Skripsi Syariah Akhwalus Syahsiyah ( 003 )

  1. ANALISIS TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MURABAHAH DI BNI SYARIAH CABANG JEPARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  2. ANALISIS PENDAPAT IBN HAZM TENTANG UCAPAN TAÂ’LIQ THALAQ YANG DIKAITKAN DENGAN WAKTU YANG AKAN DATANG
  3. PERAN NAHDLATUL ULAMA DALAM PENGUATAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA”(1984-1999).
  4. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH DIBULAN MUHARRAM MENURUT ADAT JAWA (STUDI KASUS DI DESA BAMBANGKEREP KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG)
  5. PENDEKATAN HISTORIS SEBAGAI METODE REVITALISASI ILMU USHUL FIQH ( STUDI PEMIKIRAN USHUL FIQH HASAN HANAFI)
  6. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFIÂ’I TENTANG PENYAMARATAAN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA MUSTAHIK
  7. RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM PANDANGAN KH. ABDURRAHMAN WAHID (TAHUN 1980-2004)”.
  8. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RELEVANSINYA DENGAN ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI ANALISIS PASAL 19 UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)
  9. ANALISIS PENDAPAT IBN MASÂ’UD AL-KASANI TENTANG DIBOLEHKANNYA THAWAF BAGI WANITA HAID
  10. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN MAHAR
  11. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG QADLAÂ’ PUASA BAGI ORANG YANG IFTHAR KARENA PERSANGKAAN MASUK ATAU TETAPNYA MALAM
  12. ANALISIS PENDAPAT DR. KH. MA SAHAL MAHFUDH TENTANG POLITIK KULTURAL DAN POLITIK STRUKTURAL
  13. STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG TIDAK DIWAJIBKANNYA MENGULANGI HAJI BAGI ORANG YANG SAKIT KERAS KARENA SUDAH DIWAKILKAN
  14. STUDI ANALISIS TERHADAP PRAKTEK KAFALAH DI BANK SYARIÂ’AH MANDIRI PEKALONGAN
  15. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFIÂ’I TENTANG TELAH MASUKNYA WAKTU SHALAT SEBAGAI SYARAT TAYAMMUM
  16. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL DALAM KUHP TENTANG TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN
  17. STUDI ANALISIS PENDAPAT SYAIKH MAHMUD SYALTUT TENTANG PUTUSAN PERKARA BERDASARKAN KESAKSIAN NON MUSLIM
  18. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG KEDEWASAAN SESEORANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM
  19. STUDI ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD HUSEIN HAIKAL TENTANG PEMERINTAHAN ISLAM
  20. ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH ISLAM DALAM SISTEM SIMPAN PINJAM (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) AN-NURIYAH BUMIAYU KABUPATEN BREBES)
  21. AKIBAT HUKUM MENYUSUI ORANG DEWASA (STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IBNU HAZM)
  22. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA (STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN)
  23. STUDY ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IBN MASÂ’UD AL-KASANI TENTANG HAKIM WANITA DALAM PERADILAN PERDATA
  24. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP JUAL BELI OLEH ANAK DI PASAR KARTASURA SUKOHARJO
  25. IMPLEMENTASI PASAL 7 DAN 8 PP. NO. 28 TAHUN 1977 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN NADZIR (STUDI KASUS DI KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN)
  26. ANALISIS METODE ISTINBATH T.M HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG PERMASALAHAN JAD WAL IKHWAH
  27. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK WAKALAH DI BANK SYARIÂ’AH MANDIRI PEKALONGAN
  28. STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG ZAKAT TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN DALAM KITAB AL-MUHALLA
  29. STUDI ANALISIS KONSEP NUSYUZ MENURUT AMINA WADUD RELEVANSINYA TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
  30. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GUGATAN SUAMI DALAM HAL MENGINGKARI KEABSAHAN ANAK YANG DILAHIRKAN ISTRINYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
  31. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM ABû HANîFAH TENTANG NIKAH SYIGâR
  32. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MUHAMMAD SHAHRUR TENTANG POLIGAMI
  33. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-GHAZALI TENTANG HUKUM SENI TARI RELEVANSINYA DENGAN KONDISI SEKARANG
  34. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-GHAZALI TENTANG HUKUM SENI TARI RELEVANSINYA DENGAN KONDISI SEKARANG
  35. STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA MUI TENTANG WAKAF UANG
  36. ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFII TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR FIDYAH BAGI ORANG YANG UDZUR BERPUASA SAMPAI MENINGGAL DUNIA
  37. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAM-MEMINJAM UANG DI KOPERASI PENGUSAHA WARUNG INDONESIA ” ( STUDI KASUS KOPWARI YANG BEROPERASI DI PASAR LIMBANGAN KECAMATAN CILACAP UTARA KABUPATEN CILACAP )
  38. ANALISIS TERHADAP PENERAPAN ACCRUAL BASIS DI BANK MUAMALAH INDONESIA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM
  39. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN FIDYAH KARENA MENINGGALKAN SHALAT (STUDI KASUS DI DESA MARGOLINDUK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK)
  40. ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JAMINAN DI BMT SYIRKAH MUAWANAH MWC NU SURADADI TEGAL
  41. STUDY ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG TIDAK DIPERBOLEHKANNYA BERPUASA BAGI MUSAFIR
  42. STUDI ANALISIS PENDAPAT MASDAR FARID MASÂ’UDI TENTANG WAKTU PELAKSANAAN HAJI
  43. STUDI ANALISA TERHADAP DEMOKRASI EKONOMI SRI EDI SWASONO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  44. ARTIKULASI POLITIK MUHAMMADIYAH DI ERA REFORMASI (1998 – 2004)
  45. STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IMAM SYAFIÂ’I TENTANG BATALNYA AKAD GADAI
  46. ANALISA HAK KELUAR RUMAH BAGI PEREMPUAN DALAM TAFSIR AL-MIZAN
  47. FATWA LARANGAN PERKAWINAN WANITA SYARIFAH DENGAN NON SAYYID (STUDI ANALISIS TERHADAP KITAB BUGHYAH AL-MUSTARSYIDIN KARYA SAYYID ABDURRAHMAN BAÂ’LAWI)
  48. STUDI ANALISIS PENDAPAT HASBI ASH-SHIDDIEQY TENTANG HUKUM WANITA MENGHADIRI SHALAT IED
  49. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MA NO.97 K/AG/1994 TENTANG PEWARISAN SANTUNAN ASURANSI KECELAKAAN
  50. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG TIDAK ADA QADLAÂ’ PUASA RAMADLAN BAGI SESEORANG YANG LUPA MENETAPKAN NIAT DI MALAM HARI
  51. PEMIKIRAN M. DAWAM RAHARDJO TENTANG MANAJEMEN ZAKAT
  52. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLAWI NOMOR 1077 / PDT.G / 2003 TENTANG PUTUSAN CERAI TALAK (PENGKABULAN HAL-HAL YANG TIDAK DIMINTA OLEH PARA PIHAK YANG BERPERKARA)
  53. STUDI KOMPARATIF KONSEP KEPEMILIKAN HARTA DALAM SISTEM EKONOMI
  54. REDEFINISI TERHADAP FI SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT RELEVANSINYA DENGAN MASA SEKARANG
  55. ANALISIS TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT TUGAS JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI DALAM PEMANGGILAN PIHAK-PIHAK BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
  56. KEPEMIMPINAN ORANG TUA PENGARUHNYA TERHADAP KENAKALAN REMAJA (STUDI KASUS DI DESA MLATIHARJO GAJAH-DEMAK)
  57. STUDI ANALISIS PENDAPAT MAZHAB HANAFI TENTANG SAHNYA TALAK KARENA PAKSAAN
  58. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN HAK MILIK MEREK DAGANG DALAM UU NO. 15 TAHUN 2001
  59. ANALISIS ASAS PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF ISHLAH DALAM AL QURÂ’AN
  60. REVOLUSI MORAL POLITISI SUATU IKHTIAR MENUJU CLEAN GOVERNMENT (STUDI PEMIKIRAN KH. A. MUSTOFA BISRI)
  61. PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA (STUDI ANALISIS PERKARA NOMOR 571/PDT. G/2003/PA. SM TENTANG TIDAK DITERIMANYA PEMOHON CERAI TALAK YANG MEWAKILKAN PADA KUASANYA)
  62. PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA (STUDI ANALISIS PERKARA NOMOR 571/PDT. G/2003/PA. SM TENTANG TIDAK DITERIMANYA PEMOHON CERAI TALAK YANG MEWAKILKAN PADA KUASANYA)
  63. PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA (STUDI ANALISIS PERKARA NOMOR 571/PDT. G/2003/PA. SM TENTANG TIDAK DITERIMANYA PEMOHON CERAI TALAK YANG MEWAKILKAN PADA KUASANYA)
  64. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGHITUNGAN PROFIT SHARING DALAM INVESTASI DI BANK SYARIÂ’AH MANDIRI CABANG SEMARANG
  65. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT BADAN HUKUM” (STUDI LAPANGAN DI BAZIS KUDUS)
  66. ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DI DESA KLAREYAN KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG (STUDI KASUS KEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT KHI)
  67. STUDI ANALISIS PENDAPAT NASR HAMID ABU ZAYD TENTANG HAK WARIS PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM
  68. ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG WAJIBNYA WASIAT WAJIBAH KEPADA KERABAT NON MUSLIM
  69. STUDI ANALISIS PENTARJIHAN QAUL QADIM MENGENAI STATUS ISTRI DARI SUAMI HILANG ( MAFQUD ) MENURUT ULAMA SYAFIÂ’IYYAH
  70. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG KEBOLEHAN WASIAT ORANG SAFIH (BODOH)
  71. NALAR BAYANI DALAM FIQH MUNAKAHAT (STUDI ANALISIS TERHADAP IMPLIKASI PENGGUNAAN METODE BAYANI DALAM FORMULASI HUKUM POLIGAMI ISLAM)
  72. STUDI ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG NISHAB ZAKAT UANG
  73. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN SYARIÂ’AH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG
  74. KAJIAN KRITIS TENTANG PRIORITAS PELUNASAN HUTANG PEWARIS DALAM PASAL 1149 KUH PERDATA DITINJAU DARI PRINSIP HUKUM ISLAM
  75. ANALISIS PASAL 8 DAN 21 QANUN NANGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PENERAPAN TAÂ’ZIR TERHADAP ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT JUMÂ’AT
  76. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG QADAÂ’ PUASA TERHADAP ORANG YANG MENINGGAL DUNIA
  77. STUDI ANALISIS PENDAPAT MADHAB MALIK TENTANG WASIAT KEPADA PEMBUNUH
  78. STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IBN HAZM TENTANG WALI WAŞĪ DALAM PERKAWINAN
  79. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG SANKSI BAGI PEREMPUAN YANG MENIKAH PADA MASA IDDAH
  80. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG NO. 750/PDT.G/2002/PA.SM. TENTANG PELANGGARAN TAÂ’LIK TALAK
  81. PENDAPAT IMAM ASY-SYAFIÂ’I TERHADAP PEMBATASAN ZAKAT HASIL PERTANIAN PADA JENIS MAKANAN POKOK
  82. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG BATASAN WAKTU SAFAR YANG MASIH DIPERBOLEHKAN UNTUK MELAKUKAN SHALAT QASHAR
  83. STUDI PEMIKIRAN IMAM AL GHOZALI TENTANG HUKUM SENI MUSIK DALAM KITAB IHYA ULLUMUDDIN
  84. AKAD NIKAH DI DEPAN MAYAT DAN IMPLIKASINYA (STUDI ATAS ADAT ISTIADAT DI DESA KAWEDUSAN KECAMATAN KEBUMEN
  85. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH)
  86. ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG NIKAH DENGAN TIDAK MENYEBUTKAN MAHAR
  87. KONSEP TAQIYAH DALAM POLITIK ISLAM (STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT AL-THABATHABAÂ’I DALAM KITAB AL-MIZAN)
  88. STUDI ANALISIS PUTUSAN BAHTSUL MASAIL NU TENTANG WAKAF UANG TUNAI TAHUN 2002”
  89. PERSEPSI ULAMA TENTANG JUAL BELI KODOK DI PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN
  90. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR : 595 / PDT. / P, / 1990 / PN, SMG. TENTANG STATUS GENDER BAGI ORANG YANG TELAH OPERASI KELAMIN
  91. STUDI ANALISIS PENDAPAT HASBI ASH SHIDDIQIE TENTANG BOLEHNYA MENGERJAKAN DUA SHALAT FARDLU DENGAN SATU KALI TAYAMUM
  92. BOM BUNUH DIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( STUDI HASIL MUNAS NU TAHUN 2002 DALAM BAHTSUL MASAÂ’IL WAQIYYAH SIYASIYYAH )
  93. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PEMBAGIAN WARIS SATU BANDING SATU DI KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL
  94. STUDI ANALISIS TENTANG PENDAPAT ASY-SYAFIÂ’I MENGENAI STATUS ANAK HASIL WATHÂ’I SYUBHAT
  95. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFIÂ’I TENTANG TIDAK WAJIB NAFKAH SELAIN TEMPAT TINGGAL TERHADAP ISTERI YANG DI TALAK BAÂ’IN KUBRO
  96. STUDI ANLISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ASY-SYAFIÂ’I TENTANG UPAH ADZAN, IQAMAT DAN IMAM SHALAT
  97. STUDI ANALISIS PENDAPAT IBN QUDAMAH TENTANG HUKUM NIKAH BAGI PENGIDAP IMPOTENSI
  98. PRAKTEK NGEBON JUAL BELI TEMBAKAU DI KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL (DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
  99. STUDY ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 26 UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK
  100. PERAKTEK PENYALURAN ZAKAT MAL DI DESA BULUSARI KEC. SAYUNG KAB. DEMAK
  101. ANALISIS TERHADAP PASAL 4 PP. NO. 10 TAHUN 1983 JUNTO PASAL 4 (1) PP. NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG KEWAJIBAN MENDAPATKAN IZIN DARI PEJABAT BAGI PNS YANG AKAN BERPOLIGAMI
  102. IJTIHAD INSYAÂ’I TENTANG EUTHANASIA PENGIDAP AIDS DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBAGIAN WARISAN
  103. KEWARGANEGARAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM (STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ABUL A’LA MAUDUDI DALAM BUKUNYA THE ISLAMIC LAW AND CONSTITUTION)
  104. KEWARGANEGARAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM (STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ABUL A’LA MAUDUDI DALAM BUKUNYA THE ISLAMIC LAW AND CONSTITUTION)
  105. IMPLIKASI PEMIKIRAN MUHAMMAD SHAHRUR TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM
  106. ANALISA PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG KEWAJIBAN WASIAT TERHADAP KERABAT
  107. HERMENEUTIKA SEBAGAI METODE PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN NASR HAMID ABU ZAID)
  108. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUNGA BANK ( STUDY ANALISIS HASIL BAHTSUL MASAIL NU TAHUN 1992 DI BANDAR LAMPUNG TENTANG HUKUM BUNGA BANK)
  109. PARTAI POLITIK DAN PENGUATAN MASYARAKAT SIPIL (STUDI TENTANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA SEBAGAI PARTAI ADVOKASI)
  110. STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFIÂ’I ANTONIO TENTANG MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  111. PELANGGARAN MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ( STUDI TERHADAP PASAL 90-94 UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK)
  112. ANALISIS PENDAPAT NURCHOLIS MAJID TENTANG HUKUM WARIS MEWARISI ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM
  113. STUDI TERHADAP PENDAPAT AMINA WADUD TENTANG TIDAK DIPERBOLEHKANNYA BERPOLIGAMI RELAVANSINYA DENGAN PEMIKIRAN KONTEMPORER
  114. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM ASY-SYATHIBI TENTANG BIDÂ’AH
  115. RESPON MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIÂ’AH DAN KONVENSIONAL (STUDI ATAS BMT BEN BERKAH DAN BPR KUSUMA LANGGENG MRANGGEN DEMAK)
  116. KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKU GERABAH SISTEM METERAN (STUDI LAPANGAN DI KEL. LANGENHARJO KEC. KENDAL KAB. KENDAL)
  117. ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG MENGQADHA SHALAT ‘ID
  118. ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFIÂ’I TENTANG SHALAT TAHIYYAT AL-MASJID SAAT KHUTBAH JUMÂ’AT BERLANGSUNG
  119. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA DALAM PASAL 8 UNDANG-UNDANG N0. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
  120. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN KUNCUNGAN DI DESA JATIMULYO KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN
  121. ANALISIS PENDAPAT T.M. HASBI ASH-SHIDDIQI TENTANG MAÂ’MUM MASBUQ YANG TIDAK SEMPAT MEMBACA AL-FATIHAH
  122. KONSEP MASLAHAH IBNU TAIMIYAH DITINJAU DARI MAQASID AS-SYARIÂ’AH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM
  123. STUDI KASUS TENTANG CARA MENENTUKAN ZAKAT IKAN BANDENG DAN KADAR NISABNYA DI TAMBAK SEKLENTING, DESA WEDUNG, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK
  124. STUDI ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD SHAHRUR TENTANG BATASAN SEPERTIGA DALAM WASIAT
  125. STUDI KONSEP TAÂ’WIL NASR HAMID ABU ZAYD RELEVANSINYA DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM
  126. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SRAH-SRAHAN DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA (STUDI KASUS DI DESA KALIMATI KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES).
