MAHMUD SYALTUT TENTANG HUKUM OBLIGASI
  29. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERJANJIAN FINANCIAL LEASING KENDARAAN BERMOTOR DI PT. SUMMIT OTO FINANCE
  30. OBLIGASI SYARIAH STUDI TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI SUKUK IJĀRAH AL-MUNTAHIYA BITTAMLIK DI BURSA EFEK INDONESIA SURABAYA
  31. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI COVERED WARRANT DALAM PASAR MODAL INDONESIA
  32. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DUA AKAD (MURABAHAH DAN RAHN) DALAM PEMBIAYAAN MULIA (MURABAHAH EMAS LOGAM MULIA UNTUK INVESTASI ABADI) DI PEGADAIAN SYARI’AH BLAURAN SURABAYA
  33. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN MATA UANG LOGAM DI PASAR SIMO SURABAYA
  34. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLAUSA TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) SBIS PADA BANK INDONESIA SURABAYA
  35. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI DAN AREKSA OBLIGASI REPO RITEL (DORR) DI PT. DANAREKSA SURABAYA
  36. ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMIKIRAN MUHAMMAD YUNUS DAN KONSEP GRAMEEN BANK DALAM UPAYA PEGENTASAN KEMISKINAN
  37. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU. NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI UDANG WINDU GELONGGONG DI KELURAHAN KALIANYAR KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN
  38. GADAI SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT (SCRIPLESS TRADING) DIPEGADAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM PERDATA POSITIF DAN HUKUM PERDATA ISLAM)
  39. JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN MURABAHAH MASALAH DI BANK BUKOPIN SYARI’AH SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  40. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA KEMITRAAN DALAM USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER DI PT KENONGGO PERDANA PASURUAN
  41. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI RIGHT ISSUE (PENAWARAN UMUM TERBATAS) DALAM JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL
  42. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA SUNGAI KALIANYAR DAN PEMANFAATANNYA DI DESA SUNGELEBAK KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
  43. ANALISA HUKUM ISLAM PADA APLIKASI RETENSI CO ASURANSI SYARI’AH PADA PERUSAHAAN PT. ASURANSI TAKAFUL INDONESIA DI KOTA SURABAYA
  44. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KHIYAR PADA JUAL BELI PONSEL BERSEGEL DI COUNTER MASTER CELL DRIYOREJO GRESIK
  45. TABUNGAN PERSPEKTIF SYARIAH (Studi Aplikasi Tabungan di PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk Cabang Surabaya)
  46. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN SISTEM KELOMPOK DI BALAI USAHA MANDIRI TERPADU (BMT) ”KUBE SEJAHTERA” DESA TROPODO KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO
  47. PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN IMAM MALIK TENTANG JUAL BELI SPERMA BINATANG (STUDI KOMPARASI)
  48. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PERUBAHAN PENGHITUNGAN DARI SISTEM “FLAT” KE “EFEKTIF” PADA PELUNASAN ANGSURAN MURA>BAH{AH SEBELUM JATUH TEMPO DI BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU SYARI’AH GRESIK
  49. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME INSTRUMEN DERIVATIF SEBAGAI UPAYA HEDGING INDEKS SAHAM
  50. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN SYARAT DAN AKIBATNYA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAWAH DI DESA KARANG REJO KEC. GEMPOL – PASURUAN
  51. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PRIVATISASI BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) DI INDONESIA
  52. PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK HOME INDUSTRI OLEH PT. BPRS DAYA ARTHA MENTARI BANGIL PASURUAN (ANALISIS HUKUM ISLAM)
  53. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klaim Asuransi Dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya
  54. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS PULSA DENGAN HARGA DIBAWAH STANDAR OLEH TOKO SURYA BARU CELLULAR DI DESA NGORO KECAMATAN NGORO
  55. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PENYALURAN ZAKAT UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN OLEH LAZNAS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) SURABAYA
  56. ANALISIS PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN NAHDATUL ULAMA (NU) KAB. GRESIK TERHADAP
  57. PENYELESAIAN SENGKETA BANK SYARI’AH DENGAN NASABAH MELALUI BASYARNAS MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999 DAN PENGADILAN AGAMA MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2008 (STUDI KOMPARATIF)
  58. UTANG PIUTANG EMAS DENGAN PENGEMBALIAN UANG DI KAMPUNG PANDUGO KELURAHAN PENJARINGAN SARI KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  59. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK “KOST MAKAN” DI PONDOK PESANTREN HAJI MAKHRUS PUTRA KEDIRI
  60. Tinjauan Hukum Islam Terhadap jasa Transfer Balance pada pembiayaan BNI Hasanah Card di BNI Syariah cabang Surabaya”
  61. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI CALON DPRD TENTANG HADIAH/ UANG YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG
  62. STRATEGI BUY ON RUMORS SELL ON NEWS DAN DAMPAKNYA TERHADAP INVESTOR BURSA EFEK INDONESIA DI SURABAYA
  63. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENYEWAAN KOLAM PANCING “HARIAN” DAN “KILOAN” DI PEMANCINGAN LESTARI DESA CERME LOR KEC. CERME KAB. GRESIK
  64. STUDI KOMPARASI TENTANG KONSEP UANG DALAM SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN SISTEM EKONOMI ISLAM
  65. STUDl ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI PENJUAL DAN PEMBELI DALAM PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE (HP) SECOND DI WTC SURABAYA
  66. PANDANGAN TOKOH AGAMA DALAM PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI SAWAH TAHUNAN (STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM DI DESA MADIGONDO KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN)
  67. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME JUAL BELI GABAH BASAH DI DESA DLANGGU KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
  68. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PERFORMANCE BOND DI BANK BUKOPIN SYARIAH
  69. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengalihan Hak Pengeloaan Tanah Kas Desa Dengan Keputusan Perdes Di Kediri ( Studi Kasus Di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)
  70. PENERAPAN SISTEM MUDARABAH MUSYARAKAH PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  71. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN BERAS DI DESA SAMBONG GEDE KECAMATAN MERAK URAK KABUPATEN TUBAN
  72. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUِ‘ALAH DALAM KETENTUAN MEKANISME PENERBITAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH
  73. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAWAH DALAM JUAL SENDE (STUDI KASUS DI DESA KALORAN KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK)
  74. ACCRUAL BASIC Analisis Tentang Sistem Akuntansi Dalam Perspektif Hukum Islam Di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Surabaya
  75. TRANSAKSI REKAYASA PAJAK PADA TRANSFER PRICING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  76. OPERASIONALISASI STOCK INDEX FUTURE TRADING DI PT.CENTRAL CAPITAL FUTURES CABANG SURABAYA DALAM PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I
  77. APLIKASI PEMBIAYAAN EKSPOR IMPOR MELALUI LETTER OF CREDIT (L/C) DI BANK MANDIRI SYARI’AH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  78. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG APLIKASI KAFA>LAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SURABAYA
  79. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PENYERTAAN REKSADANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SURABAYA
  80. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PEMBIAYAAN MUSYA>RAKAH KONSTRUKSI PADA BANK TABUNGAN NEGARA SYARI’AH CABANG SURABAYA
  81. KAJIAN OPERASIONALISASI DANA DEPOSITO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI BNI SYARI’AH CABANG SURABAYA
  82. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI REKSADANA EXCHANGE TRADED FUND (ETF) DI BURSA EFEK INDONESIA
  83. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA DEPOSITO BATARA SYARIAH DI BTN SYARIAH SURABAYA
  84. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA REKSA DANA MELATI US DOLLAR DI PT. DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT
  85. TINJAUAN HUKUM PERDATA ISLAM TERHADAP KONTRAK OPSI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA SURABAYA
  86. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INSTRUMEN HEDGING PADA TRANSAKSI SWAP MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/36/PBI/2005 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI
  87. ASURANSI SYARIAH (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pemberian Santunan Duka Dalam Produk B’life Wadi’ah Cendekia di PT. BNI Life Insurance Jakarta)
  88. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI SERTIFIKAT INVESTASI MUDARABAH ANTARBANK
  89. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI LAYANAN M-ZAKAT DI PKPU (POS KEADILAN PEDULI UMAT) SURABAYA