  127. PERCERAIAN ATAS DASAR KEMANDULAN ISTRI (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOYOLALI NO : 828/PDT.G/2003/PA.BI)
  128. ASURANSI DALAM HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT YUSUF QARDHAWI DALAM KITAB AL-HALAL WA AL-HARAM FI AL-ISLAM)
  129. DEIDEOLOGI POLITIK ISLAM (STUDI ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU DALAM PEMBERLAKUAN ASAS TUNGGAL PANCASILA 1985)
  130. STUDI TENTANG PENGECEKAN ARAH KIBLAT MASJID AGUNG SURAKARTA
  131. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN BAGI SUAMI-ISTERI (STUDI KASUS DI DUKUH KRAKAN KARANGUDI, KEC. NGRAMPAL, KAB. SRAGEN)
  132. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG HUKUM MEMAKAI JILBAB BAGI WANITA
  133. TINJAUAN HUKUM ISLAM TEHADAP PEMINANGAN PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI (STUDI KASUS DI DESA MENORO KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG)
  134. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR DALAM ADAT PERKAWINAN ISTANA MANGKUNEGARAN
  135. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU TAIMIYAH TENTANG KEBOLEHAN MENJAMA’ SHALAT TANPA ADANYA ‘ILLAT AL-JAM’I
  136. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 9 UU SUMBER DAYA AIR (SDA) NO. 7 TH. 2004 TENTANG HAK GUNA USAHA AIR RELEVANSINYA DENGAN KONSEP AL-AMWâL AL-‘AMMAH DALAM ISLAM
  137. KORUPSI DALAM SPEKTRUM POLITIK KIAI DI JAWA TENGAH
  138. STUDI ANALISIS TERHADAP SYARAT PERPINDAHAN MADZHAB MENURUT ZAINUDDIN AL MALIBARY DALAM KITAB FATHUL MU’IN
  139. ANALISIS PUTUSAN MA NO. 368 K/AG/1995 TENTANG WASIAT WAJIBAH BAGI AHLI WARIS NONMUSLIM
  140. ANALISIS PASAL 8 HURUF A UU NO. 23 TAHUN 2004
  141. TENTANG LARANGAN PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL KAITANNYA DENGAN KONSEP NUSYUZ DALAM ISLAM
  142. ANALISIS FATWA YUSUF QARDHAWI TENTANG KEHARAMAN WANITA BERHIAS DENGAN RAMBUT PALSU
  143. STUDI PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG DIWAJIBKANNYA PELAKSANAAN WALIMAT AL-‘URS DALAM KITAB AL-MUHALLA RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI
  144. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI PT ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG SEMARANG TAHUN 2004)
  145. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CARA MEMPEROLEH HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT PASAL 22 UU N0. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
  146. STUDI TENTANG PENDAPAT MAZHAB SYAFIÂ’I TENTANG QADHAÂ’ DALAM SHALAT YANG DITINGGAL DENGAN SENGAJA
  147. STUDI ANALISIS PEMIKIRAN HASBI ASH SHIDDIQI TENTANG HUKUM SHALAT SESUDAH MANDI JANABAH TANPA WUDU
  148. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM JUAL BELI (STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 1493 KUH PERDATA)
  149. STUDI ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PEMBIAYAAN TRANSFUSI DARAH DI UNIT TRANSFUSI DARAH CABANG KOTA SEMARANG RELEVANSINYA DENGAN PASAL 9 AYAT 1 PP NO.18 TAHUN 1980
  150. ANALISIS PENGELOLAAN DANA WAKAF DI MASJID AL-AMIN TUGUREJO SEMARANG KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN FISIK DAN NON FISIK
  151. ANALISIS KONSEP QATHÂ’I DAN ZHANNI MENURUT MASDAR FARID MASÂ’UDI DAN RELEVANSINYA DENGAN PENAFSIRAN AYAT KEWARISAN
  152. ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AL-NABHANI TENTANG METODE PEMERATAAN EKONOMI DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
  153. STUDI ANALISIS PENDAPAT AHMAD HASSAN TENTANG LARANGAN SHALAT TAHIYATUL MASJID DI WAKTU KHOTIB BERKHUTBAH
  154. ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFIÂ’I TENTANG TIDAK BOLEHNYA BERSENGGAMA DENGAN ISTRI YANG TELAH SUCI DARI HAID DAN BELUM MANDI
  155. REAKTUALISASI KONSEP JIHAD (STUDI ANALISIS PEMIKIRAN KH. HASYIM MUZADI)
  156. HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA PADA MASA KHULAFA AR-RASYIDDIN
  157. PANDANGAN M. DAWAM RAHARDJO TENTANG BUNGA BANK
  158. PENGARUH BIMBINGAN KEAGAMAAN TERHADAP PENURUNAN PERILAKU AGRESI WARGA PEMUKIMAN EKSODAN ACEH DI DESA TANGGULANGIN KECAMATAN KLIRONG
  159. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUKLAK / 07 / III / 1988 TENTANG IZIN KAWIN BAGI ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH)
  160. ANALISIS PENDAPAT NURCHOLISH MADJID TENTANG HUKUM MENGUCAPKAN SALAM DAN MENGHADIRI PERAYAAN UMAT NON MUSLIM
  161. STUDI KOMPARATIF ANTARA OPERASIONAL DEPOSITO BANK KONVENSIONAL DAN DEPOSITO MUDLARABAH (STUDI KASUS DI BRI CAB. SEMARANG DAN BRI SYARIÂ’AH CAB. SEMARANG)
  162. STUDI ANALISIS PEMIKIRAN UMER CHAPRA TENTANG SUMBER-SUMBER UTAMA EKSPANSI MONETER
  163. STUDI ANALISIS HADIS UMMI WARAQAH BINTI NAUFAL AL-ANSHARI TENTANG KEABSAHAN PEREMPUAN MENJADI IMAM ATAS LAKI-LAKI
  164. KOPERASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AL-NABHANI)
  165. ANALISIS PENDAPAT ASGHAR ALI ENGINEERTENTANG DIBOLEHKANNYA PEREMPUAN MENIKAH TANPA WALI
  166. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT PASAL 46 (B) UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG CLASS ACTION
  167. ANALISA TERHADAP PENERAPAN SISTEM MUDHARABAH PADA PROYEK P2KER DI BAITUL MAAL MUAMALAT (BMM) SEMARANG
  168. KEBIJAKAN AKOMODASI PEMERINTAH ORDE BARU TERHADAP ISLAM POLITIK DI INDONESIA (1985-1998)
  169. ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI KERAKYATAN BUNG HATTA TENTANG EKONOMI KERAKYATAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
  170. STUDI ANALISIS FATWA YUSUF QARDLAWI TENTANG LARANGAN BERMUAMALAH DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMUSUHI ISLAM
  171. PERWAKAFAN TANAH EKS PERDIKAN UNTUK PEMUKIMAN/RUMAH PENDUDUK DI KELURAHAN KADILANGU DEMAK
  172. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 26 UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENJATUHAN PIDANA BAGI ANAK NAKAL
  173. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS MAKSIMAL PEMILIKAN TANAH DALAM HUKUM AGRARIA
  174. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERKAWINAN (PASAL 16 UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS)
  175. ANALISIS TERHADAP PANDANGAN IMAM SYAFIÂ’I DAN IMAM MALIK TENTANG HAK WARIS PEMBUNUH TIDAK SENGAJA DALAM MENERIMA HARTA WARISAN
  176. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN TANAH MILIK NEGARA (STUDI KASUS PENDIRIAN KIOS-KIOS DI PINGGIR TANGGUL LUAR SUNGAI TUNTANG DI DESA KALIKONDANG KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK)
  177. STUDI ANALISIS TERHADAP PERSEPSI IMAM ABU HANIFAH TENTANG SHALAT HARI RAYA BERTEPATAN DENGAN HARI JUMÂ’AT
  178. PARTAI POLITIK DAN PENGUATAN HAK POLITIK SIPIL (STUDI ATAS PERAN DPW PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TENGAN DALAM PENGUATAN HAK POLITIK SIPIL PERIODE PEMILU 1999-2004)
  179. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAMSYUDIN AL-MAQDISYI TENTANG KONSEP IBNU SABIL DALAM KITAB SYARH AL-KABIR
  180. ANALISIS SOSIOLOGIS TENTANG KETENTUAN ZAKAT PERTANIAN SEBESAR 10 % DI DESA BENDOHARJO KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN
  181. KONFIGURASI POLITIK ULAMA NU DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2004 (ANALISIS TERHADAP SIKAP POLITIK ULAMA NU TEMANGGUNG)
  182. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK LELANG DI PERUM PEGADAIAN CABANG KALIBANTENG SEMARANG
  183. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI JUAL BELI KERANG DI DESA BUNGO KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
  184. HUBUNGAN SIPIL MILITER DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (ANALISIS TERHADAP UU NO 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA)
  185. HUBUNGAN SIPIL MILITER DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH(ANALISIS TERHADAP UU NO 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA)
  186. PRAKTEK PERDAMAIAN DALAM PEMBAGIAN WARIS DI DESA KALIBEBER KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO
  187. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG PENGARUH ADAT TERHADAP DOMINASI PERAN EKONOMI ISTERI DALAM KELUARGA (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA KRONGGEN, KECAMATAN BRATI, KABUPATEN GROBOGAN
  188. MEMFORMAT ULANG PARTAI POLITIK ISLAM INDONESIA (STUDI ANALISIS PEMIKIRAN DELIAR NOER)
  189. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PERJANJIAN UNTUK TIDAK BERPOLIGAMI DALAM AKAD NIKAH
  190. KEBIJAKAN AKOMODASI PEMERINTAH ORDE BARU TERHADAP ISLAM POLITIK DI INDONESIA (1985-1998)
  191. AKLAMASI DALAM PEMILIHAN KHALIFAH (ANALISIS PEMILIHAN KHALIFAH DI TSAQIFAH BANI SAÂ’IDAH)
  192. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 224 HIR TENTANG EKSEKUSI GROSSE AKTA
  193. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PA SALATIGA NOMER 194/PDT.G/2004/PA.SAL. TENTANG KETIADAAN SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN ATAS ALASAN SYIQAQ
  194. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFIÂ’I TENTANG DIPERBOLEHKANNYA ANAK-ANAK MENJADI IMAM DALAM SHALAT KAITANNYA DENGAN SYARAT MENJADI IMAM
  195. ANALISIS PENDAPAT IBN HAZM TENTANG SHALAT SESEORANG YANG BERDIRI SENDIRI DI BELAKANG SHAF
  196. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUKUM ANAK BEKERJA (ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)
  197. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT TAQIYUDDIN AL-NABHANI TENTANG LARANGAN MENYEWAKAN TANAH PERTANIAN
  198. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KODE ETIK KEDOKTERAN TENTANG MELIHAT AURAT LAIN JENIS DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN
  199. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM HANAFI TENTANG ZAKAT HARTA KEKAYAAN ANAK KECIL
  200. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG KEBOLEHAN WASIAT ANAK KECIL YANG BELUM BALIGH
  201. ANALISIS, SYARAT,PRESIDEN, MAMPU,ROHANI, JASMANI
  202. POLITIK KIAI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP POLITIK SANTRI (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN DI KALIWUNGU KENDAL)
  203. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASAS KONSENSUALITAS DALAM AKAD JUAL BELI (STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 1458 KUH PERDATA)
  204. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG MUZARA’AH
  205. SANKSI BAGI MUZAKKI YANG MELANGGAR KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT DALAM PERSPEKTIF DR. YUSUF AL QARDHAWI
  206. PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PENCATATAN NIKAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG)
  207. STUDI ANALISIS MINAT KOMUNITAS FAKULTAS SYARIÂ’AH IAIN WALISONGO SEMARANG TERHADAP BANK SYARIÂ’AH
  208. ANALISIS PENDAPAT TM. HASBI ASH SHIDDIQI TENTANG TIDAK WAJIBNYA BERWUDHU BAGI MUSTAHADHAH UNTUK TIAP-TIAP SHALAT FARDLU
  209. ZAKAT ‘ASL (MADU LEBAH)DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI
  210. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BONUS GIRO WADIÂ’AH DI BANK SYARIÂ’AH MANDIRI SEMARANG
  211. EFEKTIFITAS KUOTA 30 % DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF JAWA TENGAH
  212. UPAYA PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI LRC-KJHAM SEMARANG PERIODE NOPEMBER 2003-JUNI 2004)
  213. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KARYAWAN DI PT. LAKSANA KURNIA MANDIRI SEJATI KABUPATEN TEGAL
  214. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI SEPEDA MOTOR DI PT. HARPINDO JAYA SEMARANG
  215. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI PADA PEGADAIAN CABANG KABUPATEN KENDAL
  216. KEBERADAAN BMT MENTARI KAITANNYA DENGAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (STUDI KASUS BMT MENTARI KEC. KALIWUNGU KAB. KENDAL)
  217. PENGELOLAAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA DALAM PERSEPEKTIF ISLAM (STUDI ANALISIS UU RI NOMOR 3 TAHUN 2002, TENTANG PERTAHANAN NEGARA)
  218. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM PEMBIAYAAN AL-QARDH AL-HASAN (STUDI ANALISIS DI BNI SYARIÂ’AH CABANG SEMARANG)
  219. SIGNIFIKANSI ZAKAT TERHADAP KEMASLAHATAN UMAT (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN HASBI ASH-SHIDDIQY DAN MASDAR F. MASÂ’UDI ATAS PEMBERDAYAAN ZAKAT)
  220. KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MUHAMMAD HATTA (RELEVANSINYA DENGAN SISTEM EKONOMI ISLAM)
  221. REDEFINISI TERHADAP AR-RIQAB SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT RELEVANSINYA DENGAN MASA SEKARANG
  222. RESPON MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP BANK SYARI’AH (STUDI LAPANGAN DI KEC. KENDAL KAB. KENDAL)
  223. IDDAH BAGI BEKAS SUAMI (ANALISIS AKTA NO 11 / PIMDIR / 2004 / P.A WSB TENTANG PENETAPAN IZIN MENIKAH DALAM MASA IDDAH TALAK RAJÂ’I DI P.A WONOSOBO)
  224. STUDI ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI TENTANG ZAKAT INVESTASI PROPERTI
  225. PRAKTEK PERWAKILAN PERWALIAN DALAM AKAD PERNIKAHAN DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK
  226. ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG WATAÂ’ SEBAGAI SYARAT SAHNYA RUJUK BAGI TALAK YANG JATUH AKIBAT SUMPAH ILA
  227. ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG DIWAJIBKANNYA SUJUD TILAWAH
  228. ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFIÂ’I TENTANG SHALAT TAHIYYAT AL-MASJID SAAT KHUTBAH JUMÂ’AT BERLANGSUNG
  229. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFIÂ’I TENTANG MAHAR MUQADDAM
  230. POLIGAMI DAN PROBLEMA AKOMODASI YURIDIS (TELAAH TERHADAP USULAN AMANDEMEN PASAL 3, 4 DAN 5 UU RI NO. 1/1974 TENTANG PERKAWINAN OLEH LBH APIK (ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN)
  231. HAK JAMINAN KESEHATAN ISTERI (STUDI TERHADAP KETENTUAN FIQH TENTANG NAFKAH).
  232. APLIKASI SISTEM MANAJEMEN ISLAM (STUDI KASUS BMT TUNAS HARAPAN SALATIGA)
  233. ANALISIS PENDAPAT UMER CHAPRA TENTANG TAHAPAN-TAHAPAN UNTUK MERUBAH SISTEM PERBANKAN YANG ISLAMI
  234. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG TIDAK DIHITUNGNYA RAKAAT MAKMUM APABILA TIDAK DAPAT MENGIKUTI BACAAN FATIHAH IMAM
  235. PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG TIDAK WAJIBNYA QADHAÂ’ PUASA BAGI ORANG YANG MENINGGAL DUNIA
  236. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM ASY SYAFI’I TENTANG HAK WALI NIKAH BAGI ANAK ANGKAT
  237. APLIKASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH UNTUK MODAL KERJA DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SEMARANG
  238. AKHLAK GURU DAN MURID DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (STUDI ATAS PEMIKIRAN KH.HASYIM ASY’ARI DALAM KITAB ADAB AL ‘ALIM WA AL MUTA’ALIM
  239. PENGARUH SOSIAL BUDAYA DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM
  240. ANALISIS FATWA MUI NOMOR: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA
  241. STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL PINJAMAN DI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM BUANA KARTIKA MRANGGEN DEMAK
  242. HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM ISLAM (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN M. DIN SYAMSUDDIN)
  243. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM AS-SUYUTI TENTANG CARA MENENTUKAN JENIS KELAMIN KHUNTSA
  244. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIKI TENTANG WAJIBNYA MANDI BAGI WANITA NIFAS YANG TIDAK MENGELUARKAN DARAH KAITANNYA TERHADAP BEDAH CAESAR)
  245. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WASIAT PENGANGKATAN AHLI WARIS (ERFSTELLING) DALAM KUH PERDATA
  246. STUDI ANALISIS PENDAPAT AL-SYAFI’I TENTANG PERKAWINAN ANTAR AGAMA
  247. WALI SULTAN DALAM PERNIKAHAN (STUDI ANALISIS ATAS PEMIKIRAN K.H. SALIH DARAT)
  248. ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’î TENTANG HUKUM PENCABUTAN KEMBALI HIBAH
  249. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN TANAH EKS BENGKOK (STUDI KASUS SEWA MENYEWA TANAH EKS BENGKOK DI KELURAHAN ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG)
  250. ANALISIS TERHADAP APLIKASI SADZ ADZ-DZARIÂ’AH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
  251. ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD KHATIB ASY-SYARBINI TENTANG WANITA IDDAH MATI KELUAR RUMAH DALAM KITAB MUGHNI AL-MUHTAJ
  252. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PASAL 83 UU RI NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)
  253. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ASURANSI JIWA TAKAFUL DI KUH DAGANG PASAL (302-308)
  254. PENDAPAT MASYARAKAT DESA KARANGMANGU KEC. SARANG KAB. REMBANG TENTANG POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA
  255. PENGANGKATAN ANAK DAN IMPLIKASINYA PADA WALI NIKAH (STUDI KASUS DI DESA TANGKISAN KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA)
  256. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SYIRKAH WARALABA DI RUMAH MAKAN AYAM BAKAR “WONG SOLO” UNGARAN
  257. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG MEMBAYAR MAHAR BAGI ISTRI YANG DICERAI QABLA DUKHUL
  258. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFIÂ’I TENTANG PERNIKAHAN PADA WAKTU IHRAM
  259. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI HARTA WAKAF (STUDI LAPANGAN HARTA WAKAF MASJID AGUNG SEMARANG)
  260. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA TENTANG BUNGA BANK TIDAK TERMASUK RIBA
  261. STUDI ANALISIS PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG SEKULARISASI POLITIK
  262. PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK (STUDI PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 105 AYAT ( C ) KHI)
  263. ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG HUKUM NIKAH SYIGHAR DENGAN MENYEBUTKAN MAHAR MISIL
  264. STUDI ANALISIS ASPEK DARURAT DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR: 7/MUNAS/VI/MUI/2000 TENTANG PENGIRIMAN TKW KE LUAR NEGERI
  265. KONSEP UPAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 88 DAN 89 UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN)
  266. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH KARYAWAN (STUDI KASUS P.T. KARYA TOHA PUTRA SEMARANG)
  267. STUDI ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG PERSYARATAN SUCI BAGI BARANG YANG DIJADIKAN OBYEK JUAL BELI
  268. SKALA PRIORITAS DISTRIBUSI ZAKAT RELEVANSINYA DENGAN PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIQ (STUDY LAPANGAN DI LAZ NASIONAL POS KEADILAN PEDULI UMAT JAWA TENGAH)
  269. KRITERIA MINIMAL NAFKAH WAJIB KEPADA ISTRI (STUDY ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFIÂ’I)
  270. ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO. I/PID.S/2004/PN.KDL TENTANG TINDAK PIDANA MONEY POLITIC DALAM PEMILU LEGISLATIF 2004
  271. STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG BATALNYA PUASA KARENA SENGAJA MELAKUKAN KEMAKSIATAN
  272. MANAJEMEN KONFLIK DAN KEPEMIMPINAN NABI MUHAMMAD (STUDY ANALISIS TERHADAP POLA PENGELOLAAN KONFLIK MADINAH)
  273. TRILOGI NALAR MUHAMMAD ABED AL JABIRI DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM (PROBLEM DAN APLIKASI).
  274. KONSEP THEO-DEMOCRACY MENURUT ABU ‘ALA AL-MAUDUDI DAN RELEVANSINYA DENGAN PERPOLITIKAN DI INDONESIA.
  275. PERANAN BMT “BAHTERA GROUP” PEKALONGAN DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH. (STUDI ANALISIS TERHADAP PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS DI BMT”BAHTERA GROUP” PEKALONGAN)
  276. ANALISIS PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT PROFESI
  277. STUDI ANALISIS PENDAPAT TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG WASIAT WAJIBAH
  278. PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SHALAT DENGAN MENYERTAKAN TERJEMAHAN BAHASA INDONESIA ( “ STUDI KASUS DI PONDOK I’TIKAF JAMA’AH NGAJI LELAKU, KELURAHAN KALIREJO, KECAMATAN LAWANG, KABUPATEN MALANG, PROPINSI JAWA TIMUR ” )
Dipublikasi di Uncategorized | Tag , , , | Tinggalkan komentar

Skripsi Syariah Akhwalus Syahsiyah II ( 003 )

  1. ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA’ INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN YANG MENGANDUNG ENZIM BABI UNTUK IMUNISASI POLIO
  2. ANALISIS TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN ASET-ASETDI MADRASAH ALIYAH ASH-SHIDDIQQIYYAH KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON
  3. ANALISIS PENDAPAT IMAM ZAINUDDIN BIN ABDUL AZIZ AL-MALIBARY TENTANG MUFARAQAH DALAM SHALAT BERJAMAAH
  4. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HARTA BENDA WAKAF BERUPA HAK SEWA (KAJIAN TERHADAP UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)
  5. PRAKTEK BAGI HASIL DALAM INVESTASI MUDHARABAH (STUDI KASUS DI BMT TUMANG BOYOLALI )
  6. STUDI ANALISIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG KONSEP ‘IDDAH DAN SIGNIFIKANSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM
  7. ANALISIS PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 (TENTANG KEBOLEHAN WAKAF JANGKA WAKTU TERTENTU)
  8. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 230-239 KUHD (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG) TENTANG HAK REKLAME PENJUAL ATAS PEMBELI YANG PAILIT
  9. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERHITUNGAN BAGI HASIL (MUDHARABAH) TAKAFUL INVESTASI (STUDI LAPANGAN DI ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG SEMARANG)
  10. STUDI ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWY TENTANG EFEKTIFITAS MENCERAIKAN ISTERI WAKTU DATANG BULAN
  11. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MANAJEMEN KOPERASI PONDOK PESANTREN “AN-NAWAWI” PURWOREJO
  12. NADZIR DAN MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF (STUDI KASUS DI YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL KHOIRIYYAH SEMARANG )
  13. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN LINTAS AGAMA (SEBUAH PENDEKATAN HISTORIS)
  14. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT 2 UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DI KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN
  15. ANALISIS TERHADAP POLIGAMI BAWAH TANGAN DAN IMPLIKASINYA PADA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DESA KAYEN KECAMATAN JUWANGI KABUPATEN BOYOLALI)
  16. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD WADI’AH DALAM ARISAN SISTEM GUGUR (STUDI KASUS DI BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) “SURYA KENCANA” KRADENAN KAB. GROBOGAN)
  17. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIÂ’AH (BPRS) ARTHA SURYA BAROKAH SEMARANG
  18. ANALISIS PENDAPAT IMAM HAMBALI TENTANG TIDAK ADANYA HAK NAFKAH PEREMPUAN YANG SEDANG DALAM IDDAH TALAK BA’IN
  19. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK GUNA USAHA AIR (STUDI ANALISIS PELAKSANAAN UU NO. 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR (SDA) DI CV. TUNGGUL NUGROHO ADI “LUWES” NGALIYAN SEMARANG)
  20. STUDI ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG JIÂ’ALA
  21. EFEKTIVITAS PENGAWASAN KUA TERHADAP PENGELOLA BENDA WAKAF (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN NGALIYAN)
  22. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI PINJAMAN BAGI FAQIR-MISKIN(STUDI LAPANGAN DI BAPELURZAM CABANG WELERI DAERAH KENDAL)
  23. ANALISIS PENANGGULANGAN RISIKO PEMBIAYAAN / FINANCING RISK DI PT. BPR SYARIÂ’AH ASAD ALIF KENDAL
  24. EFEKTIVITAS PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIÂ’AH (DPS) TERHADAP OPERASIONAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIÂ’AH (STUDI KASUS DI BMT MARHAMAH WONOSOBO)
  25. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG DALAM UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
  26. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA INVESTASI ASURANSI SYARIÂ’AH (STUDI LAPANGAN DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SEMARANG)
  27. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI (ANALISIS TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 173)
  28. ANALISIS TERHADAP PERAN ISTRI DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN NAFKAH KELUARGA (STUDI DI DESA GRABAG KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO)
  29. TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI (STUDI KASUS PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI POS KEADILAN PEDULI UMAT CABANG JAWA TENGAH)
  30. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN NOMINAL MAHAR DI DESA MOROREJO KEC. KALIWUNGU KAB. KENDAL
  31. STUDI ANALISIS PENDAPAT KIAI SAHAL MAHFUDH TENTANG BOLEHNYA SALAT DENGAN LUKA BERDARAH
  32. ANALISIS PEMIKIRAN YUJSUF QARDHAWI TENTANG ZAKAT HASIL TANAH PERTANIAN YANG DISEWAKAN
  33. STUDI ANALISIS TENTANG HARTA WAKAF BERUPA HAK CIPTA (KAJIAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 16 AYAT (3) HURUF E)
  34. HERMENEUTIKA PEMBEBASAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEMIKIRAN FARID ESACK TENTANG REINTERPRETASI KONSEP DZIMMI
  35. ANALISIS UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN RELEVANSINYA DENGAN JAMINAN KEHALALAN PRODUK BAGI KONSUMEN MUSLIM
  36. STUDI ANALISIS TERHADAP SYARAT ARBITRASE DALAM PASAL 7-11 UNDANG-UNDANG NOMOR 30TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA RELEVANSINYA DENGAN KONSEP ASH-SHULHU DALAM ISLAM
  37. STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG WAKAF BARANG YANG DIGADAIKAN
  38. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 18 AYAT 1 UNDANG – UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS BADAN AMIL ZAKAT (STUDI KASUS DI BADAN AMIL ZAKAT KECAMATAN SEMARANG BARAT)
  39. STUDI ANALISIS PENDAPAT AMINA WADUD TENTANG KEBEBASAN PEMBAGIAN SEPERTIGA HARTA WARIS
  40. STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) HUDATAMA SEMARANG
  41. PEMIKIRAN YUSUF AL QARDAWI TERHADAP GHARIM SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT
  42. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN JAKSA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN (STUDI PASAL. 26 UU NO. 1 TAHUN 1974)
  43. ANALISIS PENDAPAT AL- SYAFI’î TENTANG PERSENGKETAAN PENERIMAAN MAHAR
  44. PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF (STUDI KASUS TANAH WAKAF DALAM BENTUK STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI KEL. SAWAH BESAR KEC. GAYAMSARI KOTA SEMARANG)
  45. STUDI ANALISIS FATWA MUI TENTANG DIHARAMKANNYA DOA BERSAMA MUSLIM DAN NON MUSLIM
  46. STUDI KOMPARATIF PENDAPAT ULAMA SUNNI TENTANG TALAK YANG JATUH KARENA SUAMI TIDAK KEMBALI PADA ISTRI SETELAH HABIS MASA SUMPAH ILAÂ’
  47. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SYIRKAH DI KOPERASI PONDOK PESANTREN AL HIDAYAH PURWODADI
  48. PENDAPAT SHAHRUR TENTANG TIDAK ADANYA MEKANISME ‘AUL DAN RADD DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM
  49. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) (STUDI KASUS DI RUMAH MAKAN AYAM BAKAR WONG SOLO OUTLET SEMARANG)
  50. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG PUTUSAN BERDASARKAN KETERANGAN SATU ORANG SAKSI
  51. IMPLIKASI PENGGUNAAN JASA HUKUM ADVOKAT TERHADAP PROSES BERACARA DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGMA SEMARANG)
  52. PERTUKARAN TANAH WAKAF MASJID BAITURRAHIM JERAKAH KECAMATAN TUGU SEMARANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)
  53. ANALISIS PENDAPAT SAHAL MAHFUDH TENTANG KEBOLEHAN PEMANFAATAN ALKOHOL
  54. ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG HAJI ISTERI TANPA IZIN SUAMI
  55. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI TANAH UNTUK KEPENTINGAN JALAN TOL SEMARANG-SOLO DI KELURAHAN PEDALANGAN KEC. BANYUMANIK SEMARANG (RELEVANSINYA DENGAN PERPRES NO. 36 TAHUN 2005 DAN FATWA MUI NO. 8 MUNAS VII TAHUN 2005)
  56. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 78 UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG PENCURIAN HASIL HUTAN
  57. PANDANGAN MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK TERHADAP BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT)
  58. PENAFSIRAN MUHAMMAD ABDUH TENTANG NAFSIN WâḤIDATIN DAN IMPLIKASINYA DENGAN FEMINISME ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS ATAS QS. AL-NISâ’ [4]: 1 DALAM KITAB TAFSIR AL-MANAAR)
  59. NIKAH DI BAWAH TANGAN DAN FAKTOR PENYEBABNYA (STUDI KASUS DI DESA TAMBAHARJO KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI)
  60. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASAS KONSENSUALITAS DALAM AKAD JUAL BELI (STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 1458 KUH PERDATA)
  61. ANALISIS PEMIKIRAN AMINA WADUD TENTANG HUKUM WANITA SEBAGAI IMAM SHALAT
  62. ISLAM DAN SENI LUKIS (STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM NAWAWI TENTANG HUKUM LUKISAN MAHLUK BERNYAWA)
  63. RELASI AGAMA DAN DEMOKRASI DI INDONESIA (PEMIKIRAN BAKHTIAR EFFENDY TENTANG KONSEP HUBUNGAN AGAMA DAN DEMOKRASI)
  64. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 32C UU NO. 5 TAHUN 1991 TENTANG KEWENANGAN SEORANG JAKSA AGUNG MENYAMPINGKAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM
  65. STUDI PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG PENYELESAIAN NUSYUZ YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI (ANALISIS DARI PERSPEKTIF GENDER).