  90. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA AKIBAT TERTANGGUNG BUNUH DIRI (Studi tentang Ketentuan yang Berlaku pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya)
  91. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN IKAN BANDENG DENGAN PEMBERIAN JATUH TEMPO (DIS) (STUDI KASUS DI DESA BANGKOK GLAGAH)
  92. PROGRAM PENYALURAN ZAKAT “TEBAR ZAHABAT” DI PT. BPR SYARI’AH DAYA ARTHA MENTARI BANGIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  93. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ROGRAM BANTUAN MODAL BERGULIR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT JAWA TIMUR
  94. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Suplesi pada Pembiayaan Murabahah di BRI Cabang Syariah Surabaya
  95. STUDI TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) ANTARA TELKOM DAN WARTEL MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 5 TAHUN 1999 (STUDI KASUS MONOPOLI DI PT. TELKOM SURABAYA)
  96. SIMPAN PINJAM BERGULIR PADA P2KP (PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN) DI DESA BAUJENG KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN (DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
  97. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI KONTRAK PERJANJIAN OPERATIONAL LEASE ALAT BERAT PADA CV. DELTA KARYA SIDOARJO
  98. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA TAJDID AL-‘AQD (akad baru) RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH KEBOMAS GRESIK
  99. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PEMBIAYAAN PLAY STATION DI BPRS BAKTIMAKMUR INDAH SIDOARJO
  100. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KARTEL DALAM PERDAGANGAN MENURUT UU RI NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
  101. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OBLIGASI TANPA BUNGA (ZERO COUPON BOND) DI BURSA EFEK INDONESIA SURABAYA
  102. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PENCATATAN EFEK NO I-A TAHUN 2000 (ANALISIS TERHADAP TRANSAKSI SHARE SWAP)
  103. STUDI ANALISIS TERHADAP APLIKASI REKSADANA CAMPURAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
  104. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH KAVLING DENGAN SYARAT WAKAF DI KELURAHAN LEDOK KULON KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO
  105. PENENTUAN PROSENTASE ZAKAT PROFESI (STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT YUSUF QARDAWI DAN MUHAMMAD AL-GAZALI)
  106. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BUYBACK SURAT UTANG NEGARA (SUN) DI BANK INDONESIA SURABAYA
  107. RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KH.A.WAHID HASYIM DAN RELEVANSINYA DENGAN KONDISI SEKARANG
  108. TUGAS DAN WEWENANG PANWASLU JATIM MENURUT UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 DALAM MENENTUKAN BLACK CAMPAIGN PILGUB JATIM 2008 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH
  109. TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT LUKA BERAT DAN SANKSI HUKUMNYA
  110. KEPEMIMPINAN DALAM PARTAI DEMOKRAT PERSPEKTIF POLITIK ISLAM
  111. Studi Analisis Teori Hudud Dalam Aspek Tindak Pidana Pencurian Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur dan Relevansinya Di Era Modern
  112. KEDUDUKAN DISSENTING OPINION HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS PIDANA MENURUT UU NO. 8 TH. 1981 (Pasal 182 Ayat 6) TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM
  113. TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI RUTAN MEDAENG SIDOARJO (STUDI ANALISIS PP. NO. 32 TAHUN 1999 Jo. PP. NO. 28 TAHUN 2006)
  114. TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP VERIFIKASI CALON LEGISLATIF PDI-P PEMKOT PASURUAN PADA PEMILU TAHUN 2009 MENURUT UU NO.2 TAHUN 2008 TENTANG PARPOL JO UU NO.10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU
  115. DISKRESI DALAM KASUS PIDANA OLEH POLWILTABES SURABAYA MENURUT PASAL 18 UU. NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN RI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
  116. TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP SKB MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (Studi Analisis Peringatan dan Perintah Kepada Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia)
  117. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Bagi Orang Tua atau Wali dari Pecandu Narkotika yang Belum Cukup Umur Menurut Pasal 86 UU No. 22 Tahun 1997
  118. GERAKAN PENEGAKAN SYARI’AT ISLAM DI INDONESIA (Studi Kritis terhadap Partai Bulan Bintang)
  119. Sanksi Tindak Pidana Pedophilia Dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqa>s}id Al-Syari>’ah
  120. EFEKTIVITAS PENGAWASAN PANWASLU KABUPATEN MOJOKERTO TERHADAP PELANGGARAN PEMILU 2009 MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2008 PASAL 84 AYAT 2 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH
  121. STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO: 262/Pid.B/2006/PN.Gs KARENA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI DITINJAU DARI FILSAFAT HUKUM ISLAM
  122. TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA : (ANALISIS YURIDIS KEPRES NO.174 TAHUN 1999)
  123. KEPEMIMPINAN PEREMPUAN STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS’UDI DAN KIAI HUSEN MUHAMMAD
  124. KEDUDUKAN PERKARA KONEKSITAS DALAM PASAL 89/94 UU. NO. 8 TAHUN 1981 KUHAP DAN PASAL 198/203 UU. NO. 31 TAHUN 1997 PERADILAN MILITER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM
  125. TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP MEKANISME FIT AND PROPER TEST OLEH DPR RI DALAM PENGANGKATAN PEJABAT PUBLIK : (Studi Analisis UU No. 22 tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dan Kep. DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI
  126. STUDI ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP EKSISTENSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM MENGADILI TINDAK JINAYAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
  127. TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) SEBAGAI ALAT PERTAHANAN NEGARA : (Studi Analisis Pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI)
  128. SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN ATAS DASAR DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS : (Study Komparatif Undang-undang No. 40 Tahun 2008 dan Fiqih Jinayah)
  129. TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PENGUATAN KEANGGOTAAN DPR RI
  130. SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI ORGAN TUBUH ANAK PASAL 85 UU PERLINDUNGAN ANAK NO. 23 TAHUN 2002 JO. PASAL 80 UU NO. 23 TAHUN 1992 DALAM PERSPEKTIF MAQA>SID AL-SYARI’AH
  131. ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.4/PUU-VII/2009 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF, DPD DAN KEPALA DAERAH
  132. TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK : (Studi Analisis UU RI Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)
  133. PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MENURUT AHMAD HASSAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM INDONESIA
  134. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEMATIAN PETINJU AKIBAT KEALPAAN PENYELENGGARA : (Studi Komparatif Antara hukum pidana KUHP Dan Hukum Pidana Islam)
  135. STUDI FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PASAL 214 UU NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU
  136. REKRUTMEN CALEG MENURUT PASAL 7 POINT (e) DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH : (Studi Terhadap Rekrutmen Calon Anggota legislatif Di DPW PPP Jatim)
  137. PEMBERLAKUAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF FIQH
  138. KEWENANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH
  139. POSISI DAN KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DALAM MENGAWASI DAN MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN SIAR MENURUT UNDANG UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN MENURUT HUKUM ISLAM
  140. STUDI ANALISIS TEORI HUDŪD MUHAMMAD SYAHRUR SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
  141. PELUANG KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF : (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam)
  142. PENGGELAPAN JABATAN PNS PEMKAB BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM
  143. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO 33/PID.B/2008/PN.SBYTENTANG PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM
  144. STUDI ANALISIS SIYASAH SYAR‘IYAH TERHADAP PUNGUTAN DANA KRAMA TAMIU BAGI PENDUDUK PENDATANG DI KEC. KLUNGKUNG KAB. KLUNGKUNG – BALI
  145. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 285 K/AG/ 2006 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR :219/Pdt.G/2005/PTA. Sby, dan PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR: 1728/Pdt.G/2004/PA. Sby, TENTANG SISTEM PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA
  146. TINJAUAN MAQA>S}ID AL-SYARI>’AH TERHADAP FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI KORBAN PERKOSAAN
  147. ANALISIS ASPEK KRIMINOLOGI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 691/PID.B/2006/PN.MKRT TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
  148. Pandangan Greg Barton tentang Islam Liberal dan Eksistensi Politik Islam di Indonesia : (Studi Pemikiran Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid)