  66. BERJAMAÂ’AH BAGI LAKI-LAKI DALAM MELAKSANAKAN SALAT MAKTUBAH (STUDI PEMIKIRAN HUKUM IBN QUDDAMAH AL-MAQDISI)
  67. RUKYAH GLOBAL AWAL BULAN QOMARIYAH (ANALISIS PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR)
  68. PENDAPAT MUHAMMAD SHAHRUR TENTANG KEBOLEHAN POLIGAMI DENGAN JANDA TANPA MAHAR
  69. STUDI ANALISIS RELASI POLITIK KIAI NU TERHADAP PILIHAN POLITIK SANTRI DALAM PILKADA DEMAK 2006
  70. ANALISIS PENAYANGAN ACARA MISTIK DI TELEVISI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF UU. PENYIARAN NO. 32 TAHUN 2002 DAN HUKUM ISLAM
  71. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUNGA SIMPAN-PINJAM (STUDI KASUS PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI “FASTABIQ” RUMAH SAKIT ROEMANI SEMARANG
  72. PERAN HAKAM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA KUDUS
  73. RESPON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG TERHADAP PENERAPAN ZAKAT PROFESI
  74. ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAF (STUDI LAPANGAN DI BKM KABUPATEN DEMAK)
  75. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PADA LAZIS MUHAJIRIN NGALIYAN SEMARANG (MULAI 2002 S/D 2005)
  76. STUDI ANALISIS TENTANG KRITERIA PRESIDEN MENURUT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
  77. STUDI ANALISIS PENDAPAT DAWAM RAHARDJO TENTANG ETIKA EKONOMI ISLAM
  78. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG BUAH-BUAHAN MENGENAI KETEPATAN TIMBANGAN (STUDI LAPANGAN PEDAGANGAN BUAH-BUAHAN DI PASAR JOHAR INDUK SEMARANG)
  79. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBN MASÂ’UD AL-KASANI TENTANG KEABSAHAN HAJI SESEORANG YANG BERSETUBUH SETELAH WUKUF DALAM KITAB BADAI; ASH-SHANAI; FI TARTIB AL-SYARAIÂ’
  80. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBN TAIMIYAH TENTANG JUMLAH MASA IDDAH BAGI WANITA YANG KHULUK.
  81. STUDI ANALISIS TERHADAP PENERAPAN KREDIT DENGAN METODE NAZAR HIBAH DI UNIT SIMPAN PINJAM KOPONTREN AT-TASLIM DEMAK
  82. STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 23 UU RI NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG BIAYA OPERASIONAL BADAN AMIL ZAKAT
  83. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AGUNAN TAMBAHAN DALAM PEMBIAYAAN MUDARABAH DI PERBANKAN SYARIÂ’AH (ANALISIS TERHADAP PASAL 8 UU NO. 10 TAHUN 1998)
  84. STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG HAK HADHĀNAH BAGI IBU YANG MENIKAH LAGI
  85. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SHALAT JABRUL FAWAIT(STUDI KASUS DI DESA KERTAYASA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL)
  86. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN ASET PONDOK PESANTREN SABILUL-HADI SURODADI KEDUNG JEPARA
  87. ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG DIPERBOLEHKANNYA KAWIN MISYAR
  88. SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT AMWAL STUDI ANALISIS TERHADAP BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT MUHAMMADIAYAH (BAPELURZAM) CABANG WELERI DAERAH KENDAL
  89. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BEDAH MAYAT ANATOMI(STUDI KASUS DI RS. DR. KARIADI SEMARANG)
  90. STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA REMBANG NO. 318/PDT.G/2003 TENTANG CERAI GUGAT KARENA SUAMI MENDERITA STROKE
  91. PENGARUH KEBIJAKAN PENGASUH PONDOK PESANTREN TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PEDAGANG DI SEKITAR PONDOK PESANTREN (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN AL-ASYÂ’ARIYAH KALIBEBER MOJOTENGAH WONOSOBO TAHUN 2003 – 2005)
  92. ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG NIKAH TIDAK BOLEH DIFASAKH KARENA CACAT
  93. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA PANTI ASUHAN (STUDI LAPANGAN DI PANTI ASUHAN YATIM PIATU ROHADI KALIWUNGU KENDAL)”
  94. ANALISI TERHADAP PENDAPAT ASY-SYAFIÂ’I TENTANG HUKUM KAFARAT ISTERI YANG MELAKUKAN JIMAÂ’ DI SIANG HARI RAMADHAN
  95. ANALISIS PEMIKIRAN NASR HAMID ABU ZAYD TENTANG DEKONSTRUKSI GENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM ISLAM
  96. ANALISIS TERHADAP PAENDAPAT IMAM ASY-SYAFIÂ’I TENTANG WARISAN ORANG YANG HILANG
  97. STUDI ANALISIS TENTANG PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK MUAMALAT CABANG SEMARANG (STUDI KASUS PEMBELIAN MESIN CETAK FINISHING PADA PT. KARYA TOHA PUTRA SEMARANG).
  98. STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ABDUL KARIM SOROUSH TENTANG KRITIK SISTEM WILAYAT AL-FAQIH
  99. PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH PEMBERI GADAI (RAHIN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA
  100. IMPLEMENTASI DAN SIGNIFIKANSI AKUNTANSI SYARIÂ’AH TERHADAP OPERASIONAL PERBANKAN SYARIÂ’AH (STUDI PADA BANK BNI SYARIÂ’AH CABANG SEMARANG)
  101. STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NO. 293/PDT.G/2004/PA.DMK TENTANG CERAI TALAK KARENA ISTRI TIDAK BERSEDIA DIAJAK HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI
  102. ANALISIS PENDAPAT IMAM ASY SYAFIÂ’I TENTANG HUKUM MENSHALATKAN PERCAMPURAN JENAZAH MUSLIM DAN NON MUSLIM
  103. STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN SYIRKAH DI BMT MUAMALAT WELERI
  104. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFIÂ’I TENTANG HUKUM MENDENGARKAN KHUTBAH JUMÂ’AT
  105. ANALISIS PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI YAYASAN MASJID RAYA BAITURRAHMAN SEMARANG
  106. ANALISIS PERUBAHAN SISTEM OPERASIONAL ASURANSI KONVENSIONAL KE ASURANSI SYARIÂ’AH (STUDI KASUS DI PT. ASURANSI SYARIÂ’AH MUBARAKAH CABANG KENDAL)
  107. ISBAT NIKAH DALAM PASAL 7 KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS PASAL 7 KHI TENTANG ISBAT NIKAH)
  108. STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG IMBALAN NADZIR
  109. ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFIÂ’I TENTANG TAYAMUM DENGAN DEBU
  110. PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG IBNU SABIL SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT.
  111. ANALISIS PENDAPAT TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG TIDAK BATAL WUDHU KARENA MENYENTUH KEMALUAN SENDIRI
  112. PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
  113. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASAS KONSENSUALITAS DALAM AKAD JUAL BELI (STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 1458 KUH PERDATA)
  114. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HIWALAH DARI PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN (STUDI KASUS DI PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG SEMARANG)
  115. PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI DESA MOJOKERTOKEC. KRAGAN KAB. REMBANG
  116. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UU NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN (STUDI LAPANGAN DI YAYASAN JAMÂ’IYATUL HUJJAJ KAB. PATI).
  117. PERAN AMIL ZAKAT TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN UMAT (STUDI LAPANGAN DI BADAN AMIL ZAKAT KOTA SEMARANG)
  118. ANALISIS PENDAPAT ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG KESETARAAN SAKSI PEREMPUAN RELEVANSINYA DENGAN KEADAAN SEKARANG
  119. ANALISIS TERHADAP HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAÂ’IL DINIYAH MUNAS V NU TENTANG TIDAK SAHNYA PELAKSANAAN SHALAT JUMÂ’AT DUA SHIFT
  120. ANALISIS TERHADAP PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH MENURUT MUHAMMADIYAH DALAM PERSPEKTIF HISAB RUKYAH DI INDONESIA
  121. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG SISTEM ‘TELITIAN’ DALAM PEMBUATAN RUMAH (STUDI KASUS DI DESA GRINTING KEC BULAKAMBA KAB BREBES)
  122. ANALISIS PENDAPAT MOH.HATTA TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK
  123. STUDI KOMPARATIF PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARI’AH DENGAN PEMBIAYAAN LEASING
  124. PENDAPAT TM. HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG SALAT TANPA WUDU DAN TAYAMUM KARENA TIDAK ADA AIR DAN TANAH
  125. KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER KAITANNYA DENGAN HAK PEREMPUAN MENCARI NAFKAH DALAM ISLAM ( ANALISIS PASAL 3 HURUF B UU NO.23 TAHUN 2004 TENTANG KDRT )
  126. STUDI ANALISIS PENDAPAT YUSUF ALQARDHAWI TENTANG KADAR ZAKAT HASIL TAMBANG
  127. ANALISIS PEMIKIRAN M. RASYID RIDA TENTANG IBNU SABIL
  128. HUKUM ZAKAT YANG DI TASHARUFKAN PADA MASJID (HASIL BAHTSUL MASAÂ’IL NU WILAYAH JAWA TIMUR PADA TANGGAL 26-27 AGUSTUS 1981)
  129. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELSAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2001 JO NO 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN (STUDI LAPANGAN DI YAYASAN TARBIYATUT THOLABAH PACIRAN LAMONGAN).
  130. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN YATIM PIATU DI YAYASAN PANTI ASUHAN AL-HIKMAH POLAMAN MIJEN SEMARANG
  131. PEMBERIAN NAFKAH NARAPIDANA KEPADA ISTRINYA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 KEDUNGPANE SEMARANG
  132. ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG MULTIPARTAI DALAM SISTEM POLITIK ISLAM DAN IMPLIKASINYA
  133. ANALISIS PENDAPAT AHMAD HASSAN TENTANG BOLEHNYA WANITA GADIS MENIKAH TANPA WALI
  134. KETIDAK MAMPUAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH LAHIR SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI KOMPERATIF PENDAPAT IMAM MALIK DAN IBN HAZM)
  135. ANALISIS FORMULASI QISHASH DALAM AL-QURÂ’AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 178.
  136. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFIÂ’I TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH MATI
  137. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENIPUAN DAN MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL (STUDI ATAS PASAL 90-93 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL)
  138. STUDI ANALISIS PENDAPAT HASBI ASH SHIDDIQI TENTANG HUKUM BERWUDHU DENGAN AIR MUSTAÂ’MAL
  139. HASIL TES DNA (DEOXYRIBONUCLEIC ACID) SEBAGAI ALAT BUKTI ALTERNATIF DALAM JARIMAH ZINA
  140. KONSEP NEGARA DALAM ISLAM (STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD ASAD TENTANG BERDIRINYA NEGARA
  141. STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 116 (H) KHI TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN MURTAD
  142. ANALISIS PENDAPAT K.H.AHMAD RIFAÂ’I TENTANG HUKUM MENGERJAKAN SHALAT SUNNAH BAGI YANG SEDANG MENANGGUNG SHALAT QADHA MUBADARAH
  143. ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARDAWI TENTANG KONSEP FI SABILILLAH DALAM ZAKAT
  144. KEKUATAN ALAT BUKTI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA KENDAL)
  145. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RETRIBUSI PEMAKAMAN UMUM (STUDI KASUS DI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM [TPU] BERGOTA KOTA SEMARANG)
  146. PERAN DEWAN SYARIÂ’AH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM PENERAPAN ETIKA BERPOLITIK
  147. PERAN DEWAN SYARIÂ’AH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM PENERAPAN ETIKA BERPOLITIK
  148. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BAIT AL-MâL (STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPATAN DAN BELANJA KAS PEMERINTAHAN ISLAM DI MASA KHALIFAH UMAR IBN KHATTAB)
  149. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI “SENDE” DI DESA KASIYAN KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI (RELEVANSINYA DENGAN PASAL 7 UU NO. 56 PRP TAHUN 1960)
  150. STUDI ANALISIS PENDAPAT MAZHAB SYAFIÂ’I TENTANG QADHAÂ’ DALAM SHALAT YANG DITINGGAL DENGAN SENGAJA
  151. IJAB DAN KABUL SEBAGAI SYARAT SAHNYA WAKAF (STUDI ANALISIS ATAS PENDAPAT IMAM SYAFI’I)
  152. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERTUNANGAN (STUDI KASUS DI DESA BANYUPUTIH KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG)
  153. PERSEPSI NASABAH TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL BANK SYARIÂ’AH (STUDI KASUS NASABAH BNI SYARIÂ’AH KOTA TEGAL)
  154. TINDAK PIDANA HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI ANALISIS PASAL 72 AYAT 3 UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA)
  155. PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN TELUR ASIN DI KELURAHAN PESURUNGAN LOR KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL
  156. STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA MUI JATENG NO. 1/MUSDA VII/MUI-JATENG/II/2006 TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA
  157. UPAYA PENINGKATAN MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM MELALUI BIMBINGAN BELAJAR (STUDI TINDAKAN PADA SISWA KELAS VII MTS AS-SALAFIYAH LUWUNGRAGI BULAKAMBA BREBES)
  158. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG NO 590/2946 TENTANG TUKAR GULING TANAH WAKAF MUSHOLLA AL-MAKMUR KELURAHAN TUGUREJO KECAMATAN TUGU SEMARANG KOTA
  159. NAFKAH ATAS ISTRI YANG DITALAK BAÂ’IN DALAM KEADAAN TIDAK HAMIL (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT ULAMA HANAFIYAH DAN ULAMA HANABILAH)
  160. PERSEPSI ULAMA KARANGGEDE TENTANG PRAKTEK PENUKARAN EMAS DI TOKO EMAS PASAR KARANGGEDE KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI
  161. STUDI ANALISIS TERHADAP PENYERTAAN TARIF IJARAH DALAM PRAKTEK GADAI DI PERUM PEGADAIAN SYARIÂ’AH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG
  162. STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ABDUL MUNIR MULKHAN TENTANG POLITIK SANTRI
  163. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN BANJARNEGARA RELEVANSINYA DENGAN UU NOMOR 38 TAHUN 1999 PASAL 16 AYAT 1 DAN 2 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.
  164. PERTIMBANGAN MASHLAHAT-MAFSADAT DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2004
  165. PEMBERIAN GELAR WALI AL-AMR AL-DHARURI BI AL-SYAUKAH OLEH NAHDLATUL ULAMA KEPADA PRESIDEN SOEKARNO DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
  166. STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU HANBAL TENTANG KHULUÂ’ SEBAGAI FASAKH
  167. PERSPEKTIF ULAMAÂ’ SYURIAH NU JAWA TENGAH 2006-2008 TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PASAL 185 TENTANG KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI.
  168. EN PATTINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA GIRIK TAMBAK NOROWITO DI DESA GUYANGAN KECAMATAN TRANGKIL KABUPATI
  169. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT HASIL TAMBAK (STUDI KASUS DI DESA BEDONO, KECAMATAN SAYUNG, KABUPATEN DEMAK)
  170. PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG TENTANG PENGHAPUSAN HAK OPSI WARIS PASCA AMANDEMEN UUPA
  171. ANALISIS PUTUSAN DALAM PERKARA BANDING NO. 98/PDT.G/2002/PTA. SEMARANG TENTANG SENGKETA WAKAF (STUDI KASUS DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG)
  172. STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 287 TAHUN 2001 TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI
  173. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA KESEHATAN MENURUT PERDA KABUPATEN KENDAL NO. 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KABUPATEN KENDAL (STUDI KASUS DI PUSKESMAS PEGANDON KENDAL)
  174. STUDI ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NO. 273/PDT.G/2003/PA.KDL TENTANG TIDAK DITERIMANYA IJIN POLIGAMI
  175. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFIÂ’I TENTANG HAD KHAMR
  176. PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK DIMINTA OLEH PARA PIHAK (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PA PATI NO. 171/PDT.G/2006/PA.PT.)
  177. PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1132/PDT.G/2005/PA.SM DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)
  178. FATWA DEWAN SYARIÂ’AH NASIONAL (DSN) MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT BINA INSANI KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG)
  179. KEKUATAN ALAT BUKTI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA KENDAL).
  180. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT HASIL IKAN LAUT DI KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL
  181. STUDI KRITIS TERHADAP KONSEP SYURA MENURUT ABU AL AÂ’LA AL MAUDUDI
  182. STUDI KOMPARATIF PENDAPAT PENGIKUT AL-MAZHAHID AL-ARBA’AH TENTANG ORANG FASIK MENJADI WALI NIKAH
  183. GERAKAN POLITIK ICMI PADA ERA REFORMASI (1998 – 2005)
  184. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RETRIBUSI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM(STUDI KASUS TPU BERGOTA KOTA SEMARANG)
  185. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI MELALUI INTERNET (STUDI KASUS DI GRAMEDIA TOKO BUKU ONLINE WEBSITE WWW.GRAMEDIAONLINE.COM)
  186. PERAN MUHAMMADIYAH DALAM PEMBERDAYAAN CIVIL SOCIETY PASCA REFORMASI
  187. HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA (STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN POLITIK MOHAMMAD NATSIR)
  188. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB WAKAF DI BAWAH TANGAN TAHUN 2001-2005 (STUDI KASUS DI KECAMATAN JEPON KABUPATEN BLORA)
  189. PERANAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIQ (STUDI ANALISIS TERHADAP PROGRAM MISYKAT DI DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID (DPU-DT) CABANG SEMARANG)
  190. PERANAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIQ (STUDI ANALISIS TERHADAP PROGRAM MISYKAT DI DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID (DPU-DT) CABANG SEMARANG)
  191. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF HAK PELAYANAN
  192. TELAAH PEMIKIRAN KHALIL ABDUL KARIM TENTANG NEGARA MADINAH DALAM KONTEKS NEGARA ISLAM
  193. PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG TERHADAP ALUMNI FAKULTAS SYARI’AH IAIN WALISONGO KAITANNYA DENGAN PROFESI ADVOKAT
  194. STUDI ANALISIS PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG PENGANGKATAN KEPALA NEGARA
  195. PAJAK PENGHASILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS TERHADAP UU NO. 17 TAHUN 2000 PASAL 17 TENTANG PAJAK PENGHASILAN)
  196. ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DALAM KITAB BADAIÂ’ ASH- SHANAIÂ’ KARYA AL- KASANI TENTANG DIBOLEHKANNYA NIKAH KEMBALI BAGI SUAMI ISTRI YANG BERMULAÂ’ANAH KARENA SUAMI DUSTA
  197. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AL-SYAFI’I TENTANG IWADH KHULUK BERUPA JASA
  198. ANALISIS PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2003 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
  199. HIPERSEKS SEBAGAI SALAH SATU ALASAN DIPERBOLEHKANNYA POLIGAMI ( STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO.1272/ PDT.G/ 2004/ PA.SM )
  200. KRITERIA MINIMAL PEMBAYARAN MASKAWIN (STUDI ANALISIS ATAS PENDAPAT IMAM MALIK)
  201. STUDI ANALISIS KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PERKARA NO. 546/PDT.G/2005/PA.RBG TENTANG FASAKH NIKAH KARENA BEDA AGAMA)
  202. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG KEDUDUKAN KHABAR ISTIFADLAH
  203. ANALISIS PENDAPAT IMAM AHMAD IBNU HANBAL TENTANG KHULUÂ’
  204. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM DI PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH SEMARANG
  205. PERKAWINAN ANTAR ANGGOTA KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS)
  206. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA SAWAH EKS BENGKOK (STUDI KASUS DI KELURAHAN BUGANGIN KECAMATAN KOTA KENDAL KABUPATEN KENDAL)
  207. ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFIÂ’I TENTANG JUAL BELI HARTA WAKAF
  208. PELAKSANAAN PEMBIAYAAN HADHANAH BAGI ANAK AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN ( STUDI ANALISIS DI DESA TELUK KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK )
  209. PEMBERDAYAAN ZAKAT PKPU JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  210. MENYURUH LAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 87 UU NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA)
  211. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN TANAH SMK MUHAMMADIYAH 1 SEMARANG
  212. ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HAK WARIS ISTRI YANG DITALAK BAIN OLEH SUAMI YANG SEDANG SAKIT PARAH
  213. ANALISIS PENDAPAT AHMAD HASSAN TENTANG TIDAK HARAMNYA MEMAKAI CINCIN EMAS BAGI PRIA
  214. STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFIÂ’I TENTANG ZAKAT KEKAYAAN ANAK-ANAK DAN ORANG GILA
  215. ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG SAKSI DALAM JUAL-BELI
  216. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM HUTANG-PIUTANG DI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) LUMINTU KELURAHAN BANGUNHARJO KECAMATAN SEMARANG TENGAH
  217. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG BATAS TERENDAH PEMBAYARAN MASKAWIN
  218. WAKAF TANPA IKRAR WAKAF (STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL).
  219. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERHITUNGAN SUNDUK DALAM PERKAWINAN STUDI KASUS DI DESA KALISOKA KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL)
  220. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOTOR BEKAS (STUDI KASUS JUAL BELI MOTOR BEKAS DENGAN CACAT TERSEMBUNYI DI SHOWROOM ANUGRAH JAYA PAKIS, PATI)
  221. STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NO: 15/PDT.G/2007/PTA.SMG. TENTANG PENARIKAN HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK
  222. ANALISIS PEMBUKTIAN ISTRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI SEORANG ISTRI DALAM HAL MELAYANI KEBUTUHAN BIOLOGIS SUAMI YANG PUNYA HIPERSEKS SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (PUTUSAN NO.333/PDT.G/2007/PA.DMK.)