  149. TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN HAK BUDGET DPRD DALAM PENETAPAN APBD BERDASARKAN PASAL 41 JUNTO PASAL 44 UU NO.12/2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA PASURUAN
  150. PERAN POLITIK PEREMPUAN DARI PONDOK PESANTREN: ( Studi Keterlibatan Perempuan Pesantren Ihyaul-Ulum Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Kabupaten Gresik )
  151. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PERDAGANGAN DENGAN MODAL HUTANG DI USAHA DAGANG LIMA LAPAN SAMPANG
  152. PENENTUAN PROSENTASE ZAKAT PROFESI (STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT YUSUF QARDAWI DAN MUHAMMAD AL-GAZALI)
  153. TUGAS DAN KEWENANGAN KPU DALAM MEMVERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI INDONESIA MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2008 DAN UU NO. 10 TAHUN 2008 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
  154. STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 2101/PID.B/2004/PN.SBY. TENTANG TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH PENGAWASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  155. KONSEP SYURA DALAM ISLAM ATAS PELAKSANAAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA MENURUT PEMIKIRAN MAHFUD MD
  156. STUDI KOMPARATIF TERHADAP TINDAKAN PEMBOCORAN INFORMASI RAHASIA DAGANG DALAM UNDANG –UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 30 TAHUN 2000 DAN HUKUM ISLAM
  157. PANDANGAN MASYARAKAT PESANTREN TENTANG KAFA’AH UNTUK MENGGUNAKAN HAK IJBAR (STUDI PADA MASYARAKAT PESANTREN DI KEC.LABANG KAB.BANGKALAN – MADURA)
  158. ANALISIS TERHADAP METODE PEMIKIRAN MOHAMMAD MANSHUR AL-BATAWI TENTANG IRTIFA’UL HILAL DALAM KITAB SULLAMUN NAYYIRAIN
  159. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN A. HASSAN TENTANG PEMBAGIAN WARIS HARTA BERSAMA
  160. ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR. 94/PDT.P/2008/PA.SDA, TENTANG PERUBAHAN NAMA SUAMI DALAM PERKAWINAN
  161. LATAR BELAKANG KUA KEC. BURNEH MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA BETES KEC. BURNEH KAB. BANGKALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
  162. PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby. TENTANG CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA (Perspektif Perma RI Nomor 1 Tahun 2008)
  163. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN TANAH WAKAF UNTUK MEMBAYAR HUTANG AHLI WARIS DI KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN
  164. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLONING KARENA GANGGUAN INFERTILISASI ISTRI
  165. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NO. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NO. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby TENTANG TERGUGAT TIDAK LEGAL STANDING DALAM PERKARA WARIS
  166. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PEMBINAAN KELUARGA SAKI>NAH MAWADDAH WA RAHMAH MELALUI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA BANGLAN KEC. BANGILAN KAB. TUBAN
  167. PENDAPAT IBN QUDAMAH TENTANG AT-TAKHALLI BAGI LAKI-LAKI IMPOTEN (ANALISIS ASPEK AL-MAS{LAH{AH)
  168. STUDI ANALISIS TENTANG SAHNYA WANITA MENIKAH TANPA WALI MENURUT PENDAPAT AHMAD HASSAN
  169. Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Demak Tentang Isbat Nikah”
  170. ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN WANITA BERPENYAKIT GILA (Studi Kasus di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)
  171. STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NO: 0348/PDT.G/2008/PA.Pas TENTANG GUGURNYA PUTUSAN PERMOHONAN CERAI TALAK
  172. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KAFA’AH DALAM PERKAWINAN MENURUT MAHASISWA FAKULTAS SYARI’AH IAIN SURABAYA
  173. RELEVANSI PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I DENGAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA RUJUK
  174. ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO : 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH USIA DINI DI PA. JOMBANG NOMOR : 24/Pdt.P/2008/PA.Jbg
  175. PEMBATALAN WASIAT NON MUSLIM (Studi Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Tanggerang No. 015/Pdt.G/2007/PA.Tgrs)
  176. ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PASAL 45 UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ABORSI ANAK KORBAN PEMERKOSAAN
  177. Analisis Hukum Islam tentang Penentuan Nasab Anak hasil Transplantasi Testis
  178. ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA TERHADAP SYARAT TINGGI BADAN BAGI PENDAFTAR CALON HAKIM PENGADILAN AGAMA
  179. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK NO: 0036/PDT. G/2008/PA GS. TENTANG CERAI GUGAT KARENA SUAMI MAFQU>D (PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I)