  223. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG PENYAMARATAAN PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA ASNAF ZAKAT
  224. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG STATUS ANAK YANG LAHIR SETELAH PERCERAIAN SEBAB LI’AN (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 PASAL 42 TENTANG STATUS ANAK SAH)
  225. STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYAH TENTANG PEMIMPIN ZALIM
  226. PENGARUH PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH ASURANSI SYARI’AH (STUDI KASUS DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SEMARANG
  227. ANALISIS TERHADAP KONSEP KHILAFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR
  228. TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI TANGGUNG GUGAT PRODUK PERIKLANAN (STUDI KASUS DI LP2K SEMARANG)
  229. ANALISIS PRAKTEK ZAKAT MAL DI KELURAHAN PARAKAN KAUMAN KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
  230. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI MENURUT PASAL 1460-1462 KUH PERDATA
  231. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ANAK ANGKAT DALAM PASAL 12 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK
  232. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN WAKALAH DALAM SATU TRANSAKSI DI BPR SYARI’AH ASAD ALIF SUKOREJO KENDAL
  233. STUDI ANALISIS NASIONALISME ISLAM MENURUT PEMIKIRAN HAJI AGUS SALIM
  234. PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN KENDAL
  235. STUDI ANALISIS PEMIKIRAN KHALED M. ABOU EL FADL TENTANG HADITS ABU HURAIRAH DALAM MASALAH ISTERI MENOLAK AJAKAN SUAMI KE TEMPAT TIDUR
  236. ANALISIS PRAKTEK PEMBAGIAN WARIS DALAM MASYARAKAT DESA RUNGUN KEC.KOTAWARINGIN LAMA KAB.KOTAWARINGIN BARAT PANGKALANBUN (KALIMANTAN TENGAH)
  237. STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I TENTANG STATUS PERKAWINAN NON MUSLIM SETELAH MASUK ISLAM
  238. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN REVOLVING FUND DI BIRO PENGEMBANGAN PESANTREN MASYARAKAT (BPPM) PONDOK MASLAKUL HUDA PATI
  239. ANALISIS PENDAPAT AL-IMAM SYAFI’I TENTANG TIDAK WAJIBNYA IDDAH KARENA KHALWAH SHAHIHAH
  240. STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM AL-SYAFI’I TENTANG KEHARUSAN ISTRI MENERIMA RUJUK SUAMI DENGAN KHI PASAL 164 TENTANG KEWENANGAN ISTRI UNTUK MENOLAK RUJUK SUAMI
  241. ANALISIS KOMPARASI HUKUM PERKAWINAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DENGAN CEDAW
  242. STUDY ANALISIS TERHADAP HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2004 TENTANG GAJI PEGAWAI YANG PROSES PENGANGKATANNYA KARENA RISYWAH
  243. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA MISKIN DALAM PROGRAM ASURANSI KELUARGA MISKIN (ASKESKIN) (STUDI KASUS PELAKSANAAN ASKESKIN DI KELURAHAN PINDRIKAN LOR KOTA SEMARANG)
  244. STUDI TERHADAP RENDAHNYA PENDAPATAN SEBAGAI PEMICU TINGGINYA PERCERAIAN DI DESA ANGKATANLOR TAMBAKROMO PATI
  245. PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK (STUDI KASUS DI DESA MERGOSARI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO)
  246. NAFKAH UNTUK MANTAN ISTERI (STUDI ANALISIS PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER)
  247. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGHIBAHAN BARANG YANG BELUM ADA (STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 1667 KUH PERDATA)
  248. ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD MUHYIDDIN DALAM KITAB AL-AHWAL AL-SYAHSIYAH TENTANG NASAB WALI BAGI ANAK HASIL HUBUNGAN WATHI’ SUBHAT
  249. ANALISIS AKAD MUDHARABAH DALAM PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI BMT FOSILATAMA BANYUMANIK SEMARANG
  250. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PAID TO CLICK (PTC) (STUDI KASUS DI WWW.DONKEYMAILS.COM)
  251. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN MUDHARABAH HASIL PENANGKAPAN IKAN DI DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
  252. STUDI ANALISIS PENGARUH MUSIM PANEN TEMBAKAU TERHADAP TINGGINYA KASUS PERCERAIAN DI KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG
Dipublikasi di Uncategorized | Tag , , , , | Tinggalkan komentar

Skripsi Syariah Akhwalus Syahsiyah III ( 003 )

  1. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG MENJATUHKAN PUTUSAN BERDASARKAN PENGETAHUAN HAKIM
  2. ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PELUNASAN PINJAMAN DALAM PRODUK RAHN DI PERUM PEGADAIAN SYARI’AH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG
  3. IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH DI ASURANSI SYARI’AH MUBARAKAH CABANG SEMARANG
  4. ANALISIS MERCHANT FEE DALAM FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO. 42/DSN-MUI/V/2004 TENTANG SYARI’AH CHARGE CARD
  5. ANALISIS PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB TENTANG HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN
  6. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ALAUDDIN AL KASANI TENTANG KONSEP KAFA’AH
  7. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ALI YAFIE TENTANG ASURANSI
  8. PERSEPSI ULAMA NU TENTANG SISTEM KHILAFAH (STUDI KASUS ULAMA NU KOTA SEMARANG)
  9. ANALISIS PENUNJUKAN HAKAM DALAM PUTUSAN SELA PENGADILAN AGAMA SEMARANG (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 1191/PDT.G/2006/PA.SM )
  10. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 1688 KUH PERDATA TENTANG KEBOLEHAN PENARIKAN KEMBALI HIBAH
  11. ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG KADAR MAHAR ISTRI QABLA DUKHUL YANG DITINGGAL MATI SUAMI
  12. STUDI ANALISIS TENTANG SISTEM PENENTUAN ARAH KIBLAT MASJID BESAR MATARAM KOTAGEDE YOGYAKARTA
  13. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG DIDAHULUKAN ANAK ATAS BAPAK UNTUK MENJADI WALI NIKAH BAGI IBU
  14. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUTANG-PIUTANG DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KEC. KALORAN KAB. TEMANGGUNG
  15. BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI PENGAMPU KEPAILITAN (STUDI KASUS TENTANG PENGAMPUAN KEPAILITAN PADA BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG)
  16. ANALISIS TERHADAP PASAL 3-5 UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS DI PT. KARYA TOHA PUTRA SEMARANG)
  17. STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN UTANG
  18. STUDI ANALISIS TERHADAP ISTIDLAL FATWA DSN-MUI NOMOR: 41/DSN-MUI/III/2004 TENTANG OBLIGASI SYARI’AH IJAROH
  19. PENGELOLAAN HARTA WAKAF DAN RELEVANSINYA DENGAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS PENGELOLAAN HARTA WAKAF MASJID AL-MUTTAQIN KALIWUNGU KENDAL)
  20. ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRINSIP PENANGGALAN ABOGE DI KELURAHAN MUDAL KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO
  21. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN PAKET LEBARAN (STUDI KASUS DI KUD DARMA TANI KEC. BOJA KAB. KENDAL)
  22. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DALAM PASAL 3 UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA DI PT PLN (PERSERO) JASA & PRODUKSI UNIT PRODUKSI SEMARANG
  23. STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 0007/PDT.P/2006/PA.SM. TENTANG PERMOHONAN ITSBAT NIKAH
  24. STUDI ANLISIS TERHADAP KEPUTUSAN MUSAWARAH NASIONAL (MUNAS) ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) NOMOR: 001 TAHUN 1423 H/2002 M TENTANG MONEY POLITIK DAN HIBAH TERHADAP TERHADAP PEJABAT
  25. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MUDHARABAH MUQQAYADAH (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SEMARANG)
  26. STUDI ANALISIS PEMIKIRAN KH. MA. SAHAL MAHFUDZ TENTANG PERAN PESANTREN MASLAKUL HUDA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
  27. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI YAYASAN PANTI ASUHAN AL MUSTAGHFIRIN BANGETAYU WETAN GENUK SEMARANG
  28. STUDI ANALISIS PASAL 21 UU RI NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG SANKSI BAGI PENGELOLA ZAKAT
  29. STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG KONSEP JIHAD
  30. STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG DIBOLEHKANNYA IJAB OLEH PIHAK LAKI-LAKI DAN QABUL OLEH PIHAK PEREMPUAN DALAM AKAD NIKAH
  31. KAWIN PAKSA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL PERKARA NO. 0044/ PDT. G/ 2006/ PA. KDL)
  32. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG THALAQ ISYARAT BAGI ORANG BISU
  33. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG ANAK MENJADI WALI NIKAH IBUNYA
  34. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA-MENYEWA TANAMAN (STUDI KASUS DI DESA BANGSRI KEC. BANGSRI KAB. JEPARA).
  35. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD TABARRU’ DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SEMARANG.
  36. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM WARIS 1 : 2 (STUDI KASUS DESA DUSUN BARU RANTAU PANJANG KECAMATAN TABIR JAMBI)
  37. ANALISIS TERHADAP PERAN AMIL ZAKAT DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN STUDI KASUS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH (LAZAM) MAGELANG
  38. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM NAWAWI AL-BANTANI TENTANG SAKSI BUTA BERDASARKAN KHABAR ISTIFADHAH.
  39. PERSEPSI ULAMA KENDAL TERHADAP ZAKAT TEMBAKAU.
  40. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 29 AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG QABUL NIKAH YANG DIWAKILKAN
  41. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MAZHAB TENTANG BATASAN MAHAR
  42. ANALISIS PENDAPAT ASY-SYAIBANI TENTANG AL-HADMU (PENGHAPUSAN BILANGAN TALAK).
  43. STUDI ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARADHAWI TENTANG PERANG DALAM ISLAM
  44. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK REYENG DALAM JUAL BELI IKAN DI DESA BAJOMULYO KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI.
  45. STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG SAKSI SATU ORANG PEREMPUAN DALAM PERKARA SUSUAN
  46. DIVERSIFIKASI PILIHAN POLITIK KIAI DALAM PILKADA LANGSUNG DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2006
  47. ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG ZAKAT TANAH YANG DISEWAKAN DALAM KITAB BIDAYATUL MUJTAHID
  48. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MUHAMMAD ABDUH TENTANG RIBA ADH’AFAN MUDHA’AFAH
  49. PENERAPAN AKAD IJARAH UNTUK BIAYA PENDIDIKAN DI KJKS BMT WALISONGO SEMARANG
  50. IMPLEMENTASI KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA MUI II TAHUN 2006 TENTANG KEHARAMAN SMS BERHADIAH (STUDI KASUS DI FEMALE RADIO 96,1 FM SEMARANG)
  51. STUDI ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG HIBAH ‘UMRA (KAITANNYA DENGAN PENGEMBALIAN BARANG KETIKA SI PENERIMA HIBAH MENINGGAL DUNIA)
  52. STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN (STUDI KASUS PENGUSAHA MEBEL DI DESA TAHUNAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA)
  53. STUDI ANALISIS PENDAPAT MAZHAB HANAFI TENTANG WAKAF OLEH ORANG SAFIH
  54. STUDI ANALISIS TAJDIDUN NIKAH DI KUA KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG
  55. STUDI ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG MENJUAL BENDA WAKAF
  56. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG WALI WASHI DARI BAPAK LEBIH DIDAHULUKAN SEBAGAI WALI NIKAH DARIPADA WALI NASAB
  57. KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF
  58. PENOLAKAN HARTA WARISAN OLEH AHLI WARIS (STUDI ANALISIS PASAL 1057 KUH PERDATA)
  59. ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI’I TENTANG JUAL BELI BARANG YANG TIDAK ADA DI TEMPAT.
  60. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGHITUNGAN PROFIT SHARING DALAM INVESTASI SYARI’AH (STUDI LAPANGAN DI BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) SUMBER USAHA KARANGDUREN KEC. TENGARAN KAB. SEMARANG)
  61. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SEWA MENYEWA (STUDI KASUS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOTOR DI CV. CHASAN MOTOR DEMAK).
  62. KONSEP WASIAT DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR KAITANNYA DENGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN.
  63. ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG KHULU’ SUAMI MEMILIKI HAK RUJU’ TERHADAP ISTRI SAFIHAH
  64. STUDI ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT MAL DI MASYARAKAT KECAMATAN JATIBARANG (STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN BREBES).
  65. STUDI ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBERIAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN MAGELANG
  66. ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA YANG MENGGADAIKAN DENGAN PENERIMA GADAI TERHADAP BARANG YANG RUSAK.
  67. ANALISIS PENDAPAT MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG USIA KAWIN.
  68. ANALISIS TERHADAP PENETAPAN AWAL BULAN QOMARIYAH MENURUT PERSATUAN ISLAM.
  69. STUDI ANALISIS KEPUTUSAN FATWA MUSYAWARAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 2/MUNAS-VI/MUI/2000 TENTANG PENGGUNAAN ORGAN TUBUH BAGI KEPENTINGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
  70. STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG NO.1579/PDT.G/2006/PA.PML TENTANG CERAI KHULU’ TANPA IKRAR TALAK DI DEPAN SIDANG PENGADILAN.
  71. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLIGAMI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI DESA WONOSARI KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR)
  72. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BARANG BERTUAH (STUDI KASUS JUAL BELI KAIN SELAMBU MAKAM SYEKH AHMAD MUTAMAKIN DI DESA KAJEN KEC. MARGOYOSO KAB. PATI).
  73. ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG PENCABUTAN IJIN AHLI WARIS TERHADAP PEMBERI WASIAT KEPADA AHLI WARIS
  74. ZUHUD MENURUT AL GHAZALI DAN APLIKASINYA DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
  75. ANALISIS DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UTANG PADA KARTU KREDIT SYARI’AH MENURUT FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL MUI (STUDI ANALISIS FATWA DSN NO 54/DSN-MUI/X/2006)
  76. ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMAKSAAN WAKAF JAMAAH (WAKAF KHAIR) UNTUK PEMBANGUNAN MASJID AL-MUTTAQIN DESA RENGAS PENDAWA KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN BREBES
  77. STUDY ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI DS. PANGKALAN KEC. KARANGRAYUNG, KAB. GROBOGAN
  78. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA PREMI ASURANSI DENGAN SISTEM MUDHARABAH DI ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG SEMARANG
  79. STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU ‘ABIDIN TENTANG TUKAR GULING (RUILSLAG) TEHADAP TANAH WAKAF
  80. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF (STUDI KASUS DI RUMAH ZAKAT INDONESIA CABANG SEMARANG)
  81. STUDI ANALISIS TENTANG JIHAD MENURUT PEMIKIRAN POLITIK HASAN AL-BANNA
  82. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU ‘ABIDIN TENTANG LI’AN BAGI ORANG BISU
  83. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS DI DESA KARANGMULYO KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL)
  84. ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PENGUSAHA BUS DENGAN SERIKAT PEKERJA (STUDI KASUS JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI PT PAHALA KENCANA KUDUS)
  85. STUDI ANALISIS PEMIKIRAN HISAB KH. MOH. ZUBAIR ABDUL KARIM DALAM KITAB ITTIFAQ DZATIL BAIN
  86. KEWENANGAN PERADILAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK ORANG ISLAM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 (STUDI ANALISIS TENTANG PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI KENDAL)
  87. STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AN-NA’IM TENTANG KONSTITUSIONALISME
  88. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PENGHASILAN DI CV. CAHAYA FAJAR SEMARANG
  89. ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG IDDAH BAGI WANITA YANG ISTIHADHAH
  90. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR MUSYARAKAH DI BANK SYARI’AH MANDIRI CABANG SEMARANG
  91. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL KERAJINAN
  92. PERSEPSI ULAMA’ MUHAMMDIYAH KENDAL TENTANG NISHAB ZAKAT AMWAL
  93. TERORISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM ( STUDY ANALISIS TERHADAP FATWA MUI NO 3 TAHUN 2004 )
  94. STUDI ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUL MANNAN TENTANG KONSEP UANG DAN PERANANNYA DALAM SISTEM PEREKONOMIAN ISLAM
  95. ANALISIS FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)
  96. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG NAFKAH JANDA YANG DI TALAK BATTAH.
  97. STUDI ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR I TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA
  98. STUDI ANALISIS TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS TERHADAP YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 29 SEPTEMBER 1997 NOMOR 821 K/PID/96 TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN).
  99. ANALISIS PENDAPAT MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG PRIA MUSLIM BOLEH MENIKAH DENGAN WANITA AGAMA APA SAJA SELAIN MUSYRIK BANGSA ARAB
  100. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KAFA’AH MENURUT KGPAA MANGKUNEGARA IV
  101. STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG KEWAJIBAN IDDAH AKIBAT PERCAMPURAN SYUBHAT
  102. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN IMAM AHMAD IBN HANBAL TENTANG MUHRIM MUSHAHARAH SEBAB LIWATH (SODOMI)
  103. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PESAN BARANG (STUDI KASUS DI TOKO MEBEL MIA JAYA ABADI KEC. TAHUNAN KAB. JEPARA)
  104. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN.
  105. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG GUGATAN PERCERAIAN KARENA SUAMI MISKIN
  106. STUDI ANALISIS TENTANG CERAI TAMBA DI DESA SUKAWERA KECAMATAN KERTASMAYA KABUPATEN INDRAMAYU
  107. STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NO. 768/PDT.G/ 2003/ PA. DMK. TENTANG HAK HADHANAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYIZ.
  108. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 1683 KUH PERDATA TENTANG SERAH TERIMA SEBAGAI SYARAT SAHNYA HIBAH KAITANNYA DENGAN PENDAPAT IMAM MALIK
  109. ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARDAWY TENTANG PAJAK TIDAK BISA MENGGANTI ZAKAT
  110. STUDI TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENGANGKATAN ANAK ANALISIS PENETAPAN NO. 02/PDT.P/2002/PA.KDL PENGADILAN AGAMA KENDAL.
  111. STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HADIAH DALAM PASAL 13-14 UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
  112. PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG TALAK AL MARIDL IMPLIKASINYA TERHADAP KEWARISAN ISTERI
  113. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MEREK (STUDI KASUS PELANGGARAN ATAS HAK MEREK JENANG MUBAROK DI PT. MUBAROKFOOD CIPTA DELICIA KUDUS).
  114. STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU MUNDZIR TENTANG NIKAH TANPA SAKSI
  115. STUDI KOMPARASI PENDAPAT IBNU TAIMIYAH DAN YUSUF QARDAWI TENTANG PARTISIPASI SEORANG MUSLIM DALAM PEMERINTAHAN NON ISLAM.
  116. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG TIDAK DISYARATKANNYA ATTA’BID DALAM WAKAF.
  117. STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ABUL ‘ALA AL- MAUDUDI TENTANG PRINSIP- PRINSIP EKONOMI ISLAM
  118. STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NO. 772/PDT.G/2006/PA.KDL TENTANG PERMOHONAN CERAI TALAK YANG BERAKHIR DENGAN FASAKH NIKAH KARENA MURTAD
  119. KEDUDUKAN HAK CIPTA DALAM HUKUM WARIS (STUDI ANALISIS KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-28 DI PONDOK PESANTREN AL – MUNAWIR KRAPYAK YOGYAKARTA PADA TANGGAL 15-18 NOVEMBER 1989).
  120. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN RESEPSI PERNIKAHAN (WALIMATUL ‘URS) DI DESA KEBLORAN KEC. KRAGAN KAB. REMBANG.
  121. SIKAP POLITIK KIAI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PILIHAN POLITIK SANTRI KALIWUNGU DALAM PILKADA KENDAL TAHUN 2005
  122. ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG STATUS PENYUSUAN YANG DIBERIKAN KEPADA ANAK SESUDAH DISAPIH DAN BELUM BERUMUR DUA TAHUN
  123. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK-ANAK.
  124. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN DANA P2KP (PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN) DS. KUTOHARJO KEC. KALIWUNGU KAB. KENDAL
  125. DAMPAK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ISTRI (STUDI KASUS DI DESA WONOSEKAR KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK)
  126. PERSELISIHAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DI PA SEMARANG TAHUN 2006
  127. STUDY ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KOSPIN JASA SYARIAH PEKALONGAN.
  128. STUDI ANALISIS TERHADAP PENERAPAN ZIYADAH DALAM PRODUK SIMPAN PINJAM DI KOPERASI TA’MIR MASJID NURUL YAQIN (KOPMANY) BANYUMANIK SEMARANG
  129. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL NIKAH HAMIL ( STUDI KASUS DI KUA KEC. SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG)
  130. STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD SA’ID AL-ASYMAWY TENTANG KRITIK POLITISASI AGAMA
  131. ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG TIDAK SAHNYA NIKAH TANPA KATA-KATA NIKAH/TAZWIJ
  132. ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD SHAHRUR TENTANG KEPEMIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA
  133. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PENGGARAPAN SAWAH DI DESA LEBAK KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN SEMARANG.
  134. STUDI ANALISIS TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS TERHADAP YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 29 SEPTEMBER 1997 NOMOR 821 K/PID/96 TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN).
  135. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AMPAS TAHU UNTUK PAKAN TERNAK BABI (STUDI LAPANGAN DI DUSUN TANDANG KELURAHAN JOMBLANG KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG)
  136. AKAD NIKAH DENGAN BANTUAN VIDEO CONFERENCE LEWAT JARINGAN VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VOIP)
  137. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA CALON TENAGA KERJA WANITA (TKW) DENGAN PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (PJTKI) DI PT AMRI MARGATAMA CABANG GROBOGAN
  138. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BADAN AMIL ZAKAT (STUDI KASUS DI DESA SAMBUNG KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS)
  139. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DANA TAMBAHAN PEMBELIAN RUMAH (STUDI KASUS PADA PRODUK KPR DI BPR SYARI’AH ARTHA SURYA BAROKAH SEMARANG
  140. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF OLEH BADAN WAKAF TA’MIR MASJID AL-ISHLAH DESA JEPATLOR KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI
  141. PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BARANG YANG DIMAHARKAN (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH NURUSSALAM DUKUH KRASAK DESA BANGSRI KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA)
  142. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL DEPOSITO WADI’AH (STUDI KASUS DI BMT SYIRKAH MUAWANAH MWC NU ADIWERNA TEGAL)
  143. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN LANJUT USIA KAITANNYA DENGAN PEMENUHAN NAFKAH LANJUT USIA (STUDI KASUS DI PANTI WREDHA PURBOYUWONO)
  144. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ULAR-ULAR SEBAGAI SYARAT SAH PERNIKAHAN DI DESA KUWU KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN
  145. ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA’ INDONESIA JAWA TENGAH TENTANG SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN ROTI BASAH SWISS BAKERY
  146. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IJIN PERKAWINAN BAGI ANGGOTA KOWAD ( STUDI KASUS DI KODAM IV/DIPONEGORO)
  147. HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL: STUDI PERGESERAN PEMIKIRAN JAM’IYAH RIFA’IYAH TENTANG KEABSAHAN NIKAH YANG DIAKADKAN OLEH PENGHULU/PPN
  148. STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN TAKE OVER DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE SYARI’AH CABANG KUDUS
  149. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PN KENDAL NO 89/PID.B/2008/PN.KDL TENTANG PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
  150. EFEKTIFITAS FATWA MUI NO.1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA PADA PEDAGANG MUSLIM YANG MEMPERDAGANGKAN CD, DVD DAN KASET BAJAKAN (STUDI KASUS DI PASAR SORE KALIWUNGU)
  151. NIKAH PAKSA AKIBAT ZINA (STUDI KASUS DI DESA KEBONGEMBONG KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL)
  152. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN ANCAMAN DALAM PENAGIHAN HUTANG DI CITIBANK CARD CENTER SEMARANG
  153. TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA WAKTU BENCANA ALAM (ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 363 AYAT (1) ITEM 2 KUHP)
  154. PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK BNI GRIYA SYARIAH CABANG TEGAL
  155. POLIGAMI DI KALANGAN KYAI (STUDI TENTANG ALASAN KYAI BERPOLIGAMI DI KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL)
  156. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PIDANA MALPRAKTIK KEDOKTERAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PATI NO. 8/1980/PID. B/PN. PT)
  157. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO. 76/PID. B/2008/PN KENDAL TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN
  158. TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP BAHASA IKLAN (STUDI KASUS IKLAN PRODUK JAMU TOLAK ANGIN DAN BINTANGIN
  159. STUDI ANALISIS PENDAPAT SYAIKH MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI TENTANG PENYELESAIAN NUSYUZ
  160. APLIKASI TEORI HUDUD MUHAMMAD SYAHRUR DALAM PENENTUAN ZAKAT
  161. STUDI ANALISIS TERHADAP PRAKTEK AKAD QARDH WAL IJARAH PADA PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SEMARANG
  162. ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG UNDIAN BERHADIAH
  163. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN UPAH KARYAWAN DI MASJID AGUNG JAWA TENGAH
  164. PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAAL TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MUSTAHIK (STUDI KASUS DI BAZIS KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS)
  165. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CARA PENGHIBAHAN BENDA TAK BERGERAK (STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 1682 KUH PERDATA)
  166. ANALISIS TERHADAP PERAN POLITIL PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF KABUPATEN TEMBANG TAHUN 2004-2009
  167. HAK PEMELIHARAAN ANAK(HADHANAH) BAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI (STUDI PERSEPSI KYAI DAN MASYARAKAT DESA JATIREJO KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK )
  168. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT KEWARISAN MASYARAKAT SAMIN DI DESA SAMBONGREJO KECAMATAN SAMBONG KABUPATEN BLORA.
  169. ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG SERAH TERIMA TIDAK TERMASUK SYARAT SAH DALAM HIBAH
  170. PENGANGKATAN ANAK SEBELUM UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 (STUDI ANALISIS PUTUSAN PA NO.19/PDT.P/2005/PA.SMN)
  171. ANALISIS TERHADAP PERAN POLITIK PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF KABUPATEN REMBANG 2004-2009
  172. STUDI ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF TEORI POSKOLONIAL
  173. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG STATUS PERKAWINAN SUAMI YANG TIDAK MENGGAULI ISTRINYA.
  174. PENYELENGGARAAN PERKAWINAN BAGI ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA (ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP ATURAN PERUNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA
  175. MENUJU HUBUNGAN POLITIK YANG AKOMODATIF ANTARA ISLAM DAN NEGARA MASA ORDE BARU (ANALISIS PENDAPAT BAHTIAR EFFENDY
  176. STUDI ANALISIS PENDAPAT DR. HAMMUDAH ‘ABD AL ‘ATI TENTANG HIPOGAMI DAN HIPERGAMI SEBAGAI KONSEP KAFA’AH DALAM PERNIKAHAN
  177. STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IBNU ABIDIN TENTANG HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN
  178. STUDI ANALISIS PENDAPAT SYAMSUDDIN AS-SARAKHSI TENTANG WAKAF KEPADA ORANG KAYA
  179. ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG TETAPNYA AHLI WARIS BAGI ISTRI YANG TELAH DITALAK DAN HABIS MASA IDDAHNYA
  180. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SOFTWARE KOMPUTER DI KOTA SEMARANG
  181. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHANDDANDANG SAURAN (STUDI KASUS DI DESA POJOK KEC. PULOKULON KAB. GROBOGAN)·
  182. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MASJID AGUNG (LAZISMA) JAWA TENGAH
  183. STUDI PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI·
  184. EFEKTIVITAS PERAN KEPEMIMPINAN KIAI SEBAGAI PIMPINAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH
  185. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO. 253/PID.B/2007/PN.KDL TENTANG TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI
  186. DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN-PUTUSAN TAHUN 2007 PENGADILAN NEGERI SEMARANG)
  187. STUDI ANALISIS TERHADAP WAKAF POHON PRODUKTIF PADA TABUNG WAKAF INDONESIA DI DOMPET DHUAFA JAKARTA SELATAN·
  188. PENERAPAN ASAS NULLA POENA SINE CULPA DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN PN KENDAL NO.31/PID.B/2008/PN.KDL TENTANG KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI)
  189. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO. 76/PID.B/2007/PN.KDL TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PEMBELANJAAN DAERAH (APBD) KABUPATEN KENDAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  190. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBAYARAN INSEMINASI BUATAN PADA SAPI ANTARA MASYARAKAT DENGAN DINAS PETERNAKAN DI DESA GENTINGGUNUNG KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL
  191. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO:43/PID.B/2007/PN.KDL TENTANG KORUPSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)·
  192. PROBLEMATIKA TANAH WAKAF BONDO MASJID AGUNG BKM KOTA SEMARANG (STUDI KASUS TENTANG STATUS HUKUM TANAH WAKAF DI KAMPUNG GUTITAN SARIREJO SEMARANG TIMUR).
  193. PEMBATALAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM PEMGADILAN AGAMA SEMARANG KARENA CACAT FORMIL (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NO. 140/PDT. G/2007/PTA. SMG
  194. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN ANCAMAN DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN HUTANG DI CITIBANK CARD CENTER SEMARANG·
  195. STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG HUKUMAN WANITA MURTAD·
  196. PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA GANTUNGAN DI DESA KRAMAT KEC. KRANGGAN KAB. TEMANGGUNG (ANALISIS HUKUM ISLAM DARI ASPEK HIBAH,WARIS DANWASIAT).
  197. IMPLEMENTASI SISTEM PEMBIAYAAN MURABAHAH MENURUT FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO.04/DSN-MUI/IV/2000 MAJELIS ULAMA INDONESIA (STUDI KASUS DI BMT AL KHALIM KRANGGAN TEMANGGUNG
  198. PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI DAN MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU NO. 20/2001 JO NO. UU31/1999)
  199. LEMBAGA SENSOR FILM (LSF) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM·
  200. STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG KEBOLEHAN BUKTI TULISAN SEBAGAI ALAT BUKTI·
  201. PELAKSANAAN PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DI BANK SYARI’AH MANDIRI SEMARANG (RELEVANSINYA DENGAN FATWA DSN-MUI NO. 29/DSN-MUI/III/2002 TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LKS)
  202. IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DI BANK SYARI’AH MANDIRI KUDUS·
  203. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN DI BAITUTTAMWIL TAMZIS WONOSOBO·
  204. DOMINASI PENGGUNAAN AKAD BAI’ BITSAMAN AJIL (BBA) PADA TRANSAKSI PEMBIAYAAN DI BMT HUDATAMA SEMARANG
  205. STRATEGI PEMASARAN BPRS ASAD ALIF SUKOREJO KENDAL·
  206. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TENAGA KERJA DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PELATIHAN DAN KETERAMPILAN “CINTA KELUARGA”SEMARANG)
  207. PENUNDAAN PENARIKAN ZAKAT BINATANG TERNAK (ANALISIS PENDAPAT KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB TENTANG PENUNDAAN PENARIKAN ZAKAT BINATANG TERNAK KAMBING YANG TELAH MENCAPAI NISHAB)
  208. ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK MUAMALAT INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH FATWA MUI TENTANG HARAMNYA BUNGA BANK·
  209. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA BMT HUDATAMA DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD·
  210. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN NGUYANG DAN PELAKSANAANNYA DI DESA TLOGOREJO KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN
  211. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG TIDAK BOLEH MENGAITKAN WAKAF DENGAN KEMATIAN
  212. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI AMIL ZAKAT DALAM PASAL 21 UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
  213. CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE ARSITEK URUSAN PERDATA KOLONIALISTIK HINDIA BELANDA·
  214. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKUATAN KESAKSIAN TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PARDATA
  215. STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEMELIHARAAN ANAK YANG BELUM/SUDAH MUMAYYIZ
  216. STUDI ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG TIDAK DIPERBOLEHKAN WAKAF BINATANG
  217. PENGARUH PENINGKATAN PELAYANAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARI’AH PADA RUMAH SAKIT ISLAM TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (STUDI KASUS PADA RSI SULTAN AGUNG SEMARANG)
  218. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI DI LUAR PENGADILAN AGAMA DAN IMPLIKASINYA PADA MASYARAKAT DESA PENARUBAN KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
  219. STUDY EVALUATIF TERHADAP IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (KOMPARASI ANTARA PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI PURWODADI)
  220. PENGARUH ATRIBUT PRODUK DAN CITRA MEREK (BRAND IMAGE) TERHADAP MOTIVASI NASABAH BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG KUDUS MENGGUNAKAN SHAR-E
  221. TEORI LOCUS DELICTI PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH·
  222. ANALISIS PUTUSAN NO. 619 / PDT.G/2003/ PA. DEMAK TENTANG PENOLAKAN MAJELIS HAKIM TERHADAP NAFKAH ANAK ( HADHANAH )·
  223. KAFA’AH PADA TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT ARAB AL-HABSYI DI KELURAHAN MULYOHARJO KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG
  224. IMPLEMENTASI KODE ETIK ADVOKAT PASAL 4 HURUF A TENTANG UPAYA DAMAI DALAM PERKARA PERDATA CERAI GUGAT DI LUAR PENGADILAN/NON LITIGASI (STUDI KASUS DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWA TENGAH)
  225. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA BMT HUDATAMA DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD·
  226. STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG PENUNTUTAN KEMBALI MUHAL KEPADA MUHIL SELAMA TIDAK ADA SYARAT KHIYAR
  227. STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO.0495/PDT.G/2007/PA.KDL TENTANG CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KENDAL
  228. STUDI ANALISIS TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF JENDER
  229. NEGARA TANPA PENJARA (ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN HAZAIRIN)
  230. ANALISIS FAKTOR -FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI NASABAH TERHADAP PRODUK SIMPANAN WADI’AH DI BMT NU SEJAHTERA SEMARANG
  231. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ULAMA’ HANAFIYYAH TENTANG QADLI SEBAGAI PIHAK YANG BOLEH MENIKAHKAN DALAM WASIAT WALI NIKAH
  232. KEDUDUKAN ANAK SUMBANG DALAM PENERIMAAN HARTA WARISAN (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 867 KUH PERDATA)
  233. STUDI TENTANG IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA PEMBAYARAN DI BMT FAJAR MULIA UNGARAN
  234. ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARADAWI TENTANG MENYERAHKAN ZAKAT KEPADA PENGUASA YANG ZALIM DALAM KITAB FIQHUZ ZAKAT
  235. ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA TAHUN 2009 TENTANG PENGHARAMAN MOP (MEDIS OPERASI PRIA) SETELAH ADANYA REKANALISASI
  236. STUDI SOSIOLOGI HUKUM TENTANG TRADISI MEMPELAJARI KITAB TABYIN AL-ISLAH SEBELUM MENIKAH DIKALANGAN JAM’IYAH RIFA’IYAH
  237. PERKAWINAN SUAMI DALAM IDDAH ISTERI (PELAKSANAAN SURAT EDARAN NO: D.IV/E.D/17/1979 DIRJEN BIMBAGA ISLAM TENTANG MASALAH POLIGAMI DALAM IDDAH DI KUA KEC. TLOGOWUNGU KAB. PATI PADA BULAN JANUARI-AGUSTUS 2009)
  238. KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI’AH (STUDY ANALISIS PUTUSAN PA PURBALINGGA NO.1047/PDT.G/2006/PA.PBG)
  239. PRAKTEK PEMBINAAN NAZHIR DI WILAYAH KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK MENURUT PP NOMOR 42 TAHUN 2006
  240. ANALISIS TENTANG TIDAK ADANYA PELAPORAN PENGELOLAAN WAKAF OLEH NADZIR KEPADA KANTOR URUSAN AGAMA RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 220 AYAT 2 ( STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
  241. IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DI BANK SYARI’AH MANDIRI KUDUS
  242. ZIYADAH DALAM UTANG PIUTANG (STUDI KASUS UTANG PIUTANG DI DESA KENTENG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN)
  243. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL DI KABUPATEN DEMAK
  244. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA
  245. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANTI ASUHAN SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT KELOMPOK IBNU SABIL DI BAZDA KABUPATEN KENDAL
  246. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEWAJIBAN ISTERI MENAFKAHI SUAMI DI DESA SARI GALUH KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR PEKANBARU
  247. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG TIDAK BOLEH MENGAITKAN WAKAF DENGAN KEMATIAN
  248. ANALISIS KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NU NOMOR : 001/MUNAS/2002 TENTANG MASA’IL MAUDHUIYAH SIYASIYAH PADA TANGGAL 25 – 28 JULI 2002 TENTANG SANKSI BAGI KORUPTOR
  249. PENGARUH PELAYANAN DAN CITRA PEGADAIAN SYARI’AH TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH DALAM MENGGUNAKAN JASA LAYANAN GADAI PADA PEGADAIAN SYARI’AH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG
  250. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KUMULASI GUGAT CERAI DENGAN HARTA BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI NO. 2281/PDT.G/2008/PA PWD.)
  251. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG KEBOLEHAN ORANG TUA MELEBIHKAN PEMBERIAN HIBAH DIANTARA SEBAGIAN ANAK-ANAK
  252. MELACAK HAK PENGELOLAAN HARTA BERSAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
  253. ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG KEPUTUSAN HAKIM SEBAGAI SYARAT LEPASNYA KEPEMILIKAN WAKIF ATAS BENDA WAKAF·
  254. ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG KEDUDUKAN KHULU SEBAGAI TALAK
  255. PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG IKRAR WAKAF TIDAK MEMERLUKAN QABUL
  256. ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG KONSEP PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER
  257. PENDELEGASIAN PENGELOLAAN WAKAF DI PONDOK PESANTREN AL-MA’UNAH CIREBON
  258. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS UANG MUKA DALAM PERJANJIAN PESANAN CATERING YANG DIBATALKAN (STUDI KASUS DI SARAS CATERING SEMARANG)
  259. PEMBERIAN WASIAT KEPADA AHLI WARIS (STUDY KASUS DI DESA TELUK WETAN KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA)
  260. PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP NON MUSLIM
  261. ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG TIDAK SAH RUJU’ KECUALI DENGAN PERKATAAN RUJU’
  262. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI SAWAH ( STUDI KASUS GADAI DI DESA PENYALAHAN KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL )
  263. PERSEPSI ULAMA TERHADAP PERKAWINAN MADURESO DI DESA TRIMULYO KEC. GUNTUR KAB. DEMAK
  264. STUDI ANALISIS TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN OLAHAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS PADA IKM DI KOTA SEMARANG)
  265. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 187/PID.B/2006/PN.KDL TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
  266. PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERIAN HIBAH YANG MELEBIHI 1/3 DARI KETENTUAN HUKUM ISLAM DI DESA BENGKAL KEC. KRANGGAN, KAB. TEMANGGUNG
  267. PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF (ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH)
  268. PERAN MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA KENDAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERKAWINAN KARENA SYIQAQ
  269. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MUHAMMAD ABDUL MANNAN TENTANG ASURANSI DALAM PANDANGAN SYARI’AT ISLAM
  270. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN HILANGNYA KEKUATAN HUKUM PADA SURAT WASIAT YANG DIBUAT DALAM PERJALANAN LAUT (ANALISIS KUH PERDATA PASAL 950 AYAT 1)
  271. PERAN DAN FUNGSI BP4 DALAM MEDIASI PERKAWINAN DI KABUPATEN JEPARA
  272. TRADISI KEWARISAN DIKALANGAN HABIB AL-MUSAWWA·
  273. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KUH PERDATA (STUDI PERBANDINGAN)
  274. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN UTANG MURABAHAH BAGI NASABAH YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR (STUDI KASUS DI BMT AL-HIDAYAH BONANG DEMAK)
  275. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)
  276. STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 03/PID/B/2004/PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME
  277. STUDI KOMPARATIF TENTANG TINDAK PIDANA PERCOBAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
  278. TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENAMBAHAN 1/3 HUKUMAN KARENA PENGULANGAN TINDAK KEJAHATAN (RECIDIVE) DALAM PASAL 486 KUHP
  279. STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AL-SYAFI’I TENTANG KEWAJIBAN KAKEK MENAFKAHI CUCU SEBAGAI PENGGANTI AYAH
  280. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI NGREYENG (STUDI KASUS DI TPI MINA UTAMA KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK)
  281. STUDI ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI IKRAR WAKAF DALAM PASAL 17 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
  282. GERAKAN POLITIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) SEBAGAI ORGANISASI ISLAM EKSTRA PARLEMENTER DI INDONESIA PASCA REFORMASI
  283. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 173 HURUF A KHI TENTANG PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI ALASAN PENGHALANG MEWARISI
  284. PELAKSANAAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN IMAM SHALAT MASJID JAM’IYYATUL ALIMIN DUSUN MRAYUN DESA TERMAS KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN
  285. TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
  286. STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 155 KHI TENTANG KETENTUAN IDDAH BAGI JANDA YANG PUTUS PERKAWINAN KARENA KHULU’
  287. STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO: 0017/PDT.P/2007/PA.SMG. TENTANG PENGANGKATAN ANAK OLEH SINGLE PARENT
  288. PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI’I TENTANG PEMBERLAKUAN HUKUM RAJAM BAGI PEZINA KAFIR DZIMMY
  289. PERCOBAAN MELAKUKAN PELANGGARAN DAN KEJAHATAN YANG TIDAK DIKENAI SANKSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
  290. ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI’I TENTANG HAKAM TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN DALAM MENCERAIKAN SUAMI ISTRI YANG SEDANG BERSELISIH
  291. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI AMIL ZAKAT DALAM PASAL 21 UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
  292. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKUATAN KESAKSIAN TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PARDATA
  293. PENDAPAT IBNU KHALDUN TENTANG JENIS PEKERJAAN SEBAGAI UKURAN KEMULIAAN DAN ETIKA SESEORANG·
  294. RELEVANSI TEORI USHUL FIQH KONTEMPORER BAGI PENGEMBANGAN IJTIHAD HAKIM AGAMA DI INDONESIA
  295. AKAD MBAGENI DALAM JUAL BELI PERBAKALAN (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT NELAYAN KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK)
  296. KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI (STUDI ANALISIS PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB)
  297. STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG KONSEP JIHAD
  298. STUDI ANALISIS FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYANG NO: 08 TAHUN 2006 TENTANG FATWA HARAM BUNGA BANK
  299. PENYELENGGARAAN KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) OLEH KUA DI KECAMATAN PAGEDONGAN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PAGEDONGAN KABUPATEN BANJARNEGARA)
  300. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAYARAN MAHAR DI DESA TAHUNAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA
  301. PENDAPAT MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG PENOLAKAN HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU ZINA MUHSAN
  302. PENYELESAIAN PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP BEKAS ISTRI YANG DISERAHKAN PADA ATASAN ATAU INSTANSI TERKAIT PASCA PERCERAIAN
  303. ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HAPUSNYA HAK MENUNTUT PIDANA KARENA DALUW·ARSA DALAM PASAL 78 KUHP
  304. ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI’I TENTANG WALI NIKAH BAGI JANDA DI BAWAH UMUR
  305. STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG KEBOLEHAN WAKAF KEPADA DIRI SENDIRI
  306. WAKAF UANG UNTUK PEMBERDAYAAN MUSTADHAFIN ( STUDI KASUS PENGELOLAAN WAKAF UANG DI BADAN WAKAF INDONESIA ( BWI) PUSAT JAKARTA)
  307. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KEADAAN MABUK (STUDI KOMPARATIF MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA)
Dipublikasi di Uncategorized | Tag , , | Tinggalkan komentar

Skripsi Syariah Muamalah ( SL )

  1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI AKAD MUDARABAH MUQAYYADAH OFF BALANCE SHEET PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG SURABAYA
  2. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK BIOZEP DI DESA SENGKUT KECAMATAN BREBEK KABUPATEN NGANJUK
  3. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI AKAD PADA PRODUK TAKAFUL DANA WAKAF (FUL WAKAF) DI PT. ASURANSI TAKAFUL SURABAYA
  4. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI BAGI HASIL PENGAIRAN SAWAH DENGAN AIR SUMUR SISTEM PERSEROAN DI DESA GONDEL KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA
  5. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYITAAN OBJEK LEASING PADA JUAL BELI KREDIT KENDARAAN BERMOTOR
  6. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
  7. MEKANISME PENYELESAIAN HUTANG PIUTANG CEK KOSONG MELALUI LEMBAGADALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KLIRINGDI BRI SYARIAH SURABAYA
  8. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM INFAQ PRODUKTIF DI YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH
  9. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penetapan Harga Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ben Iman Lamongan
  10. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI GANTI RUGI HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR PADA PEMBIAYAAN FIDUCIA DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG LAMONGAN
  11. STUDI KOMPARASI TENTANG EFEK BERAGUN ASET KONVENSIONAL DAN EFEK BERAGUN ASET SYARI’AH
  12. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK TAKAFUL SAFARI VIA SMS DI PT. TAKAFUL KELUARGA CABANG SURABAYA
  13. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKUISISI ALFA RETALINDO OLEH CARREFOUR INDONESIA DENGAN SISTEM HOSTILE TAKE OVER ATAS MONITORING KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
  14. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengadilan Agama Pasuruan No. 02/Pdt.P/2008/PA.Pas tentang Wali Adal karena calon suami Mu’allaf
  15. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA YUSUF QARDAWI TENTANG KAWIN MISYAR
  16. JUAL BELI SISTEM PANJAR DALAM PERSEPEKTIF MAZHAB SYAFI’I
  17. STUDI ANALISIS TERHADAP AKTA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DI LUAR SENGKETA
  18. PENOLAKAN GUGAT CERAI AKIBAT CACAT FORMIL DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
  19. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA, PENGADILAN TINGGI AGAMA, DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG KEDUDUKAN SAUDARI KANDUNG DALAM HUKUMKEWARISAN
  20. TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA ISLAM TERHADAP PENERAPAN SUMPAH SUPPLETOIR DALAM PERKARA PERCERAIAN No:89/Pdt.G/2006/PA.Nbr. DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN NABIRE
  21. STUDI ANALISIS TERHADAP PLUS-MINUS BAGIAN ANAK-ANAK PEREMPUAN DI LUAR ‘AWL DAN RAD DALAM KITAB FATH{ AL-QARI
  22. ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA GUGAT CERAI MENJADI TALAK KHULU ‘ (Studi Kasus Terhadap Putusan PA Bawean Nomor.17/ Pdt.G/2007/PA.Bwn)
  23. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PA PONOROGO NO.519/Pdt.G/2000/PA.PO YANG DIBATALKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG TENTANG SENGKETA WARIS
  24. CERAI TALAK DENGAN ALASAN ISTRI SELALU KEKURANGAN BELANJA (Studi Putusan Pengadilan Agama Sumenep No: 311/ Pdt. G/ 2007/ PA. Smp)
  25. WALI AD{AL KARENA KHAWATIR TERJADI PENGANIAYAAN (STUDI ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK NOMOR: 07/Pdt.P/2008/PA.NGJ)
  26. PEMBUKTIAN CERAI TALAK KARENA ISTERI HUTANG TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI
  27. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PEGAWAI NEGERI YANG MELAKUKAN PEMAKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT
  28. STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ABDUL QADIM ZALLUM DALAM KITAB NIZÂM AL-HUKM FI AL-ISLÂM DAN PEMIKIRAN ‘AŢA ABU AR-RASYŢAH DALAM KITAB AJHIZAH AD-DAWLAH Al-KHILÂFAH FI AL-HUKM WA AL-IDÂRAHMENGENAI STRUKTUR NEGARA ISLAM
  29. TINDAK PIDANA KEJAHATAN DUNIA MAYANTARA (CYBER CRIME) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.11TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN FIQIH JINAYAH
  30. KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENUNTUTAN (SP3) BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2004 DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
  31. TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA MENGEDARKAN PANGAN YANG TERCEMAR MENURUT PASAL 21 JO PASAL 56 (d) UU NO. 7/1996 TENTANG PANGAN
  32. IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN ASAS OPPORTUNITAS MENURUT PASAL 35 (c) UU. NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