  180. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA MEMILIH CALON MENANTU DI KALANGAN WARGA MUHAMMADIYAH KELURAHAN SEMOLOWARU KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA
  181. STUDI HUKUM ISLAM TENTANG ADAT PEMBERIAN WASIAT KEPADA ANAK LAKI-LAKI SULUNG DI DESA TLAGAH KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN
  182. STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN SYI’AH IMAMIYAH DAN IMAM SYAFI’I TENTANG WASIAT TERHADAP AHLI WARIS
  183. PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN (Studi Kasus atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Panceng Kabupaten Gresik)
  184. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GUGATAN HARTA BERSAMA YANG DIHIBAHKAN SUAMI KEPADA ISTRI KEDUA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS (Studi Kasus di Pangadilan Agama Sumenep)
  185. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JOMBANG TENTANG PENOLAKAN PERKARA PEMELIHARAAN ANAK (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO.1485/PDT.G/2008/PA.JBG TENTANG PEMELIHARAAN ANAK)
  186. ANALISIS TIDAK DITERIMANYA KUMULASI GUGATAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
  187. STUDI ANALISIS ISBAT WAKAF TERHADAP TANAH WAKAF YANG BELUM BERSERTIFIKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004
  188. ORANG BURI SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI DESA SAWOHAN KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  189. STUDI ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI SETELAH ADANYA KMA/032/SK/IV/2006
  190. PANDANGAN MASYARAKAT PESANTREN TENTANG KAFA’AH UNTUK MENGGUNAKAN HAK IJBA
  191. STUDI KASUS CERAI GUGAT KARENA DIPAKSA OLEH WALI DI DESA PATARONGAN KEC.TORJUN KAB.SAMPANG
  192. Implikasi Hak Kewarisan Atas Pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)
  193. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM SEWA TANAH TEGALAN YANG DIKELOLA KELOMPOK TANI DI DESA PUTAT KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO
  194. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI NYEGGET DEGHENG YANG BERPENGARUH PADA EQUILIBRIUM PRICE (KESEIMBANGAN HARGA) DI PASAR IKAN KEC. KETAPANG KAB. SAMPANG
  195. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TENTANG PENAMBAHAN UANG SEWA TAMBAK DI DESA GISIK CEMANDI KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
  196. TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS LABA TERTAHAN (RETAINED SHARING) PADA PRODUK PRULINK SYARIAH ASSURANCE ACCOUNT DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
  197. ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK) TERHADAP TANGGUNGJAWAB AGEN ATAS KERUGIAN JUAL BELI PULSA ELEKTRIK YANG MENGALAMI PENDING PULSA (Studi Kasus Kemitraan Griya Pulsa Dan Top Cell Di Surabaya)
  198. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PEMBAYARAN IMBALAN PADA SUKUK NEGARA RITEL DI PT. DANAREKSA SEKURITAS CABANG SURABAYA
  199. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PAJAK BERGANDA ATAS TRANSAKSI MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
  200. PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP HUKUM JUAL BELI CABE TANPA KESEPAKATAN HARGA DI DESA MERGOSARI KEC. SINGGAHAN KAB. TUBAN (Studi Analisis Hukum Islam)
  201. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI NASABAH TENTANG APLIKASI MURABAHAH DI BMS FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL
  202. STUDI KOMPARATIF ANTARA SISTEM PERHITUNGAN BUNGA PADA PERBANKAN KONVENSIONAL DAN SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA
  203. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN ANTARA RUMAH SAKIT DAN PASIEN DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH SEPANJANG
  204. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH SECARA KREDIT DENGAN JATUH TEMPO PEMBANGUNAN DI PERUM KRATON RESIDENCE KRIAN SIDOARJO
  205. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME RESCHEDULING PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK BUKOPIN SYARIAH CABANG SURABAYA
  206. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN IJA>RAH SALE AND LEASE BACK PADA OBLIGASI SYARIAH NEGARA RITEL (Studi Analisis di Bank Mandiri Syariah Cabang Surabaya)
  207. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN TARIF PARKIR PROGRESSIF DI GRAMEDIA EXPO SURABAYA MENURUT PERDA SURABAYA NO. 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR
  208. PRAKTEK PENGHIMPUNAN DANA INFAQ DI PONDOK PESANTREN PUTRI AN-NAJIYAH SURABAYA (STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM)