  33. Konsep Ulil Amri Menuju Negara Negara Ideal Menurut Islam Dalam Pandangan Abdul Qadir Djaelani.
  34. KONSEP PEMERINTAHAN RELIGIUS DAN DEMOKRASI (Studi Perbandingan Abdul Karim Soroush dan Ayatullah Khomeini)
  35. STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT IMA
  36. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Suami TKW (Tenaga Kerja Wanita) tentang Keluarga Sakinah
  37. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA BANDING SUAMI TIDAK MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTERI (Putusan No.164/Pdt.G/2006/PTA.Sby)
  38. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA GRESIK (Studi Kasus No. 853/ Pdt.G/ 2007/ PA. Gs.)
  39. PENGUASAAN AHLI WARIS TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF MASJID DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi Kasus di Desa Sambiroto Kec. Sooko Kab. Mojokerto)
  40. UPAYA HUKUM VERZET DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK KARENA ISTRI TINGGAL DI LUAR NEGERI (Studi Putusan No.0363/Pdt.G/2007/PA.Bkl)
  41. STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN No. 690/ Pdt.G/ 2007/ PA.Sby TENTANG STATUS BA’DA DUKHU
  42. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG IZIN POLIGAMI TERHADAP SUAMI YANG DIKARENAKAN ISTERI SAKIT JIWA
  43. STUDI KRITIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 149 KHI TENTANG NAFKAH IDDAH TALAK BA’IN, SERTA RELEVANSINYA DENGAN KONSEP KEADILAN DALAM ISLAM
  44. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBATALAN HIBAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR : 223/Pdt.G/2005/PA.SDA)
  45. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NO. 213/Pdt.G/2007/PTA.Sby TENTANG CERAI TALAK YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL NO.203/Pdt.G/2007/PA.Bgl
  46. PEMINDAHAN TANAH WAKAF MASJID (Studi Kasus Pemindahan Tanah Wakaf Masjid Nurul Hidayah Dusun Sumber Jati Selatan Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)
  47. PEMINDAHAN TANAH WAKAF MASJID (Studi Kasus Pemindahan Tanah Wakaf Masjid Nurul Hidayah Dusun Sumber Jati Selatan Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)
  48. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADALNYA WALI TANPA ALASAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN No. 023/Pdt.P/2006/PA.Lmg)
  49. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA WALI AD}AL DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG NOMOR 06/Pdt.P/2007/PA.Jbg.
  50. STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PTA SURABAYA NO. 93/ Pdt. G/ 2000/ PTA. Sby TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PA TUBAN NO. 2495/ Pdt. G/1999/ PA. Tbn TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN CEMBURU
  51. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS DENGAN SISTEM HIBAH DI LINGKUNGAN ANGGOTA KOPERASI INTAKO TANGGULANGIN SIDOARJO
  52. PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA KETAPANG DAYA KEC. KETAPANG KAB. SAMPANG TENTANG PELAKSANAAN PENCATATAN NIKAH
  53. STUDI KRITIS TERHADAP SIKAP IKHWANUL MUSLIMIN TENTANG NASIONALISME DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEPSI UMMAH
  54. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
  55. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OBLIGASI TANPA BUNGA (ZERO COUPON BOND) DI BURSA EFEK SURABAYA
  56. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TES URINE DALAM MENGIDENTIFIKASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI BADAN NARKOTIKA PROPINSI JAWA TIMUR
  57. EKSISTENSI POLITIK BEBAS AKTIF NEGARA INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
  58. MEKANISME SEWA-MENYEWA “TANAH GUSURAN” DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BOGOBABADAN KARANGBINANGUN LAMONGAN)
  59. PEMINDAHAN TANAH WAKAF MASJID (Studi Kasus Pemindahan Tanah Wakaf Masjid Nurul Hidayah Dusun Sumber Jati Selatan Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)
  60. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADALNYA WALI TANPA ALASAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN No. 023/Pdt.P/2006/PA.Lmg)
  61. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAKAFUL DANA WAKAF DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SURABAYA
  62. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI BANK GARANSI DI BANK BUKOPIN CABANG SYARI’AH SURABAYA
  63. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI BEA DAN CUKAI TANJUNG PERAK SURABAYA MENURUT PASAL 67 UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
  64. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 16 TAHUN 1964 TENTANG AKAD BAGI HASIL ANTARA PEMILIK PERAHU DAN NELAYAN DI DESA KLAMPIS KECAMATAN KLAMPIS KABUPATEN BANGKALAN MADURA
  65. MARKETING PLAN DALAM MULTILEVELMARKETING HAJI DI PT. MITRA PERMATA MANDIRI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  66. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI BARANG HILANG DI KARGO PT. MASKAPAI PENERBANGAN MERPATI NUSANTARA AIRLINES
  67. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PENYELESAIAN KREDIT MACET SIMPAN PINJAM PADA KELOMPOK PEREMPUAN DIPROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO
  68. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM MAYORITAS PT. NUSANTARA SEJAHTERA RAYA (NSR)
  69. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI HEDGING PADA LOCO/EMAS SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISASI RISK DI PASAR KOMODITI DI PT. PRIMA TANGGUHARTA FUTURES SURABAYA
  70. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONALISASI PRODUK UNIT LINK TUNTAS MADANI PADA PANIN LIFE FINANCIAL SERVICE CABANG SYARIAH JAKARTA
  71. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BEBAN MARGIN PADA PRODUK PEMBIAYAAN AL-ISTIS}NA<’ (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH MANDIRI SURABAYA)
  72. MEKANISME PENETAPAN DAN PERHITUNGAN BIAYA ASURANSI (LOADING) UNTUK MENENTUKAN TARIF PREMI PADA PRODUK ASURANSI PENDIDIKAN SYARI’AH DI PT. ASURANSI TAFAKUL KELUARGA SURABAYA (Perspektif Hukum Islam)
  73. HUBUNGAN LEGAL LENDING LIMIT MENURUT UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DENGAN PENEMPATAN DANA BANK SYARIAH DI BANK INDONESIA DALAM UPAYA MENUMBUHKAN SEKTOR RIIL (Studi Analisis Hukum Islam)
  74. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN STANDAR EMAS DAN PERAK DALAM SISTEM MATA UANG PERSPEKTIF TAQIYUDDI<>N AN-NABHA
  75. POSISI ULAMA DALAM PEMILIHAN GUBENUR JAWA TIMUR 2008 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
  76. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERKAWINAN PENDERITA VIRUS HIV/AIDS (Studi Analisis Salah Satu Pasangan Penderita Virus HIV/AIDS)
  77. ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP PERBEDAAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA GRESIK DAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG ISBAT KESAKSIAN RUKYATUL HILAL TAHUN 2007 (DALAM HAL TIDAK MELIHAT HILAL
  78. ANALISIS TENTANG WALI AD’AL DENGAN ALASAN AYAH TIDAK MENGAKUI ANAKNYA DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG (Perkara: No.16/Pdt.P/2006/PA.Jbg)
  79. KETERANGAN SAKSI RECHTSGEVOLG DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Analisis Hukum Acara Peradian Agama terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 299 K/AG/2003)
  80. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing dan Anjing di Pasar Hewan Bratang Surabaya
  81. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BISNIS PRODUK INFOTAINMENT
  82. tinjauan hukum Islam terhadap sistem operasional perhotelan syariah di PT. Sofyan Hotel, TBK. Jakarta
  83. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Tentang Wali Adhal Karena Sekampung
  84. POSISI LEMBAGA KONSELING KELUARGA DI KUA KECAMATAN DRIYOREJO DALAM MENCEGAH PERCERAIAN PASANGAN MUDA TAHUN 2006-2007
  85. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUCAPAN TALAK YANG DIWAKILKAN KEPADA KUASA HUKUM PEREMPUAN
  86. RELEVANSI SYARAT IZIN POLIGAMI MENURUT PASAL 58 AYAT (1) HURUF (A) KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN KITAB-KITAB FIKIH YANG MENJADI REFERENSINYA
  87. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 609/Pdt. G/2006/PA. Pas TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN MARITAL RAPE DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN
  88. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA SEDATI AGUNG KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
  89. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG DISPENSASI KAWIN ( Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2006-2007 )
  90. ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG CERAI GUGAT TERHADAP ISTERI YANG DIKHIANATI
  91. STUDI TERHADAP PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI
  92. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN BAGIAN WARIS SAUDARA SEIBU (Studi Kasus di Desa Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)
  93. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PA. KRAKSAAN (PERKARA NO. 654/Pdt.G/2006/PA.Krs) TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN NIKAH (KASUS PERMOHONAN PEMBATALAN NIKAH KARENA ISTRI MASIH BERSTATUS ISTRI ORANG LAIN)
  94. Pengaruh Sosialisasi Hasil Bahtsul Masail 2006-2007 Terhadap Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di MWC NU Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)
  95. STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TENTANG PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERKARA CERAI TALAK NOMOR.1363/PDT.G/2006/PA. SDA
  96. STUDI ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERKARA No. 1430/Pdt.G/2006/PA.Sda
  97. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HIBAH KEPADA ANAK YANG TIDAK MERATA DI DESA PAGERWOJO KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO
  98. ANALISA HUKUM ACARA TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI INDONESIA DI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
  99. Tinjauan fiqh siyasah terhadap peranan dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam mewujudkan demokrasi di desa berdasar UU No.32 tahun 2004 Jo. PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa (studi di Desa Apa’an Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang)
  100. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PASAL 35 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  101. STUDI ANALISIS FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA ILLEGAL FISHING PASAL 84 UU NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
  102. KONSEPSI PARLIAMENTARY THRESHOLD MENURUT UU NO.10 TAHUN 2008 (TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD) SERTA PENERAPANNYA PADA PEMILU 2009 DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA (Studi Analisis Fiqih Siyasah)
  103. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN MATI MENURUT PENPRES NOMOR 2 TAHUN 1964 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI
  104. PEMBERDAYAAN POLITIK SANTRI PADA PILWALI 2005 DI SURABAYA DALAM DIMENSI FIQIH SIYASAH (Studi Analisis Afiliasi Santri Pondok Pesantren Sidoresmo dalam Mensukseskan Pilwali 2005 Di Surabaya)
  105. SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM IRAN (Studi Penerapan terhadap Sistem Presidensial)
  106. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Kartu Duti Pos Multiguna di PT. Pos Indonesia Jln. Kebon Rojo 10 Surabaya Utara
  107. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UPAH PEKERJA PT. GOLDEN FOOTWEAR INDOTAMA
  108. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Wakaf Tunai (Cash Wakaf) Di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surabaya
  109. Studi Komparasi Tentang Operasionalisasi Akad Pada Gold Dirham Card Dan Green Dirham Card Syariah Dibank Danamon Syariah Cabang Surabaya (Perspektif Hukum Islam)
  110. APLIKASI ASURANSI TAKAFULINK ALIA DENGAN SISTEM INVESTASI BERBASIS SAHAM DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA (ATK) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
  111. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OUTSOURCING MENURUT UU NO 13 TH 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
  112. STUDI KOMPARASI PENDAPAT MAHMUD SYALTUT DAN YUSUF QARDAWI TENTANG ZAKAT TANAH SEWAAN
  113. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI SAWAH BESERTA HASILNYA SEBAGAI JAMINAN HUTANG DI DESA BALONG TURI KECAMATAN TAMBAK REJO KABUPATEN BOJONEGORO
  114. APLIKASI AL-QARD}UL HASAN PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI’AH BEN IMAN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  115. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA (MUDHARABAH) BERBASIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI BPR SYARI’AH DAYA ARTHA MENTARI BANGIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  116. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG UANG DENGAN SISTEM JUAL BELI BARANG (MURABAHAH) DARI PIUTANG DI DESA SAWO BABAT LAMONGAN
  117. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan foreign Exchange dengan Sistem Margin Trading
  118. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN SILANG DALAM UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
  119. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI TANGGUH SERAH DALAM JUAL BELI BERAS (STUDI KASUS DI DESA PADEMAWU BARAT PAMEKASAN MADURA)
  120. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI ”ARISAN SYARI’AH SEPEDA MOTOR” DI BMT ISRA UNIT SUKOHARJO-SOLO
  121. STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG AKIBAT HUKUM KELAHIRAN ANAK DILUAR NIKAH
  122. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Ganti-Rugi Oleh Ahli Waris Atas Pemanfaatan Harta Waris: Study Kasus Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 888/Pdt.G/2006/PA.Krs
  123. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI DEPOSITO MUD{ARABAH DALAM PENINGKATAN PENGHIMPUNAN DANA PADA BANK MUAMALAT INDONESIA (BMI) CABANG KEDIRI
  124. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NO. 359/PID. B/2007/PN SDA. TENTANG PENIPUAN BERUPA PENERBITAN CEK KOSONG DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM
  125. BATASAN MINIMAL FREKUENSI JIMAK SEBAGAI PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI (Studi Komparatif Tehadap Pendapat Mazhab Syafi‘i dan Mazhab Hanbali)
  126. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan Berdasarkan Kepres 166 tahun 2000 Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
  127. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKARA PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NASAB ANAK (Studi Kasus Putusan No. 04/Pdt.P/2008/PA.Sda)
  128. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PA BOJONEGORO TENTANG DISPENSASI KAWIN TANPA IZIN ORANG TUA (Penetapan No. 0057/Pdt.P/2007/PA.Bjn)
  129. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG WALI AD{AL (Penetapan Nomor. 80/Pdt.P/2007/PA.Sda)
  130. PERSEPSI MASYARAKAT ISLAM DESA KLAMPIS BARAT KECAMATAN KLAMPIS KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PENTINGNYA KAFA<’AH DENGAN RUMAH TANGGA
  131. PENERAPAN AKAD INVESTASI DEPOSITO FULINVES (TAKAFUL INVESTASI) DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SURABAYA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
  132. STUDI KOMPARASI TENTANG APLIKASI WADI’AH YAD} D}AMANAH DI BANK SYARIAH MANDIRI DAN BANK BUKOPIN SYARIAH
  133. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PEMBIAYAAN TAKE OVER DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH KCP KALIASIN
  134. POLITIK KEBANGSAAN NU DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN KH. ABDUL MUCHITH MUZADI
  135. STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO.148/PID.B/2006/PN GS TENTANG KASUS PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
  136. EKSISTENSI HUKUMAN MATI BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KAJIAN MENURUT SIYASAH SYAR’IYAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2-3 /PUU-V/2007 ATAS KASUS YUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP UUD 1945 PASAL 28A DAN 28I)
  137. RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG PERANAN KEYAKINAN HAKIM DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
  138. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Swamitra Bank Bukopin Syari’ah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Musytarakah ( Studi Kasus di Koperasi al-Kautsar IAIN Sunan Ampel Surabaya )
  139. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN DENDA KENDARAAN ANGKUTAN BARANG MENURUT PASAL 12 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 5 TAHUN 1995 DI BANGKALAN
  140. EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  141. STUDI ANALISIS HUKUM PERIKATAN ISLAM TERHADAP AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH PADA PEMBIAYAAN KPRS
  142. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME TRANSAKSI JUAL BELI PULSA ELEKTRONIC
  143. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PENYELESAIAN NONPERFORMING FINANCING PADA PEMBIAYAAN MURA>BAH}AH DI PT BPRS AL-HIDAYAH BEJI PASURUAN
  144. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN SISTEM KOLKOLAN DI DESA TANJUNG JATI KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN
  145. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NGALOSE DI DESA KEPUH TELUK KECAMATAN TAMBAK BAWEAN GRESIK
  146. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PARADIGMA SEKUFU’ DI DALAM KELUARGA MAS (STUDI KASUS DI KELURAHAN SIDOSERMO KECAMATAN WONOCOLO SURABAYA)
  147. KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG WALI AD}AL KARENA ALASAN TIDAK MENDAPATKAN HARTA WARISAN DI PENGADILAN AGAMA GRESIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK No. 23/Pdt.P/2006/PA.Gs)
  148. ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI DALAM KELUARGA BERENCANA
  149. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KODYA MALANG NOMOR : 913/PDT.P/2003/PA.MLG. (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TIDAK ADANYA SYARAT ALTERNATIF DALAM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI)
  150. EKSEKUSI PENETAPAN HAKIM TERHADAP HAK OPSI ANAK SEBELUM MUMAYYIZ DALAM PENETAPAN HAK H}AD}A>NAH DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA (Studi Analisis Penetapan PA Nomor : 1723/pdt.G/2007/PA. Sby)
  151. EFEKTIVITAS PENGAWASAN KUA TERHADAP PENGELOLA BENDA WAKAF (Studi di KUA Kecamatan Sedati- Sidoarjo)
  152. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARUSAN “NGANYAREH KABIN” BAGI ORANG ANJHE’ DI DESA JAMBU KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN
  153. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP SYAHADAH AL-ISTIFA>D{AH KAITANNYA DENGAN PASAL 24 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004
  154. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP RELASI PERJANJIAN KERJA BURUH MIGRAN INDONESIA DENGAN PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK KELUARGANYA (Studi Analisis Terhadap Pasal 55 UU No. 39 Tahun 2004 Tentang PPTKLN)
  155. ALIH FUNGSI WAKAF PRODUKTIF KEBUN APEL DI DESA ANDONOSARI KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN
  156. HAK OPSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH (ANALISIS TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DAN ASAL 55 UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI’AH)
  157. STUDI ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA HADHANAH
  158. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KENAKALAN ANAK DALAM KELUARGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK
  159. PANDANGAN IMAM AHMAD IBN HANBAL TENTANG NAFKAH ISTERI YANG DIT{ALA>Q BA’IN DAN RELEVANSINYA DENGAN PASAL 149 AYAT B KOMPILASI HUKUM ISLAM
  160. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NO.150/Pdt. G/2008/PA.Sda TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
  161. STUDI ANALISIS SENGKETA WARIS MENURUT PASAL 49 HURUF B UU NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA
  162. PANDANGAN IMAM MALIK DAN MEDIS TENTANG PERBEDAAN HAID DENGAN ISTIHADAH
  163. Analisis Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Dalam Perkara Bagian Anak Perempuan Non Muslim Sama Anak Muslimah (Studi Kasus No.90/P/2009/PA.Sby)
  164. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WARIS ANAK HASIL KLONING
  165. STUDI KOMPARATIF KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA DALAM PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH
  166. ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NO: 0394/PDT. G/2008/PA PAS. TENTANG PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA CERAI TALAK
  167. ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN ISTRI LEBIH BESAR DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
  168. REALISASI KEWAJIBAN NAFKAH PERKAWINAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI’AH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
  169. PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH SEBELUM DAN SESUDAH KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG
  170. ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG BANK ASI (Air Susus Ibu) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM RADHA’AH
  171. PANDANGAN ISTRI NELAYAN KELURAHAN BLIMBING KEC. PACIRAN KAB. LAMONGAN TENTANG KELUARGA SAKINAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
  172. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATASAN DAN BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DALAM UNDANG UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI
  173. STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA TUBAN NO.1392/Pdt.G/2003/PA.Tbn. OLEH PUTUSAN PTA SURABAYA NO.28/Pdt.G/2004/PTA.Sby. TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ
  174. STUDI KOMPARATIF ANTARA KONSEP KESAKSIAN ISTIFADAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA ISLAM DENGAN KONSEP KESAKSIAN DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PERDATA POSITIF
  175. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN GARRA
  176. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTERI (Korban Lumpur Lapindo di Tempat Pengungsian Pasar Baru Porong Kab. Sidoarjo)
  177. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSPLANTASI RAHIM DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN
  178. STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG TENTANG STUTUS ANAK DARI PEMBATALAN PERKAWINAN No. 1433/Pdt.G/2008/PA.Jbg
  179. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KUA KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK
  180. STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PA KOTA KEDIRI NO. 06/Pdt.P/2008/PA.Kdr TENTANG WALI AD}AL KARENA KESAMAAN WETON MENURUT HUKUM ISLAM
  181. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA No.07/Pdt.G/2008/PTA Sby DALAM PERKARA WARIS (TELAAH TERHADAP PLURIUM LITIS CONSORTIUM)
  182. STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR : 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda TENTANG PENOLAKAN GUGATAN NAFKAH MAD{IYAH DALAM PERMOHONAN CERAI TALAK
  183. STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN MUH{AMMAD SYAH{RU
  184. STUDI PERBANDINGAN ANTARA KETENTUAN PASAL 182 KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN HAZAIRIN TENTANG BAGIAN WARIS SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG
  185. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA WANGLUKULON KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN
  186. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 684/Pdt.G/2002/PA.Sm TENTANG KAL
  187. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN-ALASAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007)
  188. FUNGSI DAN KEDUDUKAN DEKLINASI BULAN DAN LINTANG TEMPAT DALAM MENGHITUNG KETINGGIAN HILAL (Menurut Kitab Sullam an-Nayyirain dan Almanak Nautika)
  189. PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI TERHADAP WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus No. 68 / Pdt.G / 2003 / PA. Mlng)
  190. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN HARTA WAKAF EMAS DI DESA NEROH KECAMATAN MODUNG KABUPATEN BANGKALAN
  191. STUDI ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN MEDIATOR DAN HAKAM DALAM PERKARA SYIQAQ
  192. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS TAUKIL WALI NIKAH VIA TELEPON DI KUA KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH
  193. STUDI KOMPARATIF PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I TENTANG SYARAT ADIL MENJADI HAKIM DALAM PERADILAN ISLAM
  194. ANALISIS HUKUM ACARA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NO.104/Pdt.G/2007/PTA.Sby TENTANG SENGKETA WARIS YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL NO.709/Pdt.G/2006/PA.Bgl.
  195. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN AMINA WADUD TENTANG TIDAK DIPERBOLEHKANNYA POLIGAMI
  196. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLONING SEL SOMATIK KARENA SUAMI MANDUL
  197. STUDI KOMPARATIF KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN HAZAIRIN
  198. PENENTUAN TEMPAT TINGGAL BERSAMA OLEH ORANG TUA SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUMENEP NO. 1208/Pdt.G/2008/PA.Smp
  199. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENGENAI KEKERASAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu / PPT Kabupaten Probolinggo)
  200. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIASAAN MASYARAKAT DALAM PEMBAGIAN WARIS DI KEJAWAN LOR KELURAHAN KENJERAN KECAMATAN BULAK SURABAYA
  201. ANALISIS TERHADAP PENETAPAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG EKSEKUSI HAK ASUH ANAK ( NOMOR: 1339/ Pdt.G/ 2006/ PA.Sda )
  202. RELEVANSI PASAL 191 KHI TENTANG PENYERAHAN HARTA WARIS KEPADA BAITUL MAL DENGAN KITAB FIQIH YANG MENJADI REFERENSINYA
  203. PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LAMONGAN OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TENTANG PENGINGKARAN ANAK (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 155/Pdt/G/2008/PTA Sby)
  204. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 285 K/AG/ 2006 DALAM PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR :219/Pdt.G/2005/PTA. Sby, DAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR: 1728/Pdt.G/2004/PA. Sby, TENTANG SISTEM PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA
  205. PENGGUGAT DAN TERGUGAT NON MUSLIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA. Putusan No. 903/Pdt.G/2007/PA.Sby
  206. BATAS UMUR PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PENERAPAN TEORI MASLAHAH MURSALAH)
  207. KEKUATAN AKTA HIBAH DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Pembatalan Putusan PA Tuban Nomor: 297/Pdt.G/2008/PA.Tbn oleh PTA Surabaya Nomor: 259/Pdt.G/2008/PTA.Sby)
  208. ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGGANTIAN HARTA BENDA WAKAF PASCA BENCANA LUMPUR LAPINDO DI DESA RENOKENONGO PORONG SIDOARJO
  209. STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NO:0829/Pdt.G/2007/PA DMK. TENTANG PENETAPAN ORANG YANG MENINGGAL DUNIA SEBAGAI AHLI WARIS
  210. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PA SURABAYA DAN PTA JATIM DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK
  211. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PELAKSANAAN IKRAR WAKAF UANG YANG DI PERUNTUKKAN PELEBARAN MASJID “ SUBULUSSALAM “ DI PLOSO TAMBAKSARI SURABAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”
  212. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK ABORSI KEPADA JANIN YANG BELUM BERNYAWA
  213. TINJAUAN PRAKTEK NOVASI PADA KREDIT BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN KEDUNG COWEK, KECAMATAN BULAK, KOTA SURABAYA
  214. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF SURAT UTANG NEGARA (Studi Analisis PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)
  215. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONALISASI DANAREKSA REPO SAHAM (DARSA) DI PT. DANAREKSA SURABAYA
  216. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP PEMILIK BARANG OLEH PENGUSAHA ANGKUTAN DI PT.POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS SURABAYA 60000
  217. STUDI ANALISIS TERHADAP LATAR BELAKANG PEMIKIRAN DAN METODE ISTIMBAT HUKUM ULAMA HANAFIYAH TENTANG PEMANFAATAN BARANG GADAI (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
  218. STUDI KOMPARASI TERHADAP LEVERING (PENYERAHAN) SEBAGAI CARA UNTUK MEMPEROLEH HAK MILIK DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
  219. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Pesangon terhadap Korban PHK di PT. Mitra Saruta Indonesia Wringin Anom Gresik (Kajian UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 156)
  220. KEBIJAKAN HEDGING (LINDUNG NILAI) DALAM MENSTABILKAN HARGA KOMODITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Terhadap Kenaikan Harga BBM)
  221. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PEMBIAYAAN KREDIT SINDIKASI DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.
  222. STUDI KOMPARASI TENTANG ZAKAT HARTA MILIK ANAK KECIL DAN ORANG GILA MENURUT PERSPEKTIF ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI’I
  223. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK) SYARI’AH DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.
  224. HUKUM MEMPRODUKSI DAN MENDISTRIBUSIKAN ROKOK (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Hasil Bahs}ul Masa>il Nahdlatul Ulama)
  225. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN REKSA DANA CAMPURAN (DISCRETIONARY FUND) PADA PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI
  226. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PELAKSANAAN JUAL BELI SUSU DI DESA NYAWANGAN KECAMATAN SENDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG
  227. FLEKSIBILITAS SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARI’AH (SBIS) DAN SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARI’AH (SIMA) TERHADAP MANAJEMEN RISIKO PERBANKKAN SYARI’AH (Studi Komparasi Di Bank Indonesia Jakarta)
  228. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUNG JAWAB KEAMANAN PENGANGKUTAN KAYU DENGAN KAPAL SEWAAN DI PT. MEGA JAYA PELABUHAN GRESIK JATIM
  229. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI BENDA MAYA DALAM GAME ONLINE
  230. ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP AKAD SEWA KAMAR (KOST) BAGI MAHASISWA DI JEMURWONOSARI WONOCOLO SURABAYA
  231. PRAKTEK HEDGING INSTRUMENT FORWARD DALAM PERDAGANGAN VALUTA ASING DI SURABAYA MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL / MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG S}ARF
  232. Prespektif Pemikiran Tokoh Agama Dalam Praktek Sewa Pohon Mangga Dengan Sistem Islam (Studi Kasus Di Desa Gedangan sidayu Gresik)
  233. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura
  234. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap Jual Beli Barang-barang Bermelamin
  235. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANPA BATAS WAKTU DAN DAMPAKNYA DALAM MASYARAKAT DESA KERTAGENA DAYA KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN
Dipublikasi di Uncategorized | Tag , , | Tinggalkan komentar

Skripsi Syariah Muamalah II ( SL )

  1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BOIKOT YANG DILAKUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ISLAM TERHADAP PRODUK-PRODUK AMERIKA
  2. Studi Analisis Penerapan Sistem Loss / Profit Sharing Pada Produk Simpanan Berjangka Di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya
  3. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI DIRHAM SHIELD DALAM PEMBIAYAAN DIRHAM CARD DI BANK DANAMON SYARIAH
  4. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA PADA PASAR OLIGOPOLI
  5. PERJANJIAN SEWA SAFE DEPOSIT BOX PADA PT. BNI SYARI’AH CABANG SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
  6. STUDl ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN BETOH KOMBUNG DENGAN SISTEM PANJAR DI DUSUN DUKO DESA BANANGKAH KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN
  7. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL SISTEM SETON PADA POHON WOLO DI DESA SUMURGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN
  8. STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN ”BARANG KREDITAN” DI DESA BRANGKAL KECAMATAN BANDAR KEDUNGMULYO KABUPATEN JOMBANG
  9. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MULTI AKAD DALAM APLIKASI SUKUK IJARAH PADA PT SONA TOPAS TOURISM TBK
  10. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO DALAM HADGE FUND DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARI’AH SIDOARJO MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK INDONESIA (PBI) TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
  11. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS DI BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARI’AH CABANG SURABAYA
  12. Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Kasus Sewa-Menyewa Tanah Sawah Menjadi Tambak Di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”.
  13. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL ATAS PRAKTEK FRONT RUNNING DI BURSA EFEK INDONESIA CABANG SURABAYA
  14. TRANSAKSI JASA RENTAL PENGETIKAN SKRIPSI DENGAN “SISTEM PAKET” DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya)
  15. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI HUTANG PUPUK DENGAN GABAH DI DESA PUCUK KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO
  16. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI DESA KEDUNGTURI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO
  17. STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN AQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG KEPEMILIKAN DAN APLIKASINYA MENURUT SISTEM EKONOMI ISLAM
  18. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONAL WADI<’AH PADA PRODUK TABUNGAN ZAKAT DI PT. BPRS BAKTI MAKMUR INDAH
  19. STUDI KASUS TENTANG OPERASIONAL ZAKAT PADA PRODUK WADI’AH (TABUNGAN HAJI) DI PT. BPRS BAKTI MAKMUR INDAH KRIAN
  20. ANALISIS PERUBAHAN NILAI SIMPANAN YANG DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  21. CALLABLE FORWARD DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
  22. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BENCHMARK BUNGA DALAM TRANSAKSI SUKUK IJARAH PADA PT. BERLIAN LAJU TANKER DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SURABAYA
  23. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN JAJAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI TAMBAK LUMPANG KELURAHAN SUKOMANUNGGAL KECAMATAN SUKOMANUNGAL SURABAYA
  24. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUKUK (OBLIGASI SYARIAH) TENTANG PENGELOLAAN DANA SALE AND LEASE BACK (BA’I DAN IJARAH) DI BEI (BURSA EFEK
  25. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENALTI PADA NASABAH BANK DANAMON SIMPAN PINJAM (DSP) CABANG WADUNGASRI-SEDATI-SIDOARJO
  26. APLIKASI JUAL BELI SAHA RIGHT ISSUE DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
  27. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PRULINK SYARIAH RUPIAH FIXED INCOME FUND di PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE SYARIAH SURABAYA
  28. STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MAHMUD SYALTUT TENTANG HUKUM OBLIGASI
  29. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERJANJIAN FINANCIAL LEASING KENDARAAN BERMOTOR DI PT. SUMMIT OTO FINANCE
  30. OBLIGASI SYARIAH STUDI TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI SUKUK IJĀRAH AL-MUNTAHIYA BITTAMLIK DI BURSA EFEK INDONESIA SURABAYA
  31. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI COVERED WARRANT DALAM PASAR MODAL INDONESIA
  32. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DUA AKAD (MURABAHAH DAN RAHN) DALAM PEMBIAYAAN MULIA (MURABAHAH EMAS LOGAM MULIA UNTUK INVESTASI ABADI) DI PEGADAIAN SYARI’AH BLAURAN SURABAYA
  33. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN MATA UANG LOGAM DI PASAR SIMO SURABAYA
  34. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLAUSA TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) SBIS PADA BANK INDONESIA SURABAYA
  35. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI DAN AREKSA OBLIGASI REPO RITEL (DORR) DI PT. DANAREKSA SURABAYA
  36. ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMIKIRAN MUHAMMAD YUNUS DAN KONSEP GRAMEEN BANK DALAM UPAYA PEGENTASAN KEMISKINAN
  37. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU. NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI UDANG WINDU GELONGGONG DI KELURAHAN KALIANYAR KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN
  38. GADAI SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT (SCRIPLESS TRADING) DIPEGADAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM PERDATA POSITIF DAN HUKUM PERDATA ISLAM)
  39. JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN MURABAHAH MASALAH DI BANK BUKOPIN SYARI’AH SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  40. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA KEMITRAAN DALAM USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER DI PT KENONGGO PERDANA PASURUAN
  41. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI RIGHT ISSUE (PENAWARAN UMUM TERBATAS) DALAM JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL
  42. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA SUNGAI KALIANYAR DAN PEMANFAATANNYA DI DESA SUNGELEBAK KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
  43. ANALISA HUKUM ISLAM PADA APLIKASI RETENSI CO ASURANSI SYARI’AH PADA PERUSAHAAN PT. ASURANSI TAKAFUL INDONESIA DI KOTA SURABAYA
  44. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KHIYAR PADA JUAL BELI PONSEL BERSEGEL DI COUNTER MASTER CELL DRIYOREJO GRESIK
  45. TABUNGAN PERSPEKTIF SYARIAH (Studi Aplikasi Tabungan di PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk Cabang Surabaya)
  46. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN SISTEM KELOMPOK DI BALAI USAHA MANDIRI TERPADU (BMT) ”KUBE SEJAHTERA” DESA TROPODO KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO
  47. PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN IMAM MALIK TENTANG JUAL BELI SPERMA BINATANG (STUDI KOMPARASI)
  48. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PERUBAHAN PENGHITUNGAN DARI SISTEM “FLAT” KE “EFEKTIF” PADA PELUNASAN ANGSURAN MURA>BAH{AH SEBELUM JATUH TEMPO DI BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU SYARI’AH GRESIK
  49. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME INSTRUMEN DERIVATIF SEBAGAI UPAYA HEDGING INDEKS SAHAM
  50. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN SYARAT DAN AKIBATNYA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAWAH DI DESA KARANG REJO KEC. GEMPOL – PASURUAN
  51. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PRIVATISASI BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) DI INDONESIA
  52. PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK HOME INDUSTRI OLEH PT. BPRS DAYA ARTHA MENTARI BANGIL PASURUAN (ANALISIS HUKUM ISLAM)
  53. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klaim Asuransi Dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya
  54. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS PULSA DENGAN HARGA DIBAWAH STANDAR OLEH TOKO SURYA BARU CELLULAR DI DESA NGORO KECAMATAN NGORO
  55. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PENYALURAN ZAKAT UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN OLEH LAZNAS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) SURABAYA
  56. ANALISIS PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN NAHDATUL ULAMA (NU) KAB. GRESIK TERHADAP
  57. PENYELESAIAN SENGKETA BANK SYARI’AH DENGAN NASABAH MELALUI BASYARNAS MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999 DAN PENGADILAN AGAMA MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2008 (STUDI KOMPARATIF)
  58. UTANG PIUTANG EMAS DENGAN PENGEMBALIAN UANG DI KAMPUNG PANDUGO KELURAHAN PENJARINGAN SARI KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  59. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK “KOST MAKAN” DI PONDOK PESANTREN HAJI MAKHRUS PUTRA KEDIRI
  60. Tinjauan Hukum Islam Terhadap jasa Transfer Balance pada pembiayaan BNI Hasanah Card di BNI Syariah cabang Surabaya”
  61. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI CALON DPRD TENTANG HADIAH/ UANG YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG
  62. STRATEGI BUY ON RUMORS SELL ON NEWS DAN DAMPAKNYA TERHADAP INVESTOR BURSA EFEK INDONESIA DI SURABAYA
  63. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENYEWAAN KOLAM PANCING “HARIAN” DAN “KILOAN” DI PEMANCINGAN LESTARI DESA CERME LOR KEC. CERME KAB. GRESIK
  64. STUDI KOMPARASI TENTANG KONSEP UANG DALAM SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN SISTEM EKONOMI ISLAM
  65. STUDl ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI PENJUAL DAN PEMBELI DALAM PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE (HP) SECOND DI WTC SURABAYA
  66. PANDANGAN TOKOH AGAMA DALAM PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI SAWAH TAHUNAN (STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM DI DESA MADIGONDO KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN)
  67. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME JUAL BELI GABAH BASAH DI DESA DLANGGU KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
  68. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PERFORMANCE BOND DI BANK BUKOPIN SYARIAH
  69. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengalihan Hak Pengeloaan Tanah Kas Desa Dengan Keputusan Perdes Di Kediri ( Studi Kasus Di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)
  70. PENERAPAN SISTEM MUDARABAH MUSYARAKAH PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  71. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN BERAS DI DESA SAMBONG GEDE KECAMATAN MERAK URAK KABUPATEN TUBAN
  72. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUِ‘ALAH DALAM KETENTUAN MEKANISME PENERBITAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH
  73. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAWAH DALAM JUAL SENDE (STUDI KASUS DI DESA KALORAN KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK)
  74. ACCRUAL BASIC Analisis Tentang Sistem Akuntansi Dalam Perspektif Hukum Islam Di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Surabaya
  75. TRANSAKSI REKAYASA PAJAK PADA TRANSFER PRICING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  76. OPERASIONALISASI STOCK INDEX FUTURE TRADING DI PT.CENTRAL CAPITAL FUTURES CABANG SURABAYA DALAM PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I
  77. APLIKASI PEMBIAYAAN EKSPOR IMPOR MELALUI LETTER OF CREDIT (L/C) DI BANK MANDIRI SYARI’AH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  78. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG APLIKASI KAFA>LAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SURABAYA
  79. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PENYERTAAN REKSADANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SURABAYA
  80. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PEMBIAYAAN MUSYA>RAKAH KONSTRUKSI PADA BANK TABUNGAN NEGARA SYARI’AH CABANG SURABAYA
  81. KAJIAN OPERASIONALISASI DANA DEPOSITO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI BNI SYARI’AH CABANG SURABAYA
  82. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI REKSADANA EXCHANGE TRADED FUND (ETF) DI BURSA EFEK INDONESIA
  83. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA DEPOSITO BATARA SYARIAH DI BTN SYARIAH SURABAYA
  84. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA REKSA DANA MELATI US DOLLAR DI PT. DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT
  85. TINJAUAN HUKUM PERDATA ISLAM TERHADAP KONTRAK OPSI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA SURABAYA
  86. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INSTRUMEN HEDGING PADA TRANSAKSI SWAP MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/36/PBI/2005 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI
  87. ASURANSI SYARIAH (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pemberian Santunan Duka Dalam Produk B’life Wadi’ah Cendekia di PT. BNI Life Insurance Jakarta)
  88. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI SERTIFIKAT INVESTASI MUDARABAH ANTARBANK
  89. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI LAYANAN M-ZAKAT DI PKPU (POS KEADILAN PEDULI UMAT) SURABAYA
  90. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA AKIBAT TERTANGGUNG BUNUH DIRI (Studi tentang Ketentuan yang Berlaku pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya)
  91. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN IKAN BANDENG DENGAN PEMBERIAN JATUH TEMPO (DIS) (STUDI KASUS DI DESA BANGKOK GLAGAH)
  92. PROGRAM PENYALURAN ZAKAT “TEBAR ZAHABAT” DI PT. BPR SYARI’AH DAYA ARTHA MENTARI BANGIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  93. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ROGRAM BANTUAN MODAL BERGULIR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT JAWA TIMUR
  94. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Suplesi pada Pembiayaan Murabahah di BRI Cabang Syariah Surabaya
  95. STUDI TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) ANTARA TELKOM DAN WARTEL MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 5 TAHUN 1999 (STUDI KASUS MONOPOLI DI PT. TELKOM SURABAYA)
  96. SIMPAN PINJAM BERGULIR PADA P2KP (PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN) DI DESA BAUJENG KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN (DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
  97. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI KONTRAK PERJANJIAN OPERATIONAL LEASE ALAT BERAT PADA CV. DELTA KARYA SIDOARJO
  98. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA TAJDID AL-‘AQD (akad baru) RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH KEBOMAS GRESIK
  99. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PEMBIAYAAN PLAY STATION DI BPRS BAKTIMAKMUR INDAH SIDOARJO
  100. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KARTEL DALAM PERDAGANGAN MENURUT UU RI NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
  101. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OBLIGASI TANPA BUNGA (ZERO COUPON BOND) DI BURSA EFEK INDONESIA SURABAYA
  102. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PENCATATAN EFEK NO I-A TAHUN 2000 (ANALISIS TERHADAP TRANSAKSI SHARE SWAP)
  103. STUDI ANALISIS TERHADAP APLIKASI REKSADANA CAMPURAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
  104. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH KAVLING DENGAN SYARAT WAKAF DI KELURAHAN LEDOK KULON KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO
  105. PENENTUAN PROSENTASE ZAKAT PROFESI (STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT YUSUF QARDAWI DAN MUHAMMAD AL-GAZALI)
  106. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BUYBACK SURAT UTANG NEGARA (SUN) DI BANK INDONESIA SURABAYA
  107. RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KH.A.WAHID HASYIM DAN RELEVANSINYA DENGAN KONDISI SEKARANG
  108. TUGAS DAN WEWENANG PANWASLU JATIM MENURUT UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 DALAM MENENTUKAN BLACK CAMPAIGN PILGUB JATIM 2008 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH
  109. TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT LUKA BERAT DAN SANKSI HUKUMNYA
  110. KEPEMIMPINAN DALAM PARTAI DEMOKRAT PERSPEKTIF POLITIK ISLAM
  111. Studi Analisis Teori Hudud Dalam Aspek Tindak Pidana Pencurian Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur dan Relevansinya Di Era Modern
  112. KEDUDUKAN DISSENTING OPINION HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS PIDANA MENURUT UU NO. 8 TH. 1981 (Pasal 182 Ayat 6) TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM
  113. TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI RUTAN MEDAENG SIDOARJO (STUDI ANALISIS PP. NO. 32 TAHUN 1999 Jo. PP. NO. 28 TAHUN 2006)
  114. TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP VERIFIKASI CALON LEGISLATIF PDI-P PEMKOT PASURUAN PADA PEMILU TAHUN 2009 MENURUT UU NO.2 TAHUN 2008 TENTANG PARPOL JO UU NO.10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU
  115. DISKRESI DALAM KASUS PIDANA OLEH POLWILTABES SURABAYA MENURUT PASAL 18 UU. NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN RI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
  116. TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP SKB MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (Studi Analisis Peringatan dan Perintah Kepada Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia)