  209. STUDI TENTANG TRANSAKSI BANNER POINT DI STOKIS 649 (TIENS) DI SURABAYA
  210. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBERIAN KOMISI PENJUALAN KEPADA SPG KONICARE DI PT. ARINA MULTIKARYA SURABAYA
  211. TINJAUAN FATWA MUI NOMOR : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TERHADAP LAYANAN FOTO COPY BUKU BERHAK CIPTA DI LINGKUNGAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
  212. PASAR MODAL ANALISIS PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN TIDAK HALAL DALAM PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
  213. STUDI ISTINBAT} HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) CABANG SURABAYA TENTANG KEH}ARAMAN DAN KEMUBAHAN VAKSIN MENINGITIS BAGI PARA JAMA’AH HAJI ATAU UMRAH
  214. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM ONLINE
  215. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA UNLOCK SIM CARD HP ESIA DI WTC SURABAYA
  216. STUDI AKAD IJARAH TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA TKI DAN PJTKI (PT. Amri Margatama cabang Ponorogo)
  217. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM DAN MEKANISME PERSEWAAN DVD/VCD DI RENTAL ODIVA SURABAYA
  218. ANALISIS KONSEP UJRAH TERHADAP KETENTUAN UPAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PENERAPANNYA BAGI SALES PROMOTION GIRL (SPG)
  219. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI INVESTASI DINAR DENGAN AKAD QIRAD DI GERAI DINAR SURABAYA
  220. PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADI SEBELUM PANEN DI DESA PLOSO KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG (Studi Ushul Fikih)
  221. PENYELESAIAN HUTANG YANG DIALIHKAN SECARA TAKE OVER DENGAN AKAD MUSYA>RAKAH DI BRI SYARIAH KCP DIPONEGORO SURABAYA
  222. PRODUKSI RAMBUT PALSU MENURUT PENDAPAT TOKOH NU (NAHDLATUL ULAMA’) WARU SIDOARJO (Studi Analisis Hukum Islam)
  223. GAGAL SERAH EFEK DAN SOLUSINYA PADA PT. KLIRING PENJAMIN EFEK INDONESIA (KPEI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  224. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI MOTOR MELALUI MAKELAR DI DESA GADUNG DRIYOREJO
  225. PRAKTEK JUAL BELI LEGEN DI DESA WIRE KEC. SEMANDING KAB. TUBAN (STUDI PANDANGAN PARA TOKOH AGAMA ISLAM DI TUBAN)
  226. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS PEMANFAATAN JAMINAN UTANG PIUTANG YANG DI MANFAATKAN PIUTANG DI DESA KENANTEN KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO
  227. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BURUNG DENGAN SISTEM FROS DI PASAR BRATANG SURABAYA
  228. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRANSAKSI UTANG-PIUTANG BERSYARAT DI DESA MENGARE WATUAGUNG BUNGAH GRESIK
  229. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI “DIDE” DI PASAR KRIAN SIDOARJO (Studi Analisis Hukum Islam)
  230. STUDI ANALISIS AKAD MUD}A>RABAH TERHADAP KASUS KERJASAMA TERNAK KAMBING DI DESA BEBEKAN SELATAN TAMAN SEPANJANG SIDOARJO
  231. Persepsi Kyai di Desa Mojoranu Sooko Mojokerto Terhadap Praktek Sewa Tanah Ladang Dengan Pembayaran Hasil Panen Dalam Prespektif Konsep Ijarah
  232. ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT PARA FUQAHA’ TENTANG ZAKAT OBLIGASI DALAM KITAB HUKUM ZAKAT KARYA YUSUF QARDAWI
  233. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUNGA KAMBOJA KERING MILIK TANAH WAKAF DI DESA PORONG KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
  234. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UUPK TERHADAP JUAL BELI IKAN YANG DITANGKAP DENGAN MENGGUNAKAN POTAS DI KEC. MASALEMBU KAB. SUMENEP
  235. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG UNTUK TANAM JAGUNG DI DESA PURWOTENGAH PAPAR KEDIRI
  236. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 98 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN TARIF ANGKUTAN DI KOTA SURABAYA
  237. PENAMBANGAN PASIR DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DI DESA NGARES KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERDA JATIM NO 1 TAHUN 2005
  238. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI HP BLACK MARKET DI ”KARISMA CELL” JOMBANG
  239. PASAR MODAL : ANALISIS PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN TIDAK HALAL DALAM PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
  240. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KETENTUAN ZAKAT HASIL RUMPUT LAUT DI DESA PAGARBATU KECAMATAN SARONGGI KABUPATEN SUMENEP
  241. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PENJUALAN ROKOK DENGAN CARA PROMOSI OLEH SALES PROMOTION GIRLS (SPG)
  242. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA BELI KOMPUTER DI HI-TECH MALL SURABAYA