  117. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Bagi Orang Tua atau Wali dari Pecandu Narkotika yang Belum Cukup Umur Menurut Pasal 86 UU No. 22 Tahun 1997
  118. GERAKAN PENEGAKAN SYARI’AT ISLAM DI INDONESIA (Studi Kritis terhadap Partai Bulan Bintang)
  119. Sanksi Tindak Pidana Pedophilia Dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqa>s}id Al-Syari>’ah
  120. EFEKTIVITAS PENGAWASAN PANWASLU KABUPATEN MOJOKERTO TERHADAP PELANGGARAN PEMILU 2009 MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2008 PASAL 84 AYAT 2 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH
  121. STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO: 262/Pid.B/2006/PN.Gs KARENA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI DITINJAU DARI FILSAFAT HUKUM ISLAM
  122. TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA : (ANALISIS YURIDIS KEPRES NO.174 TAHUN 1999)
  123. KEPEMIMPINAN PEREMPUAN STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS’UDI DAN KIAI HUSEN MUHAMMAD
  124. KEDUDUKAN PERKARA KONEKSITAS DALAM PASAL 89/94 UU. NO. 8 TAHUN 1981 KUHAP DAN PASAL 198/203 UU. NO. 31 TAHUN 1997 PERADILAN MILITER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM
  125. TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP MEKANISME FIT AND PROPER TEST OLEH DPR RI DALAM PENGANGKATAN PEJABAT PUBLIK : (Studi Analisis UU No. 22 tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dan Kep. DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI
  126. STUDI ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP EKSISTENSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM MENGADILI TINDAK JINAYAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
  127. TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) SEBAGAI ALAT PERTAHANAN NEGARA : (Studi Analisis Pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI)
  128. SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN ATAS DASAR DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS : (Study Komparatif Undang-undang No. 40 Tahun 2008 dan Fiqih Jinayah)
  129. TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PENGUATAN KEANGGOTAAN DPR RI
  130. SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI ORGAN TUBUH ANAK PASAL 85 UU PERLINDUNGAN ANAK NO. 23 TAHUN 2002 JO. PASAL 80 UU NO. 23 TAHUN 1992 DALAM PERSPEKTIF MAQA>SID AL-SYARI’AH
  131. ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.4/PUU-VII/2009 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF, DPD DAN KEPALA DAERAH
  132. TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK : (Studi Analisis UU RI Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)
  133. PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MENURUT AHMAD HASSAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM INDONESIA
  134. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEMATIAN PETINJU AKIBAT KEALPAAN PENYELENGGARA : (Studi Komparatif Antara hukum pidana KUHP Dan Hukum Pidana Islam)
  135. STUDI FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PASAL 214 UU NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU
  136. REKRUTMEN CALEG MENURUT PASAL 7 POINT (e) DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH : (Studi Terhadap Rekrutmen Calon Anggota legislatif Di DPW PPP Jatim)
  137. PEMBERLAKUAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF FIQH
  138. KEWENANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH
  139. POSISI DAN KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DALAM MENGAWASI DAN MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN SIAR MENURUT UNDANG UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN MENURUT HUKUM ISLAM
  140. STUDI ANALISIS TEORI HUDŪD MUHAMMAD SYAHRUR SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
  141. PELUANG KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF : (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam)
  142. PENGGELAPAN JABATAN PNS PEMKAB BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM
  143. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO 33/PID.B/2008/PN.SBYTENTANG PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM
  144. STUDI ANALISIS SIYASAH SYAR‘IYAH TERHADAP PUNGUTAN DANA KRAMA TAMIU BAGI PENDUDUK PENDATANG DI KEC. KLUNGKUNG KAB. KLUNGKUNG – BALI
  145. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 285 K/AG/ 2006 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR :219/Pdt.G/2005/PTA. Sby, dan PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR: 1728/Pdt.G/2004/PA. Sby, TENTANG SISTEM PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA
  146. TINJAUAN MAQA>S}ID AL-SYARI>’AH TERHADAP FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI KORBAN PERKOSAAN
  147. ANALISIS ASPEK KRIMINOLOGI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 691/PID.B/2006/PN.MKRT TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
  148. Pandangan Greg Barton tentang Islam Liberal dan Eksistensi Politik Islam di Indonesia : (Studi Pemikiran Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid)
  149. TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN HAK BUDGET DPRD DALAM PENETAPAN APBD BERDASARKAN PASAL 41 JUNTO PASAL 44 UU NO.12/2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA PASURUAN
  150. PERAN POLITIK PEREMPUAN DARI PONDOK PESANTREN: ( Studi Keterlibatan Perempuan Pesantren Ihyaul-Ulum Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Kabupaten Gresik )
  151. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PERDAGANGAN DENGAN MODAL HUTANG DI USAHA DAGANG LIMA LAPAN SAMPANG
  152. PENENTUAN PROSENTASE ZAKAT PROFESI (STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT YUSUF QARDAWI DAN MUHAMMAD AL-GAZALI)
  153. TUGAS DAN KEWENANGAN KPU DALAM MEMVERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI INDONESIA MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2008 DAN UU NO. 10 TAHUN 2008 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
  154. STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 2101/PID.B/2004/PN.SBY. TENTANG TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH PENGAWASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  155. KONSEP SYURA DALAM ISLAM ATAS PELAKSANAAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA MENURUT PEMIKIRAN MAHFUD MD
  156. STUDI KOMPARATIF TERHADAP TINDAKAN PEMBOCORAN INFORMASI RAHASIA DAGANG DALAM UNDANG –UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 30 TAHUN 2000 DAN HUKUM ISLAM
  157. PANDANGAN MASYARAKAT PESANTREN TENTANG KAFA’AH UNTUK MENGGUNAKAN HAK IJBAR (STUDI PADA MASYARAKAT PESANTREN DI KEC.LABANG KAB.BANGKALAN – MADURA)
  158. ANALISIS TERHADAP METODE PEMIKIRAN MOHAMMAD MANSHUR AL-BATAWI TENTANG IRTIFA’UL HILAL DALAM KITAB SULLAMUN NAYYIRAIN
  159. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN A. HASSAN TENTANG PEMBAGIAN WARIS HARTA BERSAMA
  160. ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR. 94/PDT.P/2008/PA.SDA, TENTANG PERUBAHAN NAMA SUAMI DALAM PERKAWINAN
  161. LATAR BELAKANG KUA KEC. BURNEH MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA BETES KEC. BURNEH KAB. BANGKALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
  162. PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby. TENTANG CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA (Perspektif Perma RI Nomor 1 Tahun 2008)
  163. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN TANAH WAKAF UNTUK MEMBAYAR HUTANG AHLI WARIS DI KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN
  164. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLONING KARENA GANGGUAN INFERTILISASI ISTRI
  165. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NO. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NO. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby TENTANG TERGUGAT TIDAK LEGAL STANDING DALAM PERKARA WARIS
  166. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PEMBINAAN KELUARGA SAKI>NAH MAWADDAH WA RAHMAH MELALUI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA BANGLAN KEC. BANGILAN KAB. TUBAN
  167. PENDAPAT IBN QUDAMAH TENTANG AT-TAKHALLI BAGI LAKI-LAKI IMPOTEN (ANALISIS ASPEK AL-MAS{LAH{AH)
  168. STUDI ANALISIS TENTANG SAHNYA WANITA MENIKAH TANPA WALI MENURUT PENDAPAT AHMAD HASSAN
  169. Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Demak Tentang Isbat Nikah”
  170. ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN WANITA BERPENYAKIT GILA (Studi Kasus di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)
  171. STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NO: 0348/PDT.G/2008/PA.Pas TENTANG GUGURNYA PUTUSAN PERMOHONAN CERAI TALAK
  172. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KAFA’AH DALAM PERKAWINAN MENURUT MAHASISWA FAKULTAS SYARI’AH IAIN SURABAYA
  173. RELEVANSI PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I DENGAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA RUJUK
  174. ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO : 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH USIA DINI DI PA. JOMBANG NOMOR : 24/Pdt.P/2008/PA.Jbg
  175. PEMBATALAN WASIAT NON MUSLIM (Studi Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Tanggerang No. 015/Pdt.G/2007/PA.Tgrs)
  176. ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PASAL 45 UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ABORSI ANAK KORBAN PEMERKOSAAN
  177. Analisis Hukum Islam tentang Penentuan Nasab Anak hasil Transplantasi Testis
  178. ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA TERHADAP SYARAT TINGGI BADAN BAGI PENDAFTAR CALON HAKIM PENGADILAN AGAMA
  179. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK NO: 0036/PDT. G/2008/PA GS. TENTANG CERAI GUGAT KARENA SUAMI MAFQU>D (PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I)
  180. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA MEMILIH CALON MENANTU DI KALANGAN WARGA MUHAMMADIYAH KELURAHAN SEMOLOWARU KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA
  181. STUDI HUKUM ISLAM TENTANG ADAT PEMBERIAN WASIAT KEPADA ANAK LAKI-LAKI SULUNG DI DESA TLAGAH KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN
  182. STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN SYI’AH IMAMIYAH DAN IMAM SYAFI’I TENTANG WASIAT TERHADAP AHLI WARIS
  183. PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN (Studi Kasus atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Panceng Kabupaten Gresik)
  184. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GUGATAN HARTA BERSAMA YANG DIHIBAHKAN SUAMI KEPADA ISTRI KEDUA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS (Studi Kasus di Pangadilan Agama Sumenep)
  185. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JOMBANG TENTANG PENOLAKAN PERKARA PEMELIHARAAN ANAK (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO.1485/PDT.G/2008/PA.JBG TENTANG PEMELIHARAAN ANAK)
  186. ANALISIS TIDAK DITERIMANYA KUMULASI GUGATAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
  187. STUDI ANALISIS ISBAT WAKAF TERHADAP TANAH WAKAF YANG BELUM BERSERTIFIKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004
  188. ORANG BURI SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI DESA SAWOHAN KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  189. STUDI ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI SETELAH ADANYA KMA/032/SK/IV/2006
  190. PANDANGAN MASYARAKAT PESANTREN TENTANG KAFA’AH UNTUK MENGGUNAKAN HAK IJBA
  191. STUDI KASUS CERAI GUGAT KARENA DIPAKSA OLEH WALI DI DESA PATARONGAN KEC.TORJUN KAB.SAMPANG
  192. Implikasi Hak Kewarisan Atas Pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)
  193. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM SEWA TANAH TEGALAN YANG DIKELOLA KELOMPOK TANI DI DESA PUTAT KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO
  194. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI NYEGGET DEGHENG YANG BERPENGARUH PADA EQUILIBRIUM PRICE (KESEIMBANGAN HARGA) DI PASAR IKAN KEC. KETAPANG KAB. SAMPANG
  195. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TENTANG PENAMBAHAN UANG SEWA TAMBAK DI DESA GISIK CEMANDI KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
  196. TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS LABA TERTAHAN (RETAINED SHARING) PADA PRODUK PRULINK SYARIAH ASSURANCE ACCOUNT DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
  197. ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK) TERHADAP TANGGUNGJAWAB AGEN ATAS KERUGIAN JUAL BELI PULSA ELEKTRIK YANG MENGALAMI PENDING PULSA (Studi Kasus Kemitraan Griya Pulsa Dan Top Cell Di Surabaya)
  198. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PEMBAYARAN IMBALAN PADA SUKUK NEGARA RITEL DI PT. DANAREKSA SEKURITAS CABANG SURABAYA
  199. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PAJAK BERGANDA ATAS TRANSAKSI MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
  200. PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP HUKUM JUAL BELI CABE TANPA KESEPAKATAN HARGA DI DESA MERGOSARI KEC. SINGGAHAN KAB. TUBAN (Studi Analisis Hukum Islam)
  201. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI NASABAH TENTANG APLIKASI MURABAHAH DI BMS FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL
  202. STUDI KOMPARATIF ANTARA SISTEM PERHITUNGAN BUNGA PADA PERBANKAN KONVENSIONAL DAN SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA
  203. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN ANTARA RUMAH SAKIT DAN PASIEN DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH SEPANJANG
  204. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH SECARA KREDIT DENGAN JATUH TEMPO PEMBANGUNAN DI PERUM KRATON RESIDENCE KRIAN SIDOARJO
  205. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME RESCHEDULING PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK BUKOPIN SYARIAH CABANG SURABAYA
  206. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN IJA>RAH SALE AND LEASE BACK PADA OBLIGASI SYARIAH NEGARA RITEL (Studi Analisis di Bank Mandiri Syariah Cabang Surabaya)
  207. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN TARIF PARKIR PROGRESSIF DI GRAMEDIA EXPO SURABAYA MENURUT PERDA SURABAYA NO. 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR
  208. PRAKTEK PENGHIMPUNAN DANA INFAQ DI PONDOK PESANTREN PUTRI AN-NAJIYAH SURABAYA (STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM)
  209. STUDI TENTANG TRANSAKSI BANNER POINT DI STOKIS 649 (TIENS) DI SURABAYA
  210. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBERIAN KOMISI PENJUALAN KEPADA SPG KONICARE DI PT. ARINA MULTIKARYA SURABAYA
  211. TINJAUAN FATWA MUI NOMOR : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TERHADAP LAYANAN FOTO COPY BUKU BERHAK CIPTA DI LINGKUNGAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
  212. PASAR MODAL ANALISIS PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN TIDAK HALAL DALAM PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
  213. STUDI ISTINBAT} HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) CABANG SURABAYA TENTANG KEH}ARAMAN DAN KEMUBAHAN VAKSIN MENINGITIS BAGI PARA JAMA’AH HAJI ATAU UMRAH
  214. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM ONLINE
  215. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA UNLOCK SIM CARD HP ESIA DI WTC SURABAYA
  216. STUDI AKAD IJARAH TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA TKI DAN PJTKI (PT. Amri Margatama cabang Ponorogo)
  217. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM DAN MEKANISME PERSEWAAN DVD/VCD DI RENTAL ODIVA SURABAYA
  218. ANALISIS KONSEP UJRAH TERHADAP KETENTUAN UPAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PENERAPANNYA BAGI SALES PROMOTION GIRL (SPG)
  219. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI INVESTASI DINAR DENGAN AKAD QIRAD DI GERAI DINAR SURABAYA
  220. PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADI SEBELUM PANEN DI DESA PLOSO KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG (Studi Ushul Fikih)
  221. PENYELESAIAN HUTANG YANG DIALIHKAN SECARA TAKE OVER DENGAN AKAD MUSYA>RAKAH DI BRI SYARIAH KCP DIPONEGORO SURABAYA
  222. PRODUKSI RAMBUT PALSU MENURUT PENDAPAT TOKOH NU (NAHDLATUL ULAMA’) WARU SIDOARJO (Studi Analisis Hukum Islam)
  223. GAGAL SERAH EFEK DAN SOLUSINYA PADA PT. KLIRING PENJAMIN EFEK INDONESIA (KPEI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  224. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI MOTOR MELALUI MAKELAR DI DESA GADUNG DRIYOREJO
  225. PRAKTEK JUAL BELI LEGEN DI DESA WIRE KEC. SEMANDING KAB. TUBAN (STUDI PANDANGAN PARA TOKOH AGAMA ISLAM DI TUBAN)
  226. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS PEMANFAATAN JAMINAN UTANG PIUTANG YANG DI MANFAATKAN PIUTANG DI DESA KENANTEN KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO
  227. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BURUNG DENGAN SISTEM FROS DI PASAR BRATANG SURABAYA
  228. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRANSAKSI UTANG-PIUTANG BERSYARAT DI DESA MENGARE WATUAGUNG BUNGAH GRESIK
  229. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI “DIDE” DI PASAR KRIAN SIDOARJO (Studi Analisis Hukum Islam)
  230. STUDI ANALISIS AKAD MUD}A>RABAH TERHADAP KASUS KERJASAMA TERNAK KAMBING DI DESA BEBEKAN SELATAN TAMAN SEPANJANG SIDOARJO
  231. Persepsi Kyai di Desa Mojoranu Sooko Mojokerto Terhadap Praktek Sewa Tanah Ladang Dengan Pembayaran Hasil Panen Dalam Prespektif Konsep Ijarah
  232. ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT PARA FUQAHA’ TENTANG ZAKAT OBLIGASI DALAM KITAB HUKUM ZAKAT KARYA YUSUF QARDAWI
  233. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUNGA KAMBOJA KERING MILIK TANAH WAKAF DI DESA PORONG KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
  234. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UUPK TERHADAP JUAL BELI IKAN YANG DITANGKAP DENGAN MENGGUNAKAN POTAS DI KEC. MASALEMBU KAB. SUMENEP
  235. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG UNTUK TANAM JAGUNG DI DESA PURWOTENGAH PAPAR KEDIRI
  236. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 98 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN TARIF ANGKUTAN DI KOTA SURABAYA
  237. PENAMBANGAN PASIR DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DI DESA NGARES KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERDA JATIM NO 1 TAHUN 2005
  238. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI HP BLACK MARKET DI ”KARISMA CELL” JOMBANG
  239. PASAR MODAL : ANALISIS PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN TIDAK HALAL DALAM PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
  240. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KETENTUAN ZAKAT HASIL RUMPUT LAUT DI DESA PAGARBATU KECAMATAN SARONGGI KABUPATEN SUMENEP
  241. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PENJUALAN ROKOK DENGAN CARA PROMOSI OLEH SALES PROMOTION GIRLS (SPG)
  242. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA BELI KOMPUTER DI HI-TECH MALL SURABAYA
  243. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PROLIMAN DALAM PENGAIRAN SAWAH DI DESA BEGED KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO
  244. PANDANGAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROPINSI JAWA TIMUR TERHADAP JUAL BELI SIRUP OBAT YANG MENGANDUNG ALKOHOL (Perspektif Hukum Islam)
  245. PERSEPSI PEMAHAT PATUNG TERHADAP UPAH MEMATUNG DI KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO (STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM)
  246. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN PROVIDER SELULER DI TELEVISI (Studi Kasus Tentang Iklan Provider Seluler XL)
  247. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA PENGEMBANGAN PERMODALAN AGROBISNIS PERDESAAN ANTARA DINAS PERTANIAN DENGAN GABUNGAN KELOMPOK PETANI DI DESA PISANG KEC. PATIANROWO KAB. NGANJUK
  248. PERSEPSI PARA PELACUR TENTANG UPAH PELACURAN DAN PENGGUNAANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Gang Dolly Surabaya)
  249. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ADOL SAWAH DI DESA WIDANG KECAMATAN WIDANG KABUPATEN TUBAN
  250. PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP JUAL BELI NELETHONG DI DESA TERGAMBANG KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN (STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM)
  251. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM ONLINE DI MARITZA BUTIK KABUPATEN KEDIRI
  252. ANALISIS PEMIKIRAN AHLUS SUNNAH WALJAMA>H (ASWAJA) TERHADAP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DALAM PENGUATAN FUNGSI LEGISLATIF DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SURABAYA 2004-2009
  253. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Polsek Wonocolo Surabaya)
  254. STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP PASAL 362 TENTANG TINDAK PIDANA CARDING
  255. TIPU MUSLIHAT KEPADA ANAK ORANG ISLAM UNTUK MEMILIH AGAMA LAIN Studi Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia
  256. ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA PELANGGARAN PROGRAM KOMPUTER / SOFTWARE TANPA IZIN DALAM PASAL 72 UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
  257. STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NO. 189/Pid.B/2009/PN.Sda TENTANG PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR
  258. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN NO. 07/Pid.B/2007/PN.Pks & NO. 78/Pid.B/2007/PN.Pks TENTANG HUKUMAN AKIBAT CAROK MASSAL (CONCURSUS) DI DESA BUJUR TENGAH KEC. BATUMARMAR KAB. PAMEKASAN
  259. TINJAUAN MAQĀŞID AL-SYARĪ’AH TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 27(3) Jo PASAL 45(1) UU NO.11 THN.2008 TENTANG ITE (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)
  260. TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN KASUS PEMBUNUHAN DAN PENGEROYOKAN DI SIDOARJO (STUDI EKSEKUSI PUTUSAN NO. 1169/Pid.B/2008/PN.SDA)
  261. ANALISIS FIQH JINA>YAH TERHADAP PASAL 8 AYAT 5 UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN
  262. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT VICTIMOLOGI DAN FIQIH MURAFA’AT (HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM)
  263. TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI HUKUM NASIONAL (Studi Analisis Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Komisi Hukum Nasional)
  264. TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KEPRES NO. 174/TAHUN 1999 TENTANG REMISI DALAM KASUS PEMBUNUHAN
  265. KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL UU. NO. 2/2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA RI Jo PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2005 DITINJAU DARI FIQH SIYA>SAH
  266. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PASCA PERKARA DIPUTUSKAN (ANALISIS MENURUT UU NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN FIQIH SIYASAH)
  267. TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PERTAHANAN NASIONAL (LEMHANNAS) MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO.67 TAHUN 2006 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
  268. TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD FKB PEMKOT MOJOKERTO PERIODE 2004-2009
  269. TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA MENURUT PERMEN NO.M.2.PK.04-10 TAHUN 2007 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT
  270. BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2009 DALAM PRESPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Pasal 220 UU No. 10 Th. 2008 Tentang Pemilu Legislatif)
  271. STUDI KASUS OPERASIONALISASI BILYARD DI DESA TERUNG WETAN KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO (Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)
Dipublikasi di Uncategorized | Tag , , | Tinggalkan komentar