  243. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PROLIMAN DALAM PENGAIRAN SAWAH DI DESA BEGED KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO
  244. PANDANGAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROPINSI JAWA TIMUR TERHADAP JUAL BELI SIRUP OBAT YANG MENGANDUNG ALKOHOL (Perspektif Hukum Islam)
  245. PERSEPSI PEMAHAT PATUNG TERHADAP UPAH MEMATUNG DI KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO (STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM)
  246. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN PROVIDER SELULER DI TELEVISI (Studi Kasus Tentang Iklan Provider Seluler XL)
  247. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA PENGEMBANGAN PERMODALAN AGROBISNIS PERDESAAN ANTARA DINAS PERTANIAN DENGAN GABUNGAN KELOMPOK PETANI DI DESA PISANG KEC. PATIANROWO KAB. NGANJUK
  248. PERSEPSI PARA PELACUR TENTANG UPAH PELACURAN DAN PENGGUNAANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Gang Dolly Surabaya)
  249. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ADOL SAWAH DI DESA WIDANG KECAMATAN WIDANG KABUPATEN TUBAN
  250. PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP JUAL BELI NELETHONG DI DESA TERGAMBANG KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN (STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM)
  251. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM ONLINE DI MARITZA BUTIK KABUPATEN KEDIRI
  252. ANALISIS PEMIKIRAN AHLUS SUNNAH WALJAMA>H (ASWAJA) TERHADAP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DALAM PENGUATAN FUNGSI LEGISLATIF DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SURABAYA 2004-2009
  253. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Polsek Wonocolo Surabaya)
  254. STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP PASAL 362 TENTANG TINDAK PIDANA CARDING
  255. TIPU MUSLIHAT KEPADA ANAK ORANG ISLAM UNTUK MEMILIH AGAMA LAIN Studi Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia
  256. ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA PELANGGARAN PROGRAM KOMPUTER / SOFTWARE TANPA IZIN DALAM PASAL 72 UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
  257. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NO. 189/Pid.B/2009/PN.Sda TENTANG PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR
  258. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN NO. 07/Pid.B/2007/PN.Pks & NO. 78/Pid.B/2007/PN.Pks TENTANG HUKUMAN AKIBAT CAROK MASSAL (CONCURSUS) DI DESA BUJUR TENGAH KEC. BATUMARMAR KAB. PAMEKASAN
  259. TINJAUAN MAQĀŞID AL-SYARĪ’AH TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 27(3) Jo PASAL 45(1) UU NO.11 THN.2008 TENTANG ITE (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)
  260. TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN KASUS PEMBUNUHAN DAN PENGEROYOKAN DI SIDOARJO (STUDI EKSEKUSI PUTUSAN NO. 1169/Pid.B/2008/PN.SDA)
  261. ANALISIS FIQH JINA>YAH TERHADAP PASAL 8 AYAT 5 UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN
  262. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT VICTIMOLOGI DAN FIQIH MURAFA’AT (HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM)
  263. TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI HUKUM NASIONAL (Studi Analisis Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Komisi Hukum Nasional)
  264. TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KEPRES NO. 174/TAHUN 1999 TENTANG REMISI DALAM KASUS PEMBUNUHAN
  265. KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL UU. NO. 2/2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA RI Jo PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2005 DITINJAU DARI FIQH SIYA>SAH
  266. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PASCA PERKARA DIPUTUSKAN (ANALISIS MENURUT UU NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN FIQIH SIYASAH)
  267. TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PERTAHANAN NASIONAL (LEMHANNAS) MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO.67 TAHUN 2006 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
  268. TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD FKB PEMKOT MOJOKERTO PERIODE 2004-2009
  269. TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA MENURUT PERMEN NO.M.2.PK.04-10 TAHUN 2007 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT
  270. BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2009 DALAM PRESPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Pasal 220 UU No. 10 Th. 2008 Tentang Pemilu Legislatif)
  271. STUDI KASUS OPERASIONALISASI BILYARD DI DESA TERUNG WETAN KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO (Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